N3, Padang ~ Terbentuknya koalisi saat ini tidak berdasarkan alasan substantif sehingga diperkirakan tidak langgeng dan dipastikan tidak banyak gunanya untuk masyarakat.Kubu atau koalisi partai di DPRD Padang dinilai hanya berdasarkan kepentingan politik suatu kelompok, orientasinya sempit dan tidak memiliki visi jangka panjang"hal ini disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Andalas, Kota Padang, Edi Indrizal.
Sangat disayangkan jika terbentuknya kubu hanya berdasarkan suka atau tidak suka antar elit politik dan hanya sebatas tujuan menguasai pengelolaan sumber daya tertentu serta bagi-bagi proyek semata.Kubu atau koalisi yang positif ialah jika pembentukannya berdasarkan kasus, isu dan kebijakan publik sehingga setiap kubu atau blok politik itu saling berlomba mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta benar-benar menjaring aspirasi mereka sebagai fungsi dari wakil rakyat di DPRD.
Menurutnya, adanya kekuatan yang berbeda di DPRD itu wajar sebagai ruang terbuka dalam praktik demokrasi, namun jika kubu DPRD Padang hanya terbentuk seperti KMP - KIH di politik nasional tentu sangat disayangkan karena belum tentu bermanfaat bagi kepentingan publik yang lebih besar. "Jika seperti KMP - KIH tentu akan selalu terjadi gejolak internal. Hal ini miris bagi masyarakat karena ruang partisipasi politik semakin terbatas," ujarnya.
Ia menilai saat ini rakyat tidak bisa lagi dibodohi dengan adanya pembentukan kubu atau koalisi secara tiba-tiba dan wakil rakyat harusnya paham sanksi yang nantinya muncul dari masyarakat setempat."Harusnya para elit belajar dari tiap pemilu yang menunjukkan perubahan pilihan rakyat. Empat kali pemilu, empat kali pula perubahan kekuatan partai politik Padang," katanya.
Selain itu, secara umum ia menilai fungsi pengawasan DPRD Padang periode saat ini sangat lemah, hal itu dibuktikan dari permasalahan di tengah masyarakat yang tidak maksimal penanganannya seperti terkait masalah sampah, pasar, mutu pendidikan, penataan ruang publik dan sebagainya.”Ia mengatakan DPRD harus lebih serius melakukan pengawasan yang bermutu dan menyelesaikan pergerakan pembangunan yang masih lambat di daerah itu.
Sebelumnya Lima dari sembilan fraksi di DPRD Padang yang terdiri atas tujuh partai, yakni Gerindra, Demokrat, Golkar, PDIP, Hanura, PKB, dan PBB membentuk sebuah koalisi besar dengan tujuan menyukseskan program pemerintah kota setempat dalam mempercepat pembangunan serta terus mengawasi setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan koalisi itu terbentuk karena kesamaan visi yang arahnya memang untuk menjaga dan menyukseskan program pemerintah Kota Padang. Dengan terbentuknya koalisi lima fraksi tersebut, maka saat ini ada empat fraksi yang berada di luar koalisi itu yakni Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PPP dan Fraksi PKS.
Sementara anggota DPRD Padang dari Fraksi PPP, Maidestal Hari Mahesa ,menyampaikan setiap anggota dewan memiliki fungsi sama sehingga tidak perlu membeda-bedakan fraksi di luar koalisi DPRD ,yang seakan menyudutkan empat fraksi lainnya tersebut.
"Semua anggota DPRD sudah disumpah untuk melakukan fungsi kontrol sehingga fungsi fraksi di dalam atau di luar koalisi tetap sama.Menurutnya, tujuan setiap anggota dewan sama yaitu agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan,”katanya. (M7)