Hal ini disampaikan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Alwis saat menerima kunjungan kepengurusan PWRI Prov. Sumbar di ruang Rapat Setdaprov. Senin (4/3/2019).
Sekdaprov Sumbar Alwis lebih lanjut menyampaikan, pemprov Sumbar akan membantu menfasilitasi pergerakan organisasi kepengurusan PWRI Sumatera Barat sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kita menyadari begitu banyak organisasi masyarakat yang tidak aktif dan kurang bergairah lagi, ketika ada aturan batasan terhadap bantuan hibah kepada organisasi. Yang selama ini amat didukung dan dibantu, namun dibeberapa tahun terakhir ini tidak berdaya karena tidak ada lagi sarana prasarana dan biaya operasional.
Untuk keberadaan kepengurusan PWRI di Sumbar ini sepasifik ini merupakan khususnya mitra dalam penyelenggaraan daerah, kita akan mencoba mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan beberapa OPD terkait, seperti biro aset, soal gedung sekretariat PWRI, dan ketersediaan air, listrik dan dukungan lainnya, ungkapnya.
Alwis juga mengatakan, memberikan apresiasi PWRI atas usulan terhadap pejabat yang pensiun agar diupacarakan, termasuk penghargaan bagi staf yang memasuki usia pensiun.
Hari ini hampir tidak ada penghargaan terhadap seseorang pejabat maupun pns yang telah mengabdikan diri puluhan tahun dalam berdinas. Untuk kita nanti akan duduk bersama dengan kepala Badan Kepegawai Daerah yang didalam peranannya juga mengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Sementara untuk acara pengukuhan kepengurusan PWRI Sumatera Barat silahkan diusulkan dan dikoordinasikan dengan kepengurusan PWRI pusat untuk penyelenggarakannya, pemprov akan mencoba memfasilitaskannya dengan baik, ujar Alwis.
Ketua terpilih PWRI Sumbar Rusdi Lubis dalam kesempatan itu menyampaikan, pengurus Persatuan Wredatama Republik Indomesia (PWRI) Wredatama arti dalam bahasa jawa orang tua yang utama, kita pernah usulan Persatuan Pensiunan PNS, namun kalah bersaing dalam usulan nama organisasi ini.
Anggota PWRI merupakan alumni pejabat negara, seperti menteri-menteri gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, pensiunan pns, pensiun pegawai BUMD/BUMN yang ada di daerah. Ketua besar PWRI di Jakarta saat adalah Prof Dr. Haryono Suyono.
Namun saat ini yang menjadi persoalan dalam PWRI Sumbar adalah kepengurusan belum dikukuhkan , tidak ada dukungan dana dalam berbagai keguatan dan yang paling utama belum ada kantor skretariat yang memadai karena saat ini masih dirumah sekretrlaris saja. Perlu juga sebuah kantor yang lebih agak refrensetatif, misalkan jika ada gedung-gedung yang tidak termanfaatkan lagi, harap Rusdi Lubis.
Ketua PWRI Sumbar juga menyampaikan prihatin sekali tidak ada penghargaan sama sekali terhadap pejabat yang memasuki masa pensiun, termasuk staf. Ini sesuatu yang kurang baik karena dimasa lalu ini merupakan sesuatu yang amat dihargai karena telah memberikab pengabdian selama ini.
Kemudian ada juga sebuah organisasi yang merupakan bagian dari PWRI Organisasi Pensiunan Instansi (OPI) dimana dibeberapa instansi telah berjalan, di kantor gubernur saja yang belum ada. Sebaikannya juga OPI kantor Gubernur dibentuk yang dapat nantinya menjadi inspirasi bagi kegiatan instansi lainnya di Sumatera Barat, ujar Rusdi Lubis.
