Nn, Pandeglang -- Gejolak Sejumlah massa yang tergabung dalam Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4), mengepung gedung DPRD Pandeglang. Massa yang dikomando oleh Adit Sama salah satu aktivis LSM itu mengecam tindakan sejumlah oknum anggota dewan yang diduga melakukan berbagai pelanggaran kode etik.
Dalam aksinya mereka menuntut tiga hal, pertama dugaan adanya sejumlah oknum dewan yang bermain proyek milik pemerintah, banyaknya anggota dewan yang sering mangkir dari dinas, dan terakhir adanya oknum anggota dewan yang berbuat asusila dan nikahi anak dibawa umur.
Massa yang datang dengan menggunakan kendaraan roda empat itu terus meneriakan tuntutan, agar oknum anggota dewan yang diduga bermasalah itu keluar menemui para pendemo. Selain itu, para pendemo juga membentangkan spanduk dan poster kecaman yang dialamatkan kepada wakil rakyat itu.
Dari temuan dan pantauan Wartawan NN beberapa jam sebelum aksi dimulai, ratusan anggota polisi berseragam resmi dan pakaian sipil hampir seluruh jajaran dari tingkat Polres dan polsek dari Selatan sudah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung panas itu, sempat terjadi aksi saling dorong antara polisi dengan para pendemo. Para pendemo yang marah mencoba masuk ke gedung dewan dan memaksa menerobos barikade polisi yang telah bersiaga superketat.
“Kami memiliki bukti yang cukup kuat bahwa ada banyak oknum anggota dewan yang ‘ngemis’ dan ikut terlibat dalam proyek pemerintah. Selain itu, kami menilai kinerja dewan selama ini tidak maksimal, karena terlalu sibuk dengan urusan proyek pemerintah,” tegas Adit Sama dalam orasinya.
Seharusnya prilaku anggota dewan menjadi panutan masyakat dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Namun ternyata, semua tidak berjalan sesuai koridor. “Fungsi dewan menjadi lemah, karena banyak yang ikut dan terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek milik pemerintah,” jelas Adit.
Tidak hanya itu, kata dia, P4 sudah memiliki bukti kuat adanya tindak asusila yang dilakukan oleh salah seorang oknum anggota dewan di salah satu hotel di Pantai Carita. Adit meminta oknum dewan yang diduga berbuat asusila itu keluar dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di muka umum apa lagi ada informasi dari wartawan bahwasanya oknum Dewan menikahi anak dibawah umur serta dalam pelaksanaan pernikahannya tidak jelas serta tidak diketahui oleh RT/RW disalah satu Kampung di Kecamatan Menes, sehingga gadis yang masih dibawa umur harus putus sekolah atas perbuatan wakil rakyat”katanya.
“Kami meminta salah seorang dewan yang diduga berbuat cabul itu untuk keluar menemui kami. Dia harus mengakui tindakan asusila yang dilakukannya. Kami malu punya wakil rakyat yang bermoral bejat, dan meminta yang bersangkutan untuk dipecat dari lembaga yang terhormat ini,”.
Massa yang semakin marah kemudian mendesak masuk ke gedung dewan dan memaksa bertemu dengan sejumlah anggota dewan. Tidak lama setelah massa berorasi, unsur pimpinan dewan yang terdiri dari Ketua Dewan Roni Bahroni, Wakil Ketua Ramjani Soegiri, Eri Suhaeri dan anggota Ade Khadar keluar untuk menemui para demostrans.
Namun kedatangan para petinggi di lembaga dewan itu ditolak pendemo. Massa tetap meminta masuk dan bertemu dengan seluruh anggota dewan. Wakil Ketua Dewan Eri Suhaeri di hadapan pendemo mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi untuk beraudiensi dengan para pendemo, namun hanya cukup perwakilannya. “Silahkan masuk dan berdialog dengan kami. Tapi hanya 10 orang perwakilan saja, jangan semuanya masuk,” singkatnya.
Karena merasa tidak ditanggapi, beberapa saat kemudian para pengunjuk rasa lantas membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan melakukan aksi serupa dan mengungkap perbuatan oknum Dewan yang nikah Sirih terselubung dengan anak SMA kelas 2 Menes tegasnya.
Di tempat terpisah divisi advokasi Forum Komunitas 2 (FK 2), Helman Filansyah, SH menilai aksi yang di lakukan oleh masa P4 seharusnya melalui mekanisme yang ada di aturan tata tertib DPRD kab Pandeglang, lebih tepatnya langsung mengadukan ke badan kehormatan DPRD kab Pandeglang, dengan membawa fakta hukum nya.
Kemudian ditembuskan ke DPC partainya, baru nanti akan ada tindakan yang dilakukan baik oleh badan kehormatan DPRD kab Pandeglang maupun DPC nya, bisa berupa pemecatan atau sanksi hukum lainnya.
Menyinggung persoalan rangka baja yang dikelola oleh dinas pendidikan Kab Pandeglang, memang dalam pelaksanaannya ada indikasi konspirasi yang dilakukan secara koorporasi mengarah pada korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas dengan kepala-kepala sekolah yang menerima program bantuan pembangunan rangka baja tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kab Pandeglang Abdul Azis, SH saat dikonfirmasi oleh tokoh selatan AAP Aptadi via hp Abdul Azis menjelaskan, bahwa tidak ada keterkaitan dengan AAP Aptadi atas terjadi nya demo tersebut, bahkan Abdul Azis dengan nada santai mengatakan tidak ada kaitan dengan dirinya mengadukan persoalan rangka baja ke AAP Aptadi memangnya kapasitas AAP Aptadi sebagai apa...??? tandasnya. Sambil mengakiri percakapan dengan toko selatan.Iyan,RL
Dalam aksinya mereka menuntut tiga hal, pertama dugaan adanya sejumlah oknum dewan yang bermain proyek milik pemerintah, banyaknya anggota dewan yang sering mangkir dari dinas, dan terakhir adanya oknum anggota dewan yang berbuat asusila dan nikahi anak dibawa umur.
Massa yang datang dengan menggunakan kendaraan roda empat itu terus meneriakan tuntutan, agar oknum anggota dewan yang diduga bermasalah itu keluar menemui para pendemo. Selain itu, para pendemo juga membentangkan spanduk dan poster kecaman yang dialamatkan kepada wakil rakyat itu.
Dari temuan dan pantauan Wartawan NN beberapa jam sebelum aksi dimulai, ratusan anggota polisi berseragam resmi dan pakaian sipil hampir seluruh jajaran dari tingkat Polres dan polsek dari Selatan sudah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung panas itu, sempat terjadi aksi saling dorong antara polisi dengan para pendemo. Para pendemo yang marah mencoba masuk ke gedung dewan dan memaksa menerobos barikade polisi yang telah bersiaga superketat.
“Kami memiliki bukti yang cukup kuat bahwa ada banyak oknum anggota dewan yang ‘ngemis’ dan ikut terlibat dalam proyek pemerintah. Selain itu, kami menilai kinerja dewan selama ini tidak maksimal, karena terlalu sibuk dengan urusan proyek pemerintah,” tegas Adit Sama dalam orasinya.
Seharusnya prilaku anggota dewan menjadi panutan masyakat dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Namun ternyata, semua tidak berjalan sesuai koridor. “Fungsi dewan menjadi lemah, karena banyak yang ikut dan terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek milik pemerintah,” jelas Adit.
Tidak hanya itu, kata dia, P4 sudah memiliki bukti kuat adanya tindak asusila yang dilakukan oleh salah seorang oknum anggota dewan di salah satu hotel di Pantai Carita. Adit meminta oknum dewan yang diduga berbuat asusila itu keluar dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di muka umum apa lagi ada informasi dari wartawan bahwasanya oknum Dewan menikahi anak dibawah umur serta dalam pelaksanaan pernikahannya tidak jelas serta tidak diketahui oleh RT/RW disalah satu Kampung di Kecamatan Menes, sehingga gadis yang masih dibawa umur harus putus sekolah atas perbuatan wakil rakyat”katanya.
“Kami meminta salah seorang dewan yang diduga berbuat cabul itu untuk keluar menemui kami. Dia harus mengakui tindakan asusila yang dilakukannya. Kami malu punya wakil rakyat yang bermoral bejat, dan meminta yang bersangkutan untuk dipecat dari lembaga yang terhormat ini,”.
Massa yang semakin marah kemudian mendesak masuk ke gedung dewan dan memaksa bertemu dengan sejumlah anggota dewan. Tidak lama setelah massa berorasi, unsur pimpinan dewan yang terdiri dari Ketua Dewan Roni Bahroni, Wakil Ketua Ramjani Soegiri, Eri Suhaeri dan anggota Ade Khadar keluar untuk menemui para demostrans.
Namun kedatangan para petinggi di lembaga dewan itu ditolak pendemo. Massa tetap meminta masuk dan bertemu dengan seluruh anggota dewan. Wakil Ketua Dewan Eri Suhaeri di hadapan pendemo mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi untuk beraudiensi dengan para pendemo, namun hanya cukup perwakilannya. “Silahkan masuk dan berdialog dengan kami. Tapi hanya 10 orang perwakilan saja, jangan semuanya masuk,” singkatnya.
Karena merasa tidak ditanggapi, beberapa saat kemudian para pengunjuk rasa lantas membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan melakukan aksi serupa dan mengungkap perbuatan oknum Dewan yang nikah Sirih terselubung dengan anak SMA kelas 2 Menes tegasnya.
Di tempat terpisah divisi advokasi Forum Komunitas 2 (FK 2), Helman Filansyah, SH menilai aksi yang di lakukan oleh masa P4 seharusnya melalui mekanisme yang ada di aturan tata tertib DPRD kab Pandeglang, lebih tepatnya langsung mengadukan ke badan kehormatan DPRD kab Pandeglang, dengan membawa fakta hukum nya.
Kemudian ditembuskan ke DPC partainya, baru nanti akan ada tindakan yang dilakukan baik oleh badan kehormatan DPRD kab Pandeglang maupun DPC nya, bisa berupa pemecatan atau sanksi hukum lainnya.
Menyinggung persoalan rangka baja yang dikelola oleh dinas pendidikan Kab Pandeglang, memang dalam pelaksanaannya ada indikasi konspirasi yang dilakukan secara koorporasi mengarah pada korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas dengan kepala-kepala sekolah yang menerima program bantuan pembangunan rangka baja tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kab Pandeglang Abdul Azis, SH saat dikonfirmasi oleh tokoh selatan AAP Aptadi via hp Abdul Azis menjelaskan, bahwa tidak ada keterkaitan dengan AAP Aptadi atas terjadi nya demo tersebut, bahkan Abdul Azis dengan nada santai mengatakan tidak ada kaitan dengan dirinya mengadukan persoalan rangka baja ke AAP Aptadi memangnya kapasitas AAP Aptadi sebagai apa...??? tandasnya. Sambil mengakiri percakapan dengan toko selatan.Iyan,RL