Radikalisme, Jualan Basi

Oleh : Isma Adwa Khaira 

Lingkar Pendidik Peradaban

Radikalisme menjadi Isu hangat yang terus digulirkan dan menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode ke 2 ini. Isu yang sebenarnya telah lama didengungkan dan bukan lagi menjadi hal yang aneh ditengah masyarakat +62. Pembangunan SDM, infrastruktur, deregulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi justru yang menjadi program terfokus masa pemerintahan periode ke 3 ini belum mendapatkan perhatian yang besar. Tensi memerangi Islam justru menunjukkan ketidakpercayaan penguasa terhadap target kapitalistik yang mereka canangkan.

Inspirator terorisme atau Radikalisme muncul karena kekhawatiran penguasa atas gejolak kebangkitan Islam yang mulai menggeliat ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Berbagai upaya pun dilakukan oleh penguasa untuk mengcounter hal ini salah satunya dengan kampanye deradikalisasi yang terus digaungkan oleh penguasa dan jajarannya.

Sebutlah Fachrul Razi, nama yang tetiba menjadi perbincangan karena terpilih sebagai Menteri Agama. Jajaran pemilihan menteri-menteri jilid 2 ala Presiden Joko Widodo memang mengejutkan dan membuat heran masyarakat. Terpilihnya Fachrul Razi yang merupakan Purnawirawan jenderal TNI jelas-jelas keluar dari 'pakem' karena baru kali ini Menteri Agama dipegang oleh kalangan militer. 

Kredibilitas Fachrul masih ambigu dan menjadi pertanyaan lantaran background militer yang dibawanya. Iapun menegaskan bahwa dirinya adalah menteri agama untuk semua agama di Indonesia. Dimana tugasnya untuk menghalangi isu radikalisme.

Narasi yang digoreng oleh rezim tidak memiliki kejelasan maksud tentang apa dan bagaimana radikalisme itu sendiri. Sehingga penafsiran akan Radikalisme akan dapat mengarah kepada siapapun yang tidak sesuai dengan kepentingan rezim. Isu yang rezim diagnosa sebagai akar utama dan pertama permasalahan dari negeri ini.

Nyatanya, Banyak permasalahan krusial yang lebih besar dibanding dengan Radikalisme yang dapat menghancurkan masa depan Indonesia.  Krisis kapitalistik yang kian hari semakin parah. Salah satunya masalah ekonomi. 

Ketidakstabilan Ekonomi Indonesia yang justru semakin lemah dan lesu seharusnya menjadi agenda utama dan fokus pemerintahan di masa jabatan ke 2 Presiden Jokowi. APBN 2019 mengalami defisit sebesar Rp199,1 triliun pada akhir Agustus 2019. Karena, Permasalahan ekonomi yang terjadi akan memberikan dampak besar dan menghambat laju kesejahteraan serta produktifitas masyarakat Indonesia dengan kebutuhan yang terus membengkak.. Pada kuartal III-2019 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia terjun ke angka 5%. Angka yang sedikit dibanding dengan kuartal I dan II. Inflasipun akan terus meningkat sehingga daya beli masyarakat pun menurun.

Membahas Ekonomi tak lepas dari Menteri Keuangan terbaik yang masuk kembali dalam jajaran menteri jilid II. Sri Mulyani, telah mengumumkan rencana penerbitan surat utang valuta asing (dual currency) berdenominasi USD/ Euro alias global bond 4 hari setelah ia dilantik kembali menjadi menteri. Utang Luar Negeri Indonesia pun akan terus bertambah dan imbasnya masyrakatpun yang mesti membayarnya melalui bahan pokok mahal dan kenaikan-kenaikan yang lainnya. Maka wajar jika angka kemiskinan dan pengangguran terus meningkat.

Sejatinya, PR terbesar yang ada di negeri ini bukanlah isu radikalisme yang digembar gemborkan penguasa saat ini. Sebaliknya, isu-isu tersebut justru menjadi alat untuk mengalihkan perhatian masyrakat dari hancurnya ekonomi yang kini semakin tak terkendali. Sementara Kesengsaraanpun makin menggurita di negeri Gemah ripah loh jinawi ini.

Investasi asingpun kini menjadi tonggak penggerak perekonomian ala kapitalis di Indonesia. Jual beli kekayaan alam yang begitu besar menjadi hal yang harus dilakukan. Dimana para kapitalis akan terus mempertahankannya sebagai alat untuk menjajah dan menancapkan hegemoninya.

Islam memandang bahwa utang-utang riba menciptakan masalah perekonomian yang besar, hingga kadar utang pokoknya menggelembung seiring dengan waktu sesuai dengan persentase riba yang diberlakukan kepadanya. Akibatnya, ketidakmampuan individu dan negara dalam banyak kondisi menjadi perkara yang nyata. 

Adapun Agenda-agenda yang ditujukan untuk memburu kaum muslim radikal ataupun agenda lainnya yang berupaya untuk memperlebar kesenjangan masyarakat tidak akan pernah bisa bertahan lama. Yang sewaktu-waktu akan hancur dengan mudahnya. 

Islam adalah agama yang sempurna mengatur kehidupan manusia yang mampu membawa masyarakat pada kebangkitan dan kesejahteraan. Adanya jualan radikalisme sesungguhnya hanya alat untuk membendung kebangkitan Islam Kaffah dalam naungan Khilafah Ala Min hajjin Nubuwwah yang telah dijanjikan oleh Allah.

Ketakutan akan hilangnya kekuasaan para kapitalis membuat mereka berusaha mati-matian untuk menghadang janji Allah ini. Padahal, sebanyak apapun mereka menjadikan negatif Islam dan khilafah janji Allah ini pasti tegak.

Wallahu A'lam