N3, Padang ~ Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa meminta kepada pemko padang melalui instansi terkait untuk dapat merinci batasan plafon anggaran yang bisa diutang oleh para korban puting beliung yang akan melakukan perehaban rumah yang telah rusak tersebut.
Tujuannya agar keluhan dan kekesalan masyarakat tentang besaran biaya yang dikeluarkan pemko padang melalui OPD terkait tidak ditemui nanti serta para korban yang usai melakukan perehaban rumah tidak panik lagi mencari biaya yang dikeluarkannya.
" Pemko melalui OPD terkait harus berjelas-jelas dalam penetapan nominal dana yang dibantu, ini demi menghindari kesalahpahaman masyarakat serta warga mengetahui besaran dana yang akan dibantu, sebut Esa, Jum'at (23/3).
Kemudian, pemerintah kota padang melalui instansi terkait diminta menginformasikan kepada korban bahwa OPD yang bertanggung jawab mengganti pembiayaan ialah Bagian Kesra atau BPKA misalnya. "Ini harus ada ketetapan dan pemberitahuannya, agar para korban tidak susah payah mencari mana OPD yang merealisasikan dana bantuan bagi para korban serta masyarakat yang ada tidak merasa tertipu dan dirugikan dalam persoalan ini, " ujar kader PPP ini.
Selain itu, kepada masyarakat yang ada diminta menanyai persoalan ini terlebih dahulu kepada pemerintah kota padang melalui OPD terkait dengan jelas dan akurat. Masyarakat atau korban jangan cepat ambil tindakan. Telusuri ini dengan baik, agar tidak menjadi beban bagi para korban nantinya serta kehidupan masyarakat tentram dan nyaman bahkan tidak meninggalkan hutang kepada siapa saja," ujarnya.
Disisi lain, pihaknya sebagai wakil rakyat sangat memberikan apresiasi yang baik kepada pemko padang melalui instansi terkait tentang bantuan dan keringanan yang diberikan kepada masyarakat yang ditimpa musibah angin puting beliung ini.
Ia berharap, kepada pemko melalui OPD terkait untuk terus memperhatikan masyarakatnya yang kurang mampu. Jangan ini hanya sekali saja ataupun bertepatan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) saja. Namun berikan secara berkepanjangan, tujuannya agar beban yang dialami masyarakat tidak dipikul dalam waktu lama serta masyarakat yang memang butuh bantuan terbantu hendaknya, " ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini. (M7)