N3, Padang ~ Kegundahan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Padang terkait tidak akan diterimanya gaji, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan lain akibat penundaan penyaluran DAU 2016 akhirnya terjawab. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo menegaskan bahwa ASN Pemko Padang tetap menerima gaji, TPP dan tunjangan lain.
"ASN Kota Padang tetap menerima gaji, TPP dan tunjangan lainnya," katanya.
Beberapa waktu belakangan ini ASN Kota Padang memang sempat dilanda gundah gulana. Beredar kabar akan distopnya gaji pegawai. Termasuk pemotongan TPP sebesar 50 persen, serta tidak dibayarkannya tunjangan lainnya.
"Kami sudah melakukan rapat pada (Sabtu 3/9), mudah-mudahan penundaan DAU tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemko Padang. Kita memang telah melakukan rasionalisasi terhadap APBD dengan keluarnya PMK tersebut. Dalam rasionalisasi tersebut kita mengurangi anggaran pada masing-masing SKPD. Namun khusus untuk anggaran kegiatan yang terkait dengan masyarakat, pemberian TPP dan tunjangan lainnya dihindari pemotongannya," ungkap Mahyeldi.
Walikota menyebut bahwa pihaknya akan mencoba menemui langsung Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk meminta kejelasan terkait penundaan DAU tersebut. "Kita akan temui langsung untuk menanyakan alasan ditundanya DAU 2016, karena tidak seluruh daerah di Indonesia yang mengalami ini," tuturnya.
Walikota menyerukan kepada seluruh jajaran kerjanya di Pemko Padang untuk mengevaluasi hal ini dan menjadi pelajaran berharga untuk diambil hikmahnya.
"Kalau seandainya nanti ada faktor-faktor kelalaian atau kurang maksimalnya SKPD merealisasikan anggarannya, maka SKPD yang bersangkutan perlu diberikan sanksi," ucap Mahyeldi. charlie
"ASN Kota Padang tetap menerima gaji, TPP dan tunjangan lainnya," katanya.
Beberapa waktu belakangan ini ASN Kota Padang memang sempat dilanda gundah gulana. Beredar kabar akan distopnya gaji pegawai. Termasuk pemotongan TPP sebesar 50 persen, serta tidak dibayarkannya tunjangan lainnya.
"Kami sudah melakukan rapat pada (Sabtu 3/9), mudah-mudahan penundaan DAU tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemko Padang. Kita memang telah melakukan rasionalisasi terhadap APBD dengan keluarnya PMK tersebut. Dalam rasionalisasi tersebut kita mengurangi anggaran pada masing-masing SKPD. Namun khusus untuk anggaran kegiatan yang terkait dengan masyarakat, pemberian TPP dan tunjangan lainnya dihindari pemotongannya," ungkap Mahyeldi.
Walikota menyebut bahwa pihaknya akan mencoba menemui langsung Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk meminta kejelasan terkait penundaan DAU tersebut. "Kita akan temui langsung untuk menanyakan alasan ditundanya DAU 2016, karena tidak seluruh daerah di Indonesia yang mengalami ini," tuturnya.
Walikota menyerukan kepada seluruh jajaran kerjanya di Pemko Padang untuk mengevaluasi hal ini dan menjadi pelajaran berharga untuk diambil hikmahnya.
"Kalau seandainya nanti ada faktor-faktor kelalaian atau kurang maksimalnya SKPD merealisasikan anggarannya, maka SKPD yang bersangkutan perlu diberikan sanksi," ucap Mahyeldi. charlie