By : Dian
(Pengamat Politik)
Pembangunan Ibu Kota baru, rencananya nanti akan di desain sebagai kota masa depan. Karena itu dibutuhkan banyak masukan dari dunia internasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan tiga negara asing ( WNA) dalam jajaran dewan pengarah pemindahan ibu kota negara (IKN).
Meski demikian, presiden menegaskan bahwa pengambilan keputusan tetap di tangan Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah meminta tiga (WNA) duduk di dewan pengarah pemindahan (IKN). Tiga orang asing itu adalah Putra Mahkota United Emirat Arab ((UEA) Mohammed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan Mantan Perdana Menteri Inggris Toni Blair sebagai anggota dewan pengarahannya.
Jokowi mengatakan, tiga nama tersebut digandeng untuk membangun kepercayaan dunia internasional. Dengan kepercayaan internasional, keinginan pemerintah untuk menggaet swasta dalam pemindahan (IKN) bisa lebih mudah.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin kewenangan kepada tiga (WNA) peran mereka tengah dirumuskan.
Pemerintah tengah memfinalisasi draf UU Ibu Kota. Presiden menargetkan draf tersebut di kirim ke DPR pekan depan.(https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/infrastruktur/18/01/2020/pembangunan-ibu-kota-baru-presiden-libatkan-wna-demi-investasi-asing/%3Famp)
Jokowi meyakini dengan keberadaan tokoh-tokoh asing tersebut sebagai dewan pengarah, maka Indonesia akan semakin mendapat kepercayaan dunia. Dampaknya, banyak negara akan tertarik berinvestasi dalam pembangunan IKN baru.
Dengan kebijakan penguasa bekerja sama dengan investor asing dalam pembangunan (IKN) semakin jelas ketergantungan pada Investasi Asing. Hubungan Internasional dibangun dengan kerjasama bisnis bersama investasi asing.
Pemerintah juga memastikan, semua dana swasta yang masuk dalam pendanaan pemindahan (IKN) tidak sepeser pun berasal dari skema utang.
Pembangunan ibu kota baru, kelihatannya semakin serius dan persiapannya tidak main-main. Oleh karena itu, perlu dinilai secara kritis dan memberikan analisis untuk hal ini.
Selama satu periode kepemimpinan Jokowi lalu, proyek pembangunan raksasa Tiongkok besar-besaran. Rasanya mustahil jika pembangunan ibu kota baru, yang membutuhkan dana besar dan melibatkan banyak tenaga kerja yang ahli dilakukan sendiri oleh pemerintah dengan dana kas negara 100%. Bahkan target, pembangunan ibu kota baru free dari APBN.
Utang saja belum tertutupi, dari mana dana membangun ibu kota baru? Salah satunya telah direncanakan dengan pelepasan lahan, kemudian apalagi, utang bukan?
Bagaimana pun investasi asing itu adalah utang riba yang harus dibayar sekalipun rezim hari ini telah berganti orang. Padahal utang negara telah tembus Rp.5.619 triliun.
Sihir investasi asing memajukan perekonomian suatu negeri itu faktanya, kemajuan ekonomi hanya berpihak pada korporasi besar bukan rakyat.
Negara pun semakin terjebak dengan ketergantungan investasi asing, negara kapitalis global sudah sering melakukan jebakan untuk Indonesia. Namun sayangnya hal tersebut dibaca sebagai bantuan.
Permainan utang oleh negara kapitalis adalah bagian dari politik ekonomi mereka untuk menguasai suatu negara secara perlahan-lahan. Semakin banyak bantuan yang di berikan maka semakin sulit bagi negara pengutang untuk membayarnya.
Sebaliknya akan semakin mudah bagi kapitalis untuk meminta dan melakukan apapun. Pembangunan ibu kota jelas akan berbasis pada utang. Apalagi bantuan yang diberikan kepada Indonesia adalah bentuk utang dengan perjanjian yang membuat Indonesia sulit bernafas. Bagaimana kelak anak cucu bangsa ini akan membayarnya? Sudah siapkah negeri ini menggadaikan tanah air mereka cuma-cuma sebagai resiko atas utang yang tidak mereka lakukan?
Sebagai anak bangsa harusnya tugas utama adalah menyelamatkan negeri ini dari jebakan kapitalis global, solusi tuntas mengakhiri eksistensi kapitalis global hanyalah dengan mencampakkan ideologi ini, dengan memberangus segala perjanjian yang berkaitan dengan utang.
Sudah saatnya masyarakat kritis terhadap kebijakan penguasa yang sejatinya hanya mengenyangkan kaum kapitalis, mengatas namakan rakyat untuk memuluskan proyek-proyek yang sebenarnya tidaklah mendesak.
Hanya dengan Islam sebagai ideologi negara, Indonesia akan di segani dan mandiri membangun negeri ini. Tidak akan ada lagi investasi riba yang menjerat, saat umat mampu melihat dengan jernih.
Sistem Islam mampu mandiri Pindahkan (IKN) tanpa tergantung pada asing, Islam melarang orang kafir menguasai orang mukmin, kedaulatan negara wajib dijaga, tidak tergantung pada asing.
Dalam sistem ekonomi didasarkan pada distribusi kekayaan yang efektif, bukan hanya produktif dan ada larangan penimbunan kekayaan. Islam akan memberantas kemiskinan, bukan hanya dalam negeri tetapi juga secara Internasional.
Pendapatan dari sumber daya alam seperti minyak, batu bara dan gas dipandang milik publik menurut Islam, dilarang diprivatisasi hanya akan dilakukan untuk meningkatkan standar hidup warga negara dan digunakan untuk mengembangkan negara dan membangun Infrastruktur negara, bukannya di jual kepada individu atau perusahaan asing di mana negara hanya sedikit meraup keuntungan.
Dalam sistem Islam boleh untuk menjalin hubungan diplomatik atau hubungan lainnya. Misalnya hubungan perdagangan, kerjasama ilmu dan teknologi, hubungan komunikasi dan transportasi, sebagainya.
Oleh karena itu yang mampu melepaskan diri dari jeratan asing hanyalah sistem Islam dalam naungan daulah Khilafah Islamiyah. Karena Khilafah memiliki konsep politik ekonomi mandiri yang bebas dari dikte asing, termasuk dalam mengelola pembangunan.
Tidak perlu investor asing karena Khilafah memiliki sumber-sumber dana dalam negeri yang diatur dalam kebijakan fiskal baitul mal.
Wallahu a'lam bish-shaw
No comments:
Post a Comment