Penulis : Endang Setyowati
Lagi-lagi Organisasi Papuan Merdeka (OPM) semakin berani unjuk gigi, setelah kejadian pada bulan Desember tahun lalu, yang sangat tragis menimpa para pekerja jalan trans Papua.
Mereka diberondong tembakan, karena berawal dari salah satu pekerja menyaksikan upacara peringatan HUT tersebut dan memotretnya. Ternyata mereka tidak terima, marah dan di kejarlah sampai ke basecamp pekerja.
Akhirnya sebanyak 31 pekerja dari perusahaan PT Istaka Karya, tewas.
Beberapa hari lalu mereka membikin ulah lagi. Seperti dilansir oleh SERAMBINEWS.COM (24/2/2019) - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), akan menembak warga non-Papua yang tidak mau meninggalkan Kabupaten Nduga.
Hal itu merupakan salah satu ultimatum yang dikeluarkan OPM kepada Pemerintah Indonesia.
OPM mengeluarkan ultimatum kepada warga sipil non-Papua, agar meninggalkan wilayah Kabupaten Nduga, per tanggal 23 Februari 2019.
Ultimatum tersebut disampaikan pentolan TPNPB-OPM, Egianus Kogeya melalui media sosial Facebook TPNPB pada Sabtu (23/2/2019).
Kenapa OPM berani sekali berbuat seperti itu.
Memang, tuntutan mereka sangat banyak.
Seperti di lansir pada media yang sama. Mereka seperti sudah tidak punya perasaan manusiawi sedikitpun.
Berikut ini 7 poin ultimatum untuk Indonesia yang dikeluarkan TPNPB-OPM:
1. Perang kami TPNPB kodap III Ndugama tuntut Kemerdekaan Bangsa Papua Barat untuk Penentuan Nasip sendiri
2. Perang kami tidak akan pernah berhenti sampai pengakuan kemerdekaan Papua.
3. Kami minta kepada pemerintah indonesia tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua hanya dengan kontak senjata.
4. Kami TPNPB/OPM tidak mintah pembangunan dan bama seluru masyarakat 32 Distrik Kab Nduga minta Merdeka.
5. Seluruh Tanah Ndugama dari ujung sampai ujung manusia Rambut Lurus Warna kulit puti adalah musu utama TPNPBKodap III Ndugama karena banyak anggota TNI/POLRI pria wanita yang selama ini menyamar ibu Guru suster dan tukang Bangunan bahkan sopir taksi kami akan tembak.
6. Kami harap Pos TNI yang bertugas di Distrik Mbua segera hentikan operasi di perkampungn masyarakat.
7. Sampai dengan pernyataan ini kami keluarkan semua warga sipil non Papua kosongkan dearah Kabupaten Nduga. kalau sampai masih ada kami akan tembak.
Begitulah, jika memang tidak ada tindakan yang cepat dan tegas dari pemerintah.
Karena selama ini, keberadaanya hanya di kategorikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Berdasarkan tindakannya selama ini, seharusnya pemerintah telah memberikannya gelar pemberontak, separatis, bahkan teroris.
Tetapi pemerintah tidak bersegera menindak mereka.
Keberadaan mereka ibarat duri dalam daging,
Betul-betul mencekam.
Ketidak beranian negara dalam menindaknya kemungkinan besar karena adanya dukungan oleh negara-negara adi daya, merekapun juga memantau situasi di Irian Jaya.
Maka tidak heranlah jika OPM berani sekali membantai.
Mereka jumawa, karena merasa di backing oleh negara adi daya. Ini salah satu akibat jika negeri ini menganut sistem demokrasi.
Karena dengan penerapan sistem sekuler demokrasi di Indonesia, membuat rezim tidak bisa bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok separatis yang di backing kekuatan asing.
Padahal jelas OPM itu makar, yaitu berniat memisahkan diri dari Indonesia.
Seharusnya, disinilah peran negara.
Negara seharusnya memadamkan OPM, bukan malah hanya mengatakan sekelompok kriminal bersenja.
Ini merupakan tanggung jawab negara.
Berbeda sekali, apabila ada kejadian bom meledak dan ternyata yang diduga pelakunya ber KTP Islam, maka penguasa akan sangat cepat mengatakan itu teroris. Dan media akan menggorengnya terus menerus.
Tetapi pemerintah bersikap diam dan tidak berdaya seperti merestui sikap media.
Salah satu akar masalahnya selama ini ialah sejarah integrasi Papua ke Indonesia, traumatik masyarakat Papua akan operasi militer, dikriminasi oleh pemerintah dan kegagalan pembangunan Papua.
Dan Papua tidak bisa dilepaskan dengan adanya intervensi asing khususnya Amerika Serikat (AS) yang dinilai sangat berkepentingan dengan bumi Cenderawasih.
Dengan bukti banyaknyanya perusahaan milik Amerika di Papua, salah satunya yaitu Freeport.
Miris ketika Indonesia harus diobok-obok pihak asing dengan embel-embel kerja sama, padahal pihak asing ingin mengambil aset bangsa. Secara tidak langsung kita kembali dijajah.
Harus ditolak dan dihentikan segala bentuk gerakan separatisme dan intervensi asing yang akan memisahkan Papua dari NKRI.
Penyelesaian tuntas masalah Papua hanya bisa dilakukan dengan pembangunan yang adil dan merata. Yang solusinya dengan menerapkan ekonomi Islam, bukan dengan sistem ekonomi kapitalis.
Hanya dengan sistem Islam yang akan melindungi dan menutup celah bagi negara dari ancaman separatisme.
Serta menyerukan kepada umat Islam untuk lebih giat dalam perjuangan mewujudkan kehidupan bersyariat secara kaffah. Dan menerapkan sistem aturan mensejahterakan bagi semua, mencegah segala bentuk intervensi asing. Hanya dengan cara itu kerahmatan Islam akan terwujud, termasuk bagi warga Papua.