Kartu Pra Kerja, Solusi atau Janji Manis ?

Oleh : Mira Sutami H 

(Pemerhati Sosial dan Generasi)

PR rezim saat ini memang sangatlah banyak salah satunya dibidang ketenagakerjaan. Untuk itulah rezim berupaya mengatasi hal tersebut. Maka mulailah janji - janji manis ditebarkan untuk menarik simpati rakyat.  Tujuannya agar rakyat tenang dan tak menuntut lagi. Dibuatlah wacana tertentu yang belum bisa dipastikan apakah program itu efektif atau tidak.. Kali ini rezim kembali menebar madu berupa kartu pra kerja. 

Pemerintah sedang memfinalisasi detail-detail yang akan diatur dalam Kartu Prakerja setelah Presiden Joko Widodo meminta agar kartu tersebut diimplementasikan pada Januari 2020. Kementerian Tenaga Kerja masih mengatur terkait batas waktu lama pelatihan, konsep, mekanisme, hingga lingkup kejuruan. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merealisasikan pembagian kartu Pra Kerja kepada masyarakat pada Maret 2020. Kartu Pra Kerja yang dicetak secara digital itu nantinya berisi saldo sekitar Rp 3,650 juta sampai Rp 7,650 juta.

Lantas, siapa yang berhak mendapatkan kartu Pra Kerja ini?

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko-PMK), Muhadjir Effendy ketika ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (30/11/2019), mengatakan, kartu Pra Kerja dibagikan kepada para pengantin baru yang masuk kategori miskin.

Setelah calon pengantin menyelesaikan bimbingan nikah selama tiga bulan, mereka yang tidak mempunyai sumber penghasilan diperkenankan mengikuti pelatihan lanjutan alias pra kerja. Selain pelatihan pra kerja, pengantin baru yang memilih membuka usaha sendiri ketimbang bekerja juga dimudahkan untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR).

“Jadi Kartu Pra Kerja ini bukan kartu yang dibagikan kepada para penganggur. Uang (yang ada di dalam kartu) itu digunakan untuk membiayai program pelatihan yang diambil oleh para pencari kerja atau yang terkena PHK dan ingin mendapatkan pekerjaan baru,” katanya.

Sementara itu, pemerintah berencana mengeluarkan Rp 10 triliun untuk mendukung program kartu Pra Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11/2019), menjelaskan, biaya tersebut termasuk untuk pelatihan dengan perkiraan biaya sebesar Rp 3 juta - Rp 7 juta per orang. Total anggaran sekitar Rp 10 triliun tersebut nantinya akan diperuntukkan 2 juta peserta. ( Cnbclndonesia.com )

Yang jelas dengan syarat - syarat untuk mendapatkan kartu pra kerja tentu tidak mudah dipenuhi oleh jutaan   pengangguran yang ada di negeri gemah ripah loh jinawi ini. 

Sebagai pelayan umat mestinya rezim mengerti apa yang dibutuhkan rakyatnya. Bukan membuat wacana yang tak jelas realisasinya. Yang paling membuat, prihatin program - program yang dibuat malah buang - buang anggaran negara tapi tak menyelesaikan persoalan rakyat.

Sesungguhnya yang dibutuhkan rakyat saat ini itu bukan janji manis seperti kartu pra kerja. Namun yang dibutuhkan umat saat ini adalah terbukanya lapangan kerja, kondusifnya iklim usaha bagi pribumi yang tidak dikuasai tenaga kerja asing, dan keseriusan pemerintah untuk membenahi fundamental ekonomi.

Rakyat juga tidak hanya butuh pelatihan kerja dan tunjangan pra kerja yang hanya mungkin diakses oleh segelintir calon tenaga kerja saja. Rakyat butuh lapangan kerja karena banyak lulusan sarjana yang ijazahnya mangkrak hanya gara - gara sulitnya mencari kerja. Sedang kebutuhan hidup sehari - hari terus saja naik. Belum lagi yang nganggur akibat gelombang PHK yang kian hari terus bertambah.

Jadi pemerintah akan terkesan tebang pilih dalam mengurusi umat dengan mengeluarkan kartu pra kerja ini. Padahal jelas banyak pemuda - pemudi serta orang - orang yang berusaha untuk mencari kerja tiap harinya. Mereka pontang - panting berupaya demi mendapatkan pekerjaan. Namun sayang lapangan kerja terbatas. 

Pengangguran harusnya diurus sampai tuntas tak tebang pilih. Semua penduduk lndonesia berhak mendapatkan kesejahteraan. Tapi apalah daya rakyat kecil yang selalu jadi korban sistem kapitalis.

Memang rezim hanya bisa memberi mimpi manis saja. Kenyataanya tak pernah terealisasi, seperti program - program  yang telah mereka buat. Semisal raskin, kartu sehat dan kartu pintar jalan beberapa waktu terus tenggelam. Setelah itu bikin progam baru lagi, yang tak bisa menyelesaikan pokok permasalahan umat.

Sudah barang tentu dengan sistem yang diterapkan saat ini yaitu kapitalisme, bisa dipastikan bila negara berada di bawah bayang - bayang Ideologi Kapitalis yang mengekor pada pihak kapital terutama asing dan aseng, para pemimpinnya berusaha keras untuk bisa menyelamatkan kekuasan mereka.

Kalau sudah begini tentu rakyat cuma bisa gigit jari. Keinginan untuk memperoleh kesejahteraan namun kesengsaraan yang didapatkan. Pemimpin yang mereka harapkan bisa memberi perubahan positif namun faktanya malah melupakan rakyat yang memilih dan memberi amanah pada mereka. lnilah nasib rakyat pada Sistem Kapitalis. Hidupnya sengsara tiada akhir. 

Hal tersebut akan terus berlangsung bila sistem yang diterapkan adalah sistem kapitalisme. Walaupun berganti pemimpin ribuan kalipun, kondisi umat akan tetap sama. Masalah tidak akan terurai satupun. 

Yang perlu kita pahami adalah bahwa Sistem Kapitalisme dan  Sosialisme memang sejatinya adalah sumber masalah. Jadi memang 2 ideologi yang muncul dari kejeniusan manusia ini memang banyak kelemahan. Bagaimana tidak karena yang melahirkan ideologi adalah manusia yang lemah yang membutuhkan  al khalik tapi berlagak sok ingin membuat aturan untuk mengatur manusia. Yang terjadi masalah bukan terpecahkan tapi malah menambah masalah dan masalah saja.

Berbeda dengan ideologi lslam yang merupakan wahyu Allah. Setiap masalah umat bisa diselesaikan dengan tuntas dan paripurna. 

Salah satu contoh masalah yang dihadapi oleh negeri kepulauan ini yaitu masalah ketenaga kerjaan. lslam menjamin ketersediaan lapangan kerja dan kemampuan kerja bagi laki - laki yang wajib bekerja. 

Setiap laki - laki akan bekerja sesuai dengan minat dan keahliannya. Lapangan kerja memang diutamakan untuk kaum laki - laki karena dia harus bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Wanita yang belum menikah dalam lslam adalah tanggung jawab dari ayah, kakak laki - lakinya, adek laki - lakinya atau wali mereka. Janda pun sama itu tanggungan dari walinya. Jadi wanita tak perlu bingung seperti sekarang ini.

Lalu bagaimana dengan wanita apakah tidak boleh bekerja ? Dalam lslam wanita tidak wajib bekerja namun bukan berarti melarang wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja selama dengan persetujuan dari walinya atau suaminya. Wanita boleh bekerja ditempat yang aman. Serta jam kerja yang tentu saja dibatasi, tidak dibiarkan wanita berkeliaran malam - malam. Hal itu dimungkinkan untuk menjaga kehormatan  dan keamanan dari wanita tersebut. Wanita boleh bekerja selama ia tidak meninggalkan kewajibannya dan tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Berbeda jauh dengan kejadiian saat ini wanita dibiarkan bekerja tanpa mempertimbangkan keamanan dan kehormatannya. Sehingga wanita banyak yang mengalami pelecehan kala bekerja atau pulang dari bekerja. Sungguh ironis.

Islam melarang negara menjalankan kekuasan dengan kebijakan yang berorentasi pencitraan ala rezim oligarkis seperti saat ini. Dalam lslam jelas bahwa seorang pemimpin dan stafnya akan dipilih dari orang yang mempunyai kemampuan dan bisa amanah. Jadi seorang pemimpin tak butuh pencitraan dalam meriayyah umat. Mereka memimpin karena ketakwaan pada Allah saja. 

Setiap amanah dalam lslam tidak akan diberikan kepada orang yang tidak bisa memegang amanah. Setiap amanah akan dimintai pertanggung jawaban diakhirat. Jadi tak akan mungkin dalam lslam seseorang ditunjuk menduduki jabatan tertentu hanya karena kekerabatan, sahabat atau kolega baik. Tanpa memiliki kemampuan yang sesuai dibidangnya.

Satu permasalahan ketenaga kerjaan terselesaikan dengan lslam.  Itu bukti kongkrit bahwa lslam mampu menyelesaikan  probematika kehidupan umat. Dengan syarat seluruh syariat Islam diterapkan dalam kehidupan secara kaffah, dalam institusi Khilafah. Fakta sejarah telah membuktikan itu. Selama kurang lebih 14 abad lamanya lslam diterapkan oleh institusi Khilafah kesejahteraan dan kejayaan umat lslam terwujud. 

Jadi umat butuh bukti apalagi? Kalau ingin sejahtera dan seluruh probematika hidup terpecahkan, tak ada pilihan lain kecuali menerapkan syariat lslam di seluruh aspek kehidupan. Dan kembali menghadirkan Khilafah di tengah - tengah umat. Saatnya kita berjuang dengan segenap jiwa raga kita demi kembalinya perisai pelindung umat yaitu Khilafah.