MENTAWAI, (NUSANTARANEWS. NET) - Pria kelahiran Kediri tahun 1969 itu juga telah banyak menghasilkan berbagai karya ilmiah di bidang perikanan dan kelautan. Tahun 2018, Dr. Suparno juga mendapat penghargaan Satyalancana Karya XX dari Presiden Republik Indonesia.
Dr. Suparno, M.Si Salah Satu Dosen FPIK Universitas Bunghatta Terpilih Anggota Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan Republik Indonesia.
Adanya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 105/KEPMEN-KP/2020 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, pada tanggal 27 Oktober 2020. (/Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta).
Ada 10 orang akademisi berbagai perguruan tinggi se-Indonesia tergabung dalam keanggotaan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Salah satunya adalah Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Bung Hatta, Dr. Yakni Dr.Suparno, M. Si.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Edhy Prabowo) menandatangani Keanggotaan komisi tersebut berjumlah sebanyak 35 orang yang terdiri atas para pakar, akademisi, dan pejabat instansi pemerintah terkait. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan RI adalah lembaga nonstruktural mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Akademisi, Dr. Suparno membidangi keahlian biologi laut, sedangkan10 akademisi lainnya yang menggeluti bidang keahlian biologi perikanan, pengelolaan perikanan, sistem Informasi GIS, teknologi/kapasitas penangkapan ikan, pengkajian stok ikan, dinamika populasi ikan, dan pengendalian penangkapan ikan.
Dosen Starata 1 dan Pasca Sarjan Strata 2 merupakan akademisi Fakultas FPIK Universitas Bunghatta Dr. Suparno lulusan doktoral lulusan IPB tersebut telah mengantongi tiga sertifikat kompetensi, antara lain Sertifikat Asesor Kompetensi (2016) yang dikeluarkan oleh BNSP, Sertifikat Ahli Pengelola Sumberdaya Perairan (2016) yang juga dikeluarkan oleh BNSP, Sertifikasi Ahli Penilai Kondisi Padang Lamun (2019) yang dikeluarkan oleh BNSP dan LIPI.
Mempunyai Pengalaman sebagai Anggota Tim Validasi KLHS Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Anggota Komisi Amdal Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Anggota Tim Dewan Riset Daerah Balitbang Provinsi Sumbar, dan Penyusun Perda Rencana Zonasi Pesisir dan Laut Provinsi Sumatera Barat. (Lumbanraja/RR).
Post a Comment