N3,Padang--Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Azirwan menyikapi tindakan pemukulan yang telah dialami mahasiswa Fakultas Hukum Unand ketika razia Pol PP di kawasan Tugu Gempa Jalan Bandar Gereja dan juga tindakan kekerasan yang dialami Advokat LBH Padang,ia mengatakan harusnya petugas dalam hal itu tidak melakukan tindakan kekerasan.Apalagi lokasi yang dirazia merupakan kawasan terbuka.
Menurutnya,Pol PP tidak boleh arogan ketika menegakkan peraturan daerah(Perda).Tidak boleh melakukan tindakkan kekerasan,main pukul apapun itu dalam bentuk benturan fisik secara paksa,"katanya,Sabtu (26/3).
"Banyak cara yang baik dan damai untuk menghadapi kondisi dilapangan ketika pihak Pol PP melakukan razia penertiban sehingga menimbulkan ketenangan,bukannya ketegangan.Berikan bagi semua yang melanggar perda pengertian terlebih dahulu.Kalau menimbulkan masalah atau konflik dilapangan kan bisa ber koordinasi dengan pihak kepolisian,”ujarnya.
Ditambahkan,kalau ada unsur pidana silahkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) nya untuk melakukan penyelidikan.Jika terbukti kesalahannya melanggar perda ada tipiring nya,kalau ada unsur kriminalnya serahkan pada pihak yang berwenang yakni ke kepolisian.
Lanjutnya,"apapun persoalan kinerja dalam UU ASN,jelas bahwa pegawai negri dan pegawai kontrak harus ada kompetensi kinernya.Dalam hal ini jika memang Kasad Pol PP tidak bagus kinerjanya akan dilaporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negera), supaya bisa dicopot jabatannya dan ini harus kita pertanyakan kinerja Sat Pol PP Padang,”ungkap Azirwan politisi Nasdem tersebut.(M7).
Menurutnya,Pol PP tidak boleh arogan ketika menegakkan peraturan daerah(Perda).Tidak boleh melakukan tindakkan kekerasan,main pukul apapun itu dalam bentuk benturan fisik secara paksa,"katanya,Sabtu (26/3).
"Banyak cara yang baik dan damai untuk menghadapi kondisi dilapangan ketika pihak Pol PP melakukan razia penertiban sehingga menimbulkan ketenangan,bukannya ketegangan.Berikan bagi semua yang melanggar perda pengertian terlebih dahulu.Kalau menimbulkan masalah atau konflik dilapangan kan bisa ber koordinasi dengan pihak kepolisian,”ujarnya.
Ditambahkan,kalau ada unsur pidana silahkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) nya untuk melakukan penyelidikan.Jika terbukti kesalahannya melanggar perda ada tipiring nya,kalau ada unsur kriminalnya serahkan pada pihak yang berwenang yakni ke kepolisian.
Lanjutnya,"apapun persoalan kinerja dalam UU ASN,jelas bahwa pegawai negri dan pegawai kontrak harus ada kompetensi kinernya.Dalam hal ini jika memang Kasad Pol PP tidak bagus kinerjanya akan dilaporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negera), supaya bisa dicopot jabatannya dan ini harus kita pertanyakan kinerja Sat Pol PP Padang,”ungkap Azirwan politisi Nasdem tersebut.(M7).