N3, Sulsel ~ Sosialisasi Pemindahtanganan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016. Acara ini di buka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ir. H. Andi Hasdullah, M.Si.
Andi Hasdullah dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur (pengurus barang) dalam melaksanakan pemindahtanganan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tindak lanjut dari penghapusan.
Ia menambahkan, agar pengelolaan barang dapat berjalan dengan baik, maka seluruh kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan penilaian, pemindatanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian supaya dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
“Dengan demikian sistem dan prosedur pengelolaan barang dapat terintegrasi antar SKPD terkait, yang pada akhirnya akan memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik Pemprov Sulsel,”bebernya.
Ia berharap, perlunya ada kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dalam pengelolaan barang milik daerah agar pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan barang, dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang. (Ht)
Andi Hasdullah dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur (pengurus barang) dalam melaksanakan pemindahtanganan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tindak lanjut dari penghapusan.
Ia menambahkan, agar pengelolaan barang dapat berjalan dengan baik, maka seluruh kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan penilaian, pemindatanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian supaya dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
“Dengan demikian sistem dan prosedur pengelolaan barang dapat terintegrasi antar SKPD terkait, yang pada akhirnya akan memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik Pemprov Sulsel,”bebernya.
Ia berharap, perlunya ada kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dalam pengelolaan barang milik daerah agar pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan barang, dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang. (Ht)