Bicara Perubahan, Siapa Takut?

Oleh : Nurmaliana Pratomo Putri (Mahasiswi Pendidikan Bahasa)

Hari ini, sistem demokrasi sudah mulai menampakkan tanda-tanda kehancurannya. Belum sampai 1 abad lamanya demokrasi diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin, tapi sudah menciptakan kerusakan dan menzalimi masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana sikap penguasa negeri-negeri kaum muslimin saat ini. Para penguasa semakin terlihat menunjukkan ketidaksukaan terhadap ajaran Islam secara nyata. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan slogan perang melawan radikalisme.

Belakangan ini para penguasa menunjukkan sisi yang semakin refresif kepada masyarakat. Hal ini bukti dari antinya pemerintah dengan kritik atau nasehat dari masyarakat. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh kasus 3 anggota TNI yang dicopot dari jabatan mereka dan juga ditambah hukuman 14 hari tahanan. Hal ini karena istri-istri mereka yang mengkritik kasus penusukan Pak Wiranto di Banten beberapa Minggu lalu.

Dari kasus ini, seolah-olah pemerintah memberikan intruksi kalau tidak boleh ada masyarakat yang mengkomentari bahkan mengkritisi siapa dan apa yang dilakukan oleh penguasa. Padahal seharusnya rakyat juga punya andil dalam hal memantau jalannya pemerintah.

Adapun di sisi yang lain, bercokolnya  perundang-undangan yang zalim yang terus merorong masyarakat semakin mencekik rakyat dari semua lini kehidupan mereka. Hal ini terjadi karena buah dari mengesampingkan aturan Allah dan hanya bersandar pada akal serta hawa nafsu manusia yang terbatas dan lemah. Sehingga wajar saja, hari ini terus menerus timbul masalah tanpa solusi yang nyata bahkan menimbulkan masalah baru.

Salah satu contoh aturan-aturannya yang menzalimi masyarakat adalah diwajibkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) untuk semua rakyat yang akan ditertibkan mulai tahun 2020. Tidak hanya itu, iuran preminya pun naik hampir 100% di setiap kelas. Siapapun yang menolak untuk menggunakan fasilitas ini, maka konsekuensinya akan sulit untuk mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dll karena nantinya fasilitas BPJS ini akan diintegrasikan dengan lembaga negara yang akhirnya semakin mengikat warganya untuk menggunakan BPJS.

Belum selesai satu masalah, pemerintah menambah masalah baru dengan mengeluarkan kebijakan untuk mencabut subsidi listrik 9000V dan 4500V di tahun depan. Menurut menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan bahwa pencabutan subsidi kelistrikan ini demi untuk memeratakan aliran energi dan juga mendukung  pembangunan infrastruktur energi yang lebih merata sehingga seharusnya masyarakat memahami hal ini (kompas.com).

Dari beberapa fakta yang di cantumkan di atas, kita bisa menarik satu benang merah bahwasanya sistem demokrasi saat ini bukanlah sistem yang memihak kepada rakyat. Bahkan kita mendapatkan bukti sistem demokrasi ini adalah sistem gagal yang seharusnya ditinggalkan karena akan menimbulkan kezaliman dan kerusakan di muka bumi.

Atas dasar hal itu, maka kita butuh perubahan yang mendasar yang mampu mensejahterakan masyarakat dan juga menjadi problem solver (pemecah masalah) dari segala permasalahan masyarakat. Indonesia dan dunia butuh perubahan mendasar kearah Islam, bukan perubahan parsial atau artifisial, karena kesalahan ada sejak akar, yakni asas negara yang sekuleristik (memisahkan agama dari kehidupan) dan aturan yang kapitalistik neoliberal.

Dengan demikian adalah wajar jika saat ini dunia perpolitikan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dll saat ini jauh dari nilai-nilai agama Islam. Karena mereka menganggap bahwa  agama adalah hanya sebatas aturan peribadatan saja. Sehingga tidak mungkin untuk dibawa ke ranah umum.

Hal ini diperparah lagi dengan jargon bahwa negara ini adalah negara yang heterogen, yang tidak mungkin diatur hanya dengan satu aturan agama saja. Selain itu sistem pemerintahan demokrasi ini tidaklah secara tulus berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan mereka menjual asset-aset negara dengan dalih investasi dan membiarkan orang asing merampas kekayaan negeri ini, sedangkan warga pribumi hanya gigit jari dan semakin miskin.

Dakwah Islam yang hadir untuk melakukan perubahan justru dituduh sebagai pihak yang melakukan kerusakan. Padahal yang telah nyata membuat kerusakan ialah sistem demokrasi yang saat ini diterapkan.

Bagi rezim, siapapun yang berdiri dengan suara lantang untuk mengkritik setiap kebijakan pemerintah adalah radikal. Siapapun yang ingin menerapkan syariah (hukum-hukum) Islam adalah radikal. Dengan kata lain, siapapun yang ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan menerapkan segala hukum-hukum-Nya dalam segala lini kehidupan yang notabene sangat bertolak belakang dengan aturan-aturan yang diterapkan di dalam sistem kapitalisme demokrasi adalah orang-orang yang terpapar paham radikalisme.

Bagi mereka yang memangku kepentingan, perubahan sistem tidak berlaku jika perubahan yang terjadi justru mengancam kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Meskipun perubahan yang ditawarkan adalah perubahan menuju kebaikan.

Adapun untuk mewujudkan perubahan secara menyeluruh dan mengakar tersebut maka seharusnya tiap-tiap kaum muslimin menjadi bagian dari masyarakat yang harus bersuara dengan lantang untuk memperjuangkannya. Karena hal ini adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.

Tiap-tiap diri kaum muslim haruslah mengambil andil dalam perubahan. Walaupun saat ini banyak tersebar fitnah keji terkait syariat Islam dan para pengembannya. Dan pengemban kebenaran harus tetap semangat untuk membumikan Islam sebagai ideologi atau landasan hidup bagi masyarakat. Karena Hanya dengan Islamlah seluruh kebahagiaan dan juga keridhoan Allah itu bisa kita rasakan. Wallahu a’lam bi ash-showwab.