By : Pitri Rosada
Ulama dan Cendekiawan Muslim Solo Dr. Muinudinillah Basri Lc, MA ikut menanggapi peryataan kontroversial Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut anak kelas 5 SD yang tidak mau jalan bareng temennya yang lawan jenis kerena bukan mahrim merupakan contoh yang harus dideradikalisasi.
Menurut Dr Muin, pengajaran orang tua terhadap anaknya tentang muhrim dalam Islam memang sudah sewajarnya diajarkan saat berumur 10 atau 11 tahun.
“Adalah suatu penentangan terhadap syariat Islam jelas jelas, dan itu menunjukan kalimat memerangi radikalisme memerangi Islam, karena anak umur 10 tahun itu anak sudah dipisahkan antara laki laki dan perempuan walaupun itu saudara,” katanya sebagaiman dikutip dalam akun FB resmi miliknya pada jum’at, (1/11/2019).
“Maka sudah sewajarnya anak seumur itu sudah tau apa muhrim dan bukan muhrim, dan mengajari anak di usia 11 tahun udah ada mahram dan bukan mahram itu dari islam, dan wajib setiap orang tua untuk mengajarkan itu,” imbuh Dr Muin.
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi baru saja dikabarkan sedang melakukan pengkajian terkait larangan menggunakan cadar di instansi pemerintahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun langsung bmemperingatkannya untuk tidak membuat kegaduhan dan tidak diperbolehkan untuk memakai penutup muka. "Kalau instansi pemerintah kan memang sudah jelas ada aturannya, kalau kamu PNS memang boleh pakai tutup muka?" ujarnya.
Sementara itu, untuk tamu di lingkungan instansi pemerintah yang memakai cadar, Fachrul menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab penegak hukum. Namun, ia menyarankan agar wajah tamu tersebut tidak boleh tertutup oleh apapun.
"Itu urusan aparat hukumlah, tapi saya rekomendasikan yang tidak boleh masuk instansi pemerintah itu satu, pakai helm," ungkapnya. "Kedua yang mukanya enggak kelihatan saya enggak sebut cadarlah, kan bahaya orang masuk enggak tahu itu mukanya siapa."
Ia kemudian menjelaskan alasannya memiliki pandangannya tersebut. Fachrul menyinggung kejadian penusukan yang salah satu pelakunya merupakan wanita pemakai cadar dan jilbab lebar terhadap mantan Menkopolhukam Wiranto. "Lihat Pak Wiranto enggak? Udahlah enggak usah banyak tanya kalian. Tahu tapi pura-pura enggak tahu aja," ujarnya.
Ia pun kembali menegaskan tak akan ada aturan khusus soal cadar. Namun menurutnya, cadar tidak menentukan ketakwaan seseorang. "Cadar itu hanya saya bilang tidak ada dasar hukumnya di Al-Quran maupun di hadis, menurut pandangan kami.
Kita sebagai umat muslim harus dan cerdas. Pasalnya radikalisme itu bukan dari islam jadi salah jika rezim saat ini mendefinisikan bahwa radikal adalah yang ingin menerapkan islam dengan kaffah, atau radikal adalah yang berjihad,bercadar. Terlebih mentri agama yang mengaitkan kepada kasus penusukan mantan menkopolhukam adalah seorang yang bercadar.
Kita harus tahu bahwa radikalisme adalah istilah orang barat yang ingin mengadu domba umat muslim. Barat melakukan monsterisasi bahwa islam adalah paham radikal yang membahayakan barat memonterisasi ini guna untuk melanggengakan idiologi kapitalisme sekuler mereka. Akibatnya banyak kaum muslim tertipu mereka ikut terlibat dalam berbagai program der adikalisasi.bahkan rezim saat ini gencar membrantas deradikalisasi yang menunjuk kepada muslim yang ingin menegakkan syariat.sehingga muncul keraguan dan ketakutan pada umat muslim akan islam serta ketakutan mereka yang terhadap simbol yang menunjukkan bahwa mereka adalah muslim, khususnya cadar yang baru baru ini akan dilarang penggunaanya.
Pelarangan tersebut ditujukan untuk asn yang menggunakan cadar. Padahal jika seseorang ingin bercadar boleh saja, justru harus di dukung, karna cadar adalah bagian dari syariat juga, jika ada yang melarang artinya menolak syariah itu sendiri.
Dengan demikian label radikal adalah cara barat untuk menciptakan polarisasi di kalangan muslim agar terpecah dan menghambat kebangkitan islam.
Karna itu penting sekali bagi kita untuk memberikan pencerahan terhadap umat tetang propaganda istilah menyesatkan yang menyerang dan memfitnah umat islam
No comments:
Post a Comment