N3, Padang ~ Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Provinsi Sumbar, dalam rangka refleksi 70 tahun kemerdekaan RI.
Sebelum melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Provinsi Sumbar, para mahasiswa dari Universitas Negeri Padang (UNP) dan IAIN Imam Bonjol itu melakukan aksi longmarch mulai dari kampus UNP jalan Air Tawar dengan membentangkan beberapa spanduk dan poster yang bertuliskan "2015" Indonesia semakin terjual dan menderita, Syariah dan Khilafah harga mati, Ayo kerja semboyan bohong dan Rakyat sengsara rezim Jokowi bahagia, serta SDA bukan untuk kaum imprealisme asing tapi dikelola negara untuk pemiliknya (rakyat).
Koordinator aksi, Ramlan Al-Fatih mengatakan bahwa Negara Indonesia telah berumur 70 tahun, namun secara non fisik bangsa dan negara ini faktanya belum merdeka.
Pasalnya, katanya, di tahun 2015 Indonesia semakin terjual dan hal itu terbukti masih dipertahankannya UU Migas, UU kelistrikan, UU SDA, UU penanaman modal yang memberikan jalan bagi penjajah untuk kembali merampok kekayaan alam Indonesia atas nama perdagangan bebas, investasi, pasar bebas, privitasi dan hutang luar negeri.
Ia menambahkan, pada tahun 2015 Indonesia semakin menderita, hal terbukti dengan meningkatnya angka kemiskinan, PHK besarbesaran terjadi, meningkatnya harga BBM, melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang dolar AS.
"Kemerdekaan dalam demokrasi hanya untuk kepentingan kapital dan pemilik modal," katanya.
Selain itu, katanya, kemerdekaan negara Indonesia hanya indah di sampul depan demokrasi dan angan-angan kosong hasil kamuflase para penjajah dan anteknya.
"Gerakan Mahasiswa Pembebasan sebagai gerakan mahasiswa intelektual dengan islam sebagai ideologi dan solusi dalam memandang setiap problematika ummat merasa wajib untuk menyatakan perlawanan terhadap tirani demokrasi dan rezim pengusungnya," katanya.
Sehubungan dengan hal itu, Gema Pembebasan menyatakan sikap diantaranya, Menolak kemerdekaan semua ala demokrasi-sekuler, Menolak segala kebijakan yang sejati menguntungkan kapitalis dan merugikan rakyat, ganti rezim dan ganti sistem yang faktanya telah menjadikan negeri ini santapan mewah bagi para kapital ke arah revolusi Islam.
Kemudian, mengajak seluruh elemen rakyat untuk melawan dan menghancurkan sistem politik demokrasi yang diterapkan di negeri ini dan kembali menerapkan sistem politik yang terpencar dari kesempurnaan ideologi Islam, sebuah sistem yang berasal dari dzat yang maha agung yaitu sistem politik islam dalam bingkai ketatanegaraan/pemerintahan Islam yaitu daulah khilafah rasyidah'ala minhajin nubuwwah, pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim yang juga didampingi beberapa anggota DPRD Sumbar lainnya mengatakan bahwa dengan mekanisme yang ada, DPRD Sumbar akan menyalurkan aspirasi dan tuntutan aksi mahasiswa ke DPR RI dan pihak yang terkait.
Namun demikian, DPRD Sumbar meminta aksi unjuk rasa ini dapat berjalan dengan tertib dan kondusif, katanya. **