Korupsi Sistematik, Solusinya Harus Sistemik

By : Novianti

Terbongkarnya kasus skandal  korupsi makin mengerikan dan menyakitkan hati umat. Jiwasraya, Asabri, Pelindo, proyek fiktif di Kemen PUPR, suap di KPU melibatkan partai penguasa, kasus di Garuda dan masih banyak lagi. Dilihat dari jumlah, kasus di Jiwasraya dan Asabri termasuk mega korupsi.

Jiwasraya gagal bayar klaim polis yang mencapai 12.4 triliun.  Korupsi di PT Asabri  tidak kalah fantastisnya.  10 trilliun milik  para prajurit, polisi dan ASN raib  karena  investasi saham yang mengakibatkan kerugian. Lembaga resmi yang mengurus pemilu yaitu KPU juga tidak bersih dari korupsi.  

Indonesia  sudah darurat korupsi.   Berdasarkan catatan  KPK, dari tahun 2004 hingga 2019 kasus korupsi terbanyak dilakukan oleh para anggota DPR DPRD. Lalu pejabat publik seperti bupati, walikota  yang  biasanya melibatkan peran swasta (tirto.id, 17/10/2019). Korupsi banyak terjadi di lembaga dan oleh pejabat yang seharusnya mengurus rakyat.

Penangkapan demi penangkapan dilakukan KPK dan sebagiannya sudah diganjar dengan hukuman penjara, namun korupsi dengan berbagai modusnya justru makin merajalela.   Hukuman yang sudah diberikan  menimbulkan efek jera.  Hukuman mati bagi para koruptor sebatas wacana dan mustahil diterapkan.  Pejabat yang korupsi berasal dari partai yang berkuasa . DPR, DPRD yang terdiri dari wakil partai mustahil  membuat undang undang yang membunuh  partainya sendiri. Semua bersekutu melindungi praktek kejahatan pencurian milik rakyat.  

Melihat begitu rumitnya permasalahan korupsi karena akan menyeret banyak pihak termasuk orang-orang penting, mustahil korupsi akut bisa diselesaikan KPK. Terlebih ada upaya menyunat kewenangan KPK.

Dilihat dari kacamata Islam, semua ini tidak aneh karena merupakan kejahatan sistemik dari penerapan sekuler kapitalis. Idiologi dengan karakter kebendaan atau materi sebagai poros kehidupan. Sehingga  manusia yang hidup dalam sistem ini akan terus mengejar materi.  Dan penyakit inilah yang membuat  para  pejabat dan pengusaha melakukan apapun termasuk korupsi demi menumpuk kekayaan.

Penguasa-pengusaha   main mata menjadi suatu keniscayaan dalam alam demokrasi.  Biaya menjadi penguasa  lewat partai politik  sangatlah besar. Mereka membutuhkan megadana dengan mengandalkan  korporasi-korporasi sehingga terciptalah simbiosis mutulisma yang mengokohkan  sistem korporatokrasi. Mengelola negara mirip mengelola perusahaan. Tidak ada istilah melayani rakyat karena  mengejar keuntungan.  Janji pada rakyat sudah dilupakan. Yang ada bagi-bagi kekuasaan. Semua posisi jabatan jadi bancakan  agar mesin partai politik  terus berjalan. 

Korupsi  bukan lagi kejahatan yang dilakukan secara personal melainkan terjadi secara sistemik mulai dari puncak kekuasaan. Fakta ini membuat kita paham, kasus korupsi di negara ini tidak pernah selesai. Solusi yang ada tak akan pernah mampu memutus rantai kejahatan korupsi selama sistem sekuler demokrasi yang masih dijalankan. 

Bisakah memperbaiki sistem demokrasi melalui keterlibatan parta-partai islam? Dari sisi asasnya, kedaulatan di tangan rakyat  jelas bertentangan dengan prinsip aqidah islam dimana kedaulan hanya pada hukum syara.  Kedudukan demokrasi dan islam berada pada kutub yang berlawanan. Seperti minyak dengan air, tak mungkin disatukan.  Demokrasi turunan dari sekuler, tidak pernah menempatkan agama dalam pengurusan manusia. Demokrasi dan sekulerisme akan selalu berdampingan. Keduanya saling menguatkan. Demokrasi  tak mungkin berjalan kecuali dalam sistem sekuler. Dan sistem sekuler akan terus langgeng dalam alam demokrasi. Demokrasi islam hanya ilusi yang pada hakekatnya ingin menjerumuskan kaum muslimin dalam permainan politik yang kotor. Sulit bagi orang baik tetap jadi baik dalam sistem yang bobrok ini.  Sampai kapanpun agama tidak akan pernah diberi celah untuk eksis. Agama akan selalu kalah demi  kekuasaan dan keuntungan.

Di alam demokrasi  partai islam bisa bersekutu dengan partai  "anti' islam untuk meraih kedudukan. Yang awalnya oposisi bisa jadi teman sejalan dalam roda pemerintahan. Tak ada teman dan musuh abadi di alam demokrasi, yang ada adalah kepentingan abadi.  Semua demi kenikmatan duniawi semata.

Lalu apa solusi pasti bagi pemberantasan korupsi? Korupsi sebagai kejahatan sistemik harus dituntaskan dengan pendekatan sistemik. Satu-satunya sistem  yang bisa melawan korupsi  hanyalah sistem Islam. Korupsi  massal sebagai akibat penerapan demokrasi  mampu dilenyapkan dengan sistem yang dibangun atas fondasi wahyu dari Allah. Demokrasi yang memisahkan agama dari kekuasaan dilawan dengan sistem yang kekuasaan memiliki amanah melaksanakan  syariat islam.

Islam menjamin praktek politik bebas dari kepentingan duniawi. Penguasa memiliki amanah sebagai pelayan rakyat bukan pelayan korporasi. Pengusaha tetap didorong untuk berkembang. Orang-orang kaya tidak dikejar kejar setoran. Tidak ada pajak dalam Islam.

Sudah saatnya  fenomena keburukan ini diganti dengan blue print yang bersumber dari wahyu  Ilahi. Menerapkan islam secara kaffah sehingga tidak ada ruang akal manusia membuat hukum. Kejahatan dan kemaksiatan tidak diberi ruang.  

Sistem Islam saja yang mampu memberantas korupsi.  Sistem yang didalamnya dijalankan oleh  individu takwa, dengan regulasi segala bidang yang tidak rawan kepentingan sehingga  tidak rawan penyalahgunaan wewenang, juga dengan sanksi menjerakan yang berlaku tanpa tebang pilih.

Karena itulah, untuk bisa  meninggalkan bahkan mencampakkan sistem  demokrasi, kaum muslimin harus   memperjuangkan islam kaffah  sesuai metode Rasululllah. In sya Allah seluruh urusan bisa terselesaikan dan keberkahan akan meliputi negeri ini sesuai  janji Allah. 

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS Al A’raf : 96).