Oleh: Ana Mardiana
Berbagai langkah dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengatasi pandemi mematikan ini. Namun cara-cara yang ditempuh tak jua menuai hasil yang signifikan. Masyarakat pun kian was-was korban pandemi berjatuhan, para dokter yang menjadi garda terdepan pun tak lepas dari pandemi ini.
Namun, ditengah serangan pandemi ini justru masyarakat disuguhi solusi dari seorang tokoh bangsa yang mungkin sebagian besar orang akan menganggap aneh solusi ini. Terlebih belum ada bukti ilmiah akan kebenarannya. Terang saja, bukannya menenangkan justru semakin menambah kegaduhan masyarakat. Solusi tersebut, sebagaimana pernyataan pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tentang virus corona yang melemah ketika berada di cuaca panas.
Menurutnya, posisi Indonesia lebih menguntungkan karena memiliki cuaca panas. Kondisi tersebut membuat virus corona semakin lemah namun harus didukung dengan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan mudik. Dan, pernyataan ini dibenarkan oleh kepala BMKG dan pejabat lainnya.
Sebagaimana dilansir dari republika.co.id, “Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati mengatakan dari kajian sejumlah ahli menyebut terdapat pengaruh cuaca dan iklim terhadap tumbuh kembang virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.”
Karena itu, Rita menyarankan agar masyarakat ketika akan beraktivitas terlebih dahulu melihat cuaca. Apalagi saat ini adalah peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. (Republika, 4/4/2020)
Pernyataan Luhut diatas mengindikasikan seolah pemerintah menyerahkan nasib rakyatnya kepada kondisi alam. Hal ini lantas mengindikasikan adanya arah kebijakan pemerintah yang ingin berlepas tangan dari tanggung jawab mengurusi rakyatnya. Lebih memilih mengambil kebijakan herd immunity dan mengorbankan nyawa rakyatnya.
Terbukti sejak awal pandemi ini mewabah di Indonesia, pemerintah justru meremehkan ancaman ini. Pun pemerintah sangat lamban dalam upaya metigasi saat peandemi ini semakin melebar. Bukan hanya itu, dalih ini semakin mengkonfirmasi bahwa pemerintah seakan cenderung mengambil kebijakan herd immunity atau kekebalan komunitas dengan berharap pada cuaialam tanpa memberi pelayanan kesehatan yang memadai padahal herd immunity tanpa adanya vaksinasi sebagai salahsatu metigasi pada suatu populasi masyarakat hanya kan menimbulkan kematian massal.
Jika ini diterapkan untuk mencegah laju penularan Covid-19 maka 75% penduduk Indonesia akan terinfeksi virus. Dengan catatan tak ada perlakuan seperti karantina wilayah atau PSBB. Sementara jika dihitung dari persentase kematian akibat COVID-19 Dari 8% jadi 1-2%. Yang akhirnya jika dihitung ada sekitar 1-2,5 juta orang akan meninggal. Ini bukanlah jumlah yang kecil.
Apabila herd immunity ini dibiarkan sebagai solusi alamiah oleh penguasa, maka jelaslah bahwa penguasa saat ini ingin berlepas diri dari tanggung jawabnya sebagai pengurus rakyatnya. Masyarakat didorong untuk berjuang sendiri melawan ganasnya virus ini. Dengan pertimbangan untung rugi, perekonomian merosot, penguasa rela mengorbankan nyawa rakyatnya. Dengan demikian, bisa dikatakan negara gagal menjadi pelindung keselamatan jiwa rakyatnya.
Buruknya menejemen pemerintah dalam mengamati pandemi ini serta enggannya mengurusi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya menggambarkan kualitas pemimpin dalam sistem kapitalisme saat ini. Paradigma kapitalisme yang bertumpu pada kepentingan ekonomi dan investasi materialistik berbasis untung rugi maka tak heran pemerintah bersikukuh tidak melakukan lock down sebab juga kebijakan ini, mereka harus menanggung secara penuh semua kebutuhan pokok seluruh masyarakat dalam masa-masa lock down. Otomatis, jika kebijakan lock down ini diberlakukan akan membuat mereka rugi.
Lain halnya dengan Islam. Negara adalah junnah (perisai) bagi rakyatnya. Dan, pemimpin hadir untuk mengurusi dan melindungi rakyatnya. Amanah yang sangat mulia. Amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Olehnya itu, pemimpin akan senantiasa hadir ditengah-tengah rakyatnya dan ketika wabah menyerang, negara akan segera mengisolasi daerah yang terserang wabah agar tidak menyebar keluar ke daerah lainnya.
Masyarakat yang berada dalam wilayah karantina ini pun tak perlu khawatir akan kebutuhan pokok mereka, sebab ini adalah kewajiban negara memenuhinya. Bahkan, pemimpin akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi nyawa rakyatnya. Satu nyawa rakyatnya saja melayang itu sudah sangat berharga sekali. Maka, seorang pemimpin muslim tak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Segala cara akan diekrahkan untuk meminimalisir dan menyelesaikan wabah.
Hal ini sebagaimana yang tercatat dalam sejarah Islam, ketika Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab menangani wabah yang menyerang. Begitu besar perhatian mereka kepada rakyat. Hadir sebagai pelindung rakyat. Begitupun dimasa-masa setelahnya, ketika wabah terjadi tetapi Islam mampu melewatinya dan berhasil menyelesaikannya hanya dengan menerapkan solusi karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran wabah. Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.
“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)
Dengan demikian, menerapkan solusi alam dengan herd immunity bukanlah solusi yang tepat. Sebab, ini adalah tindakan egois penguasa yang akan mengorbankan nyawa rakyatnya. Inilah akibat ketika hukum yang dijadikan sandaran dalam mengatur kehidupan berasal dari akal manusia, bukan berasal dari Allah SWT. Sehingga yang diperoleh hanyalah kerusakan-kerusakan yang datang silih berganti.
Wallahu a’lam
No comments:
Post a Comment