Oleh : Junari, S.Pd
Pendidikan indonesia masih betah dengan kualitasnya yang rendah. Di tingkat dunia bahkan ASEAN peringkatnya berada di urutan rendah. Inilah salah satu yang menjadikan bumi zamrud khatulistiwa dipandang remeh dunia luar. Rendahnya mutu pendidikan bukanlah isapan jempol belaka. Sebagai suatu sistem yang berjenjang dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, kualitasnya bisa dinilai dari output yang dihasilkan.
Adalah kualitas guru yang kini hangat diperbincangkan. Meskipun menjadi bagian dari komponen penyusun sistem pendidikan, sejatinya guru juga merupakan output atau hasil dari pendidikan yang dijalaninya. Karna dinilai berkualitas rendah, muncul wacana mengajak guru dari luar negeri untuk mengajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia. Sebagaimana dilansir dari m.harianjogja.com, Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Puan Maharani mengatakan bahwa dirinya akan mengajak guru Dari luar negri untuk mengajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia. Hal ini disampaikan saat menghadiri diskusi Musrenbangnas di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Meski tidak secara langsung dan tegas mengatakan akan mengimpor guru namun wacana ini sangat meresahkan hingga langsung menuai kritik dari organisasi guru.
Ketua umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli menjelaskan jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan lulusannya terus bertambah setiap tahunnya. Ia merujuk data Kemendikbud yang menyatakan pada 2013 terdapat 429 LPTK, terdiri dari 46 negeri dan 383 swasta. Total mahasiswa saat itu mencapai 1.440.770 orang. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding 2010 dengan 300 LPTK. Ia menegaskan, "Dengan jumlah mahasiswa 1,44 juta maka diperkirakan lulusan sarjana kependidikan adalah sekitar 300.000 orang per tahun. Padahal kebutuhan akan guru baru hanya sekitar 40.000 orang per tahun," ujar Ramli kepada reporter Tirto, Jumat (10 mei 2019). (Tirto.id)
Selain Ramli, wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim juga menilai wacana pemerintah mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia keliru. "Menko PMK kurang bijak," ujar Satriwan kepada reporter Tirto. (Tirto.id )
Inilah buah dari sistem demokrasi buatan manusia. Sejenius apapun, manusia tidak akan pernah bisa menandingi kehebatan pencipta dalam membuat undang-undang yang mengatur kehidupan. Wacana mendatangkan pengajar dari luar ini sejatinya menunjukkan kegagalan demokrasi dalam mencetak guru berkualitas. Meski undang-undang pendidikan dan tenaga kependidikan telah banyak dibuat, namun tak jua menghasilkan guru yang mampu mencetak generasi tangguh. Bisa kita lihat bagaimana rusaknya generasi kini. Kian hari mereka makin membebek pada gaya hidup ala Barat. Mereka tidak mampu hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai problem solver. Bahkan mereka sama sekali tidak memiliki kecakapan atau skill dalam mengarungi medan kehidupan. Padahal sejatinya, mereka adalah harapan masa depan bangsa.
Berbeda halnya dengan kepemimpinan islam yang menjadikan akidah islam sebagai landasannya. Segala aspek dalam kehidupan bernegara semuanya diatur sesuai akidah islam. Begitupun dengan sistem Pendidikan nya. Kebijakan dalam sistem pendidikan melalui bimbingan wahyu diupayakan sebaik mungkin agar mampu mencetak guru berkualitas.
Dalam khilafah islam, negara wajib menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat dengan gratis. Mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke level pendidikan tinggi secara cuma-cuma dengan fasilitas terbaik. Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan media belajar - mengajar yang lain, di samping membangun sekolah dan universitas untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan tsaqafah. Negara juga tidak memberikan hak cipta bagi pengarang buku pendidikan untuk semua level. (Hafiz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual, hal. 212).
Pendidikan tinggi
juga diselenggarakan untuk tujuan menghasilkan peneliti
yang mampu melakukan inovasi di berbagai bidang yang
memungkinkan umat ini mengelola hidupnya secara
mandiri. Dengan cara ini ketergantungan umat Islam
kepada negara-negara kolonialis bisa dihindari.
Allah berfirman:
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada
orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang
beriman.” (Qs. an-Nisaa’ [4]: 141)
Allahu Alam bishowab
