Benarkah Demokrasi itu Anti Kritik?

Oleh : Tri Setiawati, S.Si

(Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)

Pemerintah merupakan pengayom masyarakat sehingga melalui kekuasaannya dia mampu menciptakan rasa aman dan kesejahteraan bagi rakyatnya.  Bukannya sebaliknya menjadi tirani minoritas atas mayoritas. 

Sebagaimana yang sedang terjadi di negeri kita tercinta ini, yang mana kebebasan mengeluarkan pendapat dalam bentuk mengkritik pemerintah dianggap hal yang membahayakan sehingga harus dihentikan, padahal Indonesia sebagai negara demokrasi harusnya mendukung segala bentuk kebebasan berpendapat tidak terkecuali kritikan kepada pemerintah.

Fakta terbaru, anggota TNI yang dicopot karena isteri hujat Wiranto jadi tiga orang.  Media online, kontan.co.id (12/10/2019) merilis tiga personel TNI mendapat sanksi hukum dan dicopot dari jabatannya.  Para anggota ini mendapatkan hukuman disiplin karena ulah isterinya terkait kasus penusukan Menko Polhukam, Wiranto.

Tidak tanggung-tanggung suami-suami mereka dicopot dari jabatannya masing-masing ditambah penahanan selama 14 hari.  Bukan hanya itu, TNI juga melaporkan isteri tiga anggotanya ke polisi terkait konten negatif penusukan Wiranto yang diunggah di media sosial. Tiga anggota personel TNI yang mendapatkan sanksi adalah kolonel HS yang menjabat sebagai Kodim Kendari, Sersan Dua Z dan Peltu YNS, anggota POMAU Lanud Muljono Surabaya.

Kepala Subdinas Penerangan Umum TNI AU, Kolonel (Sus) Muhammad Yuris menjelaskan bahwa dalam urusan politik, posisi prajurit TNI AU dan keluarganya (KBT/keluarga besar TNI) harus netral.  

“Oleh karena itu, KBT dilarang berkomentar termasuk di media sosial yang berdampak pendiskreditan pemerintah maupun simbol-simbol negara. KBT yang kedapatan melanggar, dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Yuris. 

Selain TNI, pegawai negeri sipil (PNS) juga diawasi dalam penyebaran informasi melalui media.  Sebagai abdi negara, seorang PNS harus menjujung tinggi kode etiknya, termasuk tidak menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) dan kabar bohong lewat media sosial.  

Namun apakah PNS dapat dipecat lantaran melakukan hate speech melalui media sosial?

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan aturan mengenai kode etik dan disiplin PNS diatur dalam peraturan pemerintah (PP).  “Coba liat PP No 42 Tahun 2004 dan PP No 53 Tahun 2010,” kata Ridwan.

Sebagai tambahan informasi, PP No 42 Tahuun 2004 mengatur tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, sedangkan PP No 53 Tahun 2010 merupakan aturan tentang Disiplin PNS.  

Larangan Mengkritik Pemerintah merupakan Warisan Kolonial.

Sebagai negara demokrasi, rasanya aneh jika pemerintah membatasi hak warga negaranya termasuk TNI/POLRI dan PNS untuk mengemukakan pendapat melalui media, tidak terkecuali media sosial. 

Mengingat kebebasan pendapat merupakan ruh dan pilar tegaknya sistem demokrasi.  Karena itu kebebasan berpendapat ditempatkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.  

Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat mutlak agar rakyat dapat memainkan peran terbaiknya dalam sistem demokrasi secara cerdas dan bertanggung jawab.  Jika tidak ada kebebasan, apa pun alasan pengkebiriannya, maka tak akan ada demokrasi.

Sehubungan dengan larangan PNS mengkritik pemerintah, menurut Direktur Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Asyari tidak berlandaskan hukum.  Ia mempertanyakan aturan pelarangannya.  

“Enggak ada (larangan mengkritik).  Mana ada larangan mengkritik itu,” ujarnya.

Lagi pula sebagai dosen Fakultas Hukum dengan status ASN, ia merasa terkekang jika tidak dibolehkan mengkritik.  Hal itu ia anggap bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

“Dalam pengabdian itu perlu disampaikan kebenaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan penyampaian kebenaran itu kadang dilakukan saat mengkritik,” katanya.  

Hal serupa juga disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Defny Holidin bahwa secara formil melarang ASN mengkritik pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang kuat. 

Untuk diketahui dalam UU Pasal 4, nilai yang harus dipegang ASN ada 15, diantaranya memegang ideologi Pancasila, mengabdi kepada negara dan rakyat (bukan pemerintah), menjalankan tugas secara profesional dan membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan.  

“Namun di luar itu, larangan tersebut adalah “manifestasi sisa-sia paradigma ala kolonial”, yang menempatkan PNS semata alat pemerintah yang berkuasa,” tambah Defny.  Islam Membolehkan Mengkritik Pemerintah. Dalam Islam, mengkritik pemerintah dibolehkan apalagi jika tujuannya untuk kepentingan umat.  Tentunya kritikan tersebut memiliki rambu-rambu tersendiri. 

Berkenaan menasehati penguasa, terdapat dua pendapat yaitu ada kelompok yang hendak berpegang dengan dalil yang mengingkari penguasa secara terbuka dan ada pula kelompok yang beranggapan bahwa mutlak tidak boleh ada pengingkaran secara terbuka.   

Namun demikian dalil-dalil tersebut tidak saling menyalahkan dan bertentangan.  Sehingga boleh mengingkari (mengkritik) penguasa secara terbuka, apabila dianggap dapat mewujudkan maslahat yaitu hilangnya kemunkaran dan berubah menjadi kebaikan.   

Dan boleh juga mengingkari (mengkritik) secara tersembunyi atau rahasia, apabila hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan/kebaikan, sehingga kerusakan tidak dapat ditanggulangi dan tidak pula berganti dengan kebaikan.  

Intinya yaitu amar ma’ruf dan nahyul munkar.  Firman Alla swt dalam QS Ali Imran : 104,

”Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

Khususnya kelompok yang membolehkan mengkritik penguasa secara terbuka, berpedoman pada dalil Al Qur’an,  

“Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) denga terang kecuali oleh orang yang dianiaya.  Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Megetahui,” (QS An Nisa : 148).  

Dengan adanya rambu-rambu dalam Al Quran tersebut, tentunya sebagai pemerintah yang taat syariah, harus menerima kritikan yang sifatnya membangun sedangkan sebagai masyarakat kita dapat mengkritik pemerintah, apabila merasakan kebijakan pemerintah sudah tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, atau dengan kata lain kemunkaran telah merajalela.