Kotapadang, Sumbar, Nn ~ Ketidakberesan Dishubkominfo dalam penataan parkir terungkap pada Rapat pembahasan APBD 2014 bersama Dishubkominfo digedung DPRD Padang. Sehingga PAD parkir yang ditetapkan sekitar Rp3 miliar pada tahun 2013 tidak tercapai. Oleh karenanya, Dishubkominfo Padang diminta untuk melakukan kajian pemetaan kawasan parkir.
Ketua Komisi II DPRD Padang, Arnedi Yarmen, saat rapat pembahasan APBD 2014 dengan Dishubkominfo di DPRD Padang, melihat bahwa kawasan parkir begitu banyak di Kota Padang. Namun mengapa Dishubkominfo Padang tidak bisa merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan?,” Tanya Arnedi.
Artinya, pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dishubkominfo Padang tidak tertata dengan baik. Untuk itu disarankan agar Dishubkominfo secepatnya melakukan pemetaan kawasan parkir, dan mendorong kinerja dari aparat agar dapat menata dengan baik pula.
Nada kritis juga disampaikan anggota DPRD Albert Hendra Lukman. Menurutnya Dishubkominfo terkesan lamban mengatasi parkir liar. “Jika tidak mampu, serahkan saja ke was-ta”. Karena pembiaran parkir liar menunjukkan ketidakberdayaan dinas terkait meng¬hadapi preman yang membekingi,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.**