N3,Sarolangun ~ Terkait aksi protes yang tergabung dalam Aliansi APPS yang mengatasnamakan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sarolangun,tentang dugaan penyalahgunaan dan mark-up Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI Kabupaten Sarolangun untuk bimtek atau pelatihan ESQ di Surabaya.
Dimana aksi protes APPS yang berlangsung secara audiensi di ruang Kadis DPMD Mulyadi, Rabu kemarin (3/7/2018) dengan diskusi interaktif dan damai.
Menanggapi aksi tersebut,Kesbangpol Sarolangun kepada awak media menyebutkan,jika keenam LSM yang tergabung dalam APPS yang menggelar aksi demonstrasi tersebut, yakni LPPNRI, Pospera, Forcin, Gemura, Graki dan LMP tidak teregistrasi di Kantor Kesbangpol Kabupaten Sarolangun.
" Keenam LSM yang menggelar aksi demonstrasi kemarin yang tergabung dalam APPS tersebut tidak teregistrasi di kantor Kesbangpol Sarolangun.LSM itu bisa dikatakan Ilegal," sebut Bello,penasehat Seksi Hubungan Antar Lembaga kepada beberapa wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/7/2018).
Bello juga mengatakan,jika dalam aksi tersebut Kesbangpol tidak dillayangkan surat pemberitahuan. " Berarti segala aktifitas serta resiko yang akan timb dalam aksi itu akan menjadi resiko mereka," tegasnya. (SRF)
