Oleh: Wity
Drama perebutan kursi RI-1 memasuki babak baru. Setelah melalui Pilpres yang cukup panas, kini pertarungan dilanjutkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pendahuluan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2019 telah dilaksanakan pada Jum’at (14/6). Selama sekitar enam pekan ke depan, MK hanya akan fokus pada penyelesaian permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, khususnya sengketa Pilpres 2019.
“Kami mendahulukan perkara sengketa hasil pilpres, karena berdasarkan undang-undang, perkara ini harus selesai dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak teregistrasi, sementara pileg adalah 30 hari kerja," ujar Juru bicara MK Fajar Laksono. (liputan6.com/14/06/2019)
Gugatan hasil Pilpres tersebut dilatarbelakangi adanya indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Salah satu tim hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana menyebut, Jokowi sebagai calon petahana telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan memanfaatkan fasilitas negara termasuk aparatur negara dalam kontestasi politik 2019.
Dengan penyalahgunaan kekuasaan itu, kubu Prabowo-Sandi menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan kecurangan yang yang terstruktur, sistematis, dan masif. "Paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu yang tidak hanya biasa-biasa saja tetapi juga TSM," katanya. (liputan6.com)
Bagaimanakah akhir drama pertarungan ini? Siapakah yang akan dimenangkan? Dan apakah akan membawa perubahan bagi Indonesia?
Masih banyak yang beranggapan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik. Slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat mampu mengelabui masyarakat. Sehingga masih banyak yang terus berharap bahwa demokrasi mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
Pilpres 2019 seharusnya mampu membuka mata rakyat akan kebusukan demokrasi. Tak hanya mahal, pilpres tahun ini juga memakan banyak korban. Lebih dari 600 orang petugas KPPS meninggal selama masa penghitungan suara. Adakah keadilan bagi mereka? Bahkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres tahun ini tampak terstruktur, sistematis, dan masif.
Orang-orang yang berusaha mengungkap adanya kecurangan dituduh menyebar hoax. Para penuntut keadilan justru dikriminalkan, dituduh makar, bahkan bisa berakhir di penjara. Inikah demokrasi? Inikah yang dinamakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat?
Jawabnya, ya! Inilah demokrasi. Inilah wajah asli demokrasi.
Demokrasi bukanlah sistem pemerintahan terbaik, melainkan sistem pemerintahan yang rusak dan membawa kerusakan. Landasan demokrasi adalah sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupan. Dalam sistem demokrasi, agama adalah urusan individu. Tidak boleh dilibatkan dalam urusan kehidupan, termasuk urusan Negara.
Para penguasa tak memandang bahwa kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Bagi mereka kekuasaan adalah alat untuk mempertahankan hegemoni mereka. Maka tidak heran bila para penguasa saling berebut jabatan. Bahkan kecurangan pun dilakukan demi mempertahankan jabatannya.
Slogan dari, oleh, dan untuk rakyat hanyalah kamuflase. Pengendali demokrasi bukanlah rakyat dalam makna hakiki. Melainkan ‘rakyat’ yang memiliki modal, yaitu para kapitalis. Siapa pun yang akan dimenangkan dalam sengketa Pilpres 2019 nanti, pastilah itu yang dikehendaki para kapitalis.
Karena itu, stop berharap pada demokrasi!
Satu-satunya sistem yang mampu membawa perubahan hakiki bagi Indonesia, dan dunia pada umumnya adalah Islam. Karena sistem Islam adalah sistem yang berasal dari Allah Swt. Al-Khaliq Al-Mudabbir.
