N3 Limapuluh Kota - Mengawali tahun 2019, Wakil Bupati
Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan mengajak seluruh jajarannya untuk
meningkatkan disiplin. Disiplin yang dimaksud bukan hanya disiplin
waktu, akan tetapi disiplin untuk seluruh urusan dan prilaku hidup.
Membenahi tata naskah dinas yang barangkali sudah tidak relevan dengan
zamannya, serta memperbaiki jalur koordinasi, merupakan langkah untuk
mewujudkan Pemkab Limapulih Kota yang lebih baik lagi.
Hal
tersebut disampaikan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan dalam
arahaannya dihadapan para ASN saat memimpin apel pagi di halaman kantor
bupati Limapuluh Kota, Sarilamak, Rabu, (2/1).
"Ada
tiga hal yang perlu kita benahi di tahun 2019 ini, pertama mengenai
disiplin, kedua tentang tata naskah dinas, yang barangkali ada yang
sudah tidak relevan lagi dan tak sesuai dengan zamannya, dan yang ke
tiga tentang jalur kordinasi yang cenderung mengalami penurunan. Untuk
itu, kami mengajak kita semua, mari kita jadikan ini menjadi kesadaran
bersama untuk kemajuan daerah kita. Ini tantangan bagi kita bersama,"
ungkapnya.
Pada
kesempatan itu, Wabup ferizal ridwan menyebutkan bahwa pada bulan
november dan desember tahun 2018 kemaren, sudah melakukan pembinaan
serta evaluasi monitoring dan sosialisasi kebijakan daerah ke seluruh
OPD dan Kecamatan, serta 79 Nagari plus 2 nagari persiapan.
"Terbilang
sudah memasuki tahun ke empat kepemimpinan kami bersama bupati Irfendi
Arbi, tentu masih banyak yang mesti dibenahi sebagai pertanggungjawaban
kita pada masyarakat, dan dibutuhkan kesadaran kolektif kita untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik," ungkapnya.
Dirinya
mengaku, dalam satu bulan kedepan akan terus mencoba melakukan
pembinaan pada segenap jajarannya, baik itu berupa himbauan secara
administrasi maupun berupa arahan- arahan selaku tugas wakil bupati
sebagai pengawasan umum.
"Saya
bertekat pada bulan januari ini akan melakukan pengawasan dan
pembinaan, kalau seandainya tidak ada tanda tanda perubahan, saya akan
menghindar, karena secara mental saya tidak dapat menerima dengan
kondisi kita yang centang perenang ini, karena ini sekali lagi merupakan
pertanggungjawaban kita pada masyarakat dan sudah barang tentu ukuran
keberhasilan pemerintahan adalah tingkat kepuasan masyarakat," tutupnya. (Rahmat Sitepu)