Oleh: Rasyidah (Pegiat Literasi)
Viral di sosial media memperlihatkan antrian BBM di Kota Makassar dan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Panjang antrian selama sepekan terakhir mencapai ratusan meter hingga beberapa kilo meter (Kompas.id, 12/09/2026).
Disebabkan antrian BBM yang panjang para pegawai dan mobilitas di luar rumah dikurangi. Pembelajaran pun dilakukan melalui daring demi mengefisiensi antrian BBM yang sulit.
Tak hanya kelangkaan BBM yang terjadi sekelompok mahasiswa ojol atau ojek online hingga organisasi masyarakat turut melakukan demo disebabkan kelangkaan LPG 3 kg di kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Kelurahan kunjung Balai Mae, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel.idntimes.com, 13/09/2026)
BBM dan elpiji keduanya adalah kebutuhan bagi masyarakat Indonesia bagi masyarakat. Hampir seluruh masyarakat menggunakan BBM dan sebagian besar rumah tangga menggunakan LPG sebagai sumber energi untuk memasak. Jika BBM sulit dan LPG terganggu maka masyarakat tidak punya pilihan untuk mencari alternatif lain yang seringkali lebih mahal dan tidak efisien.
Kelangkaan BBM dan LPG membuat masyarakat semakin khawatir dan, sebab dalam banyak kasus kelangkaan yang terus terjadi diikuti dengan lonjakan harga yang membuat beban ekonomi makin berat terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah.
Sungguh memprihatinkan melihat situasi negeri yang makin menderita di negeri sendiri yang katanya kaya raya namun hasilnya nihil akan kesejahteraan bagi rakyatnya. Antrian BBM yang mengular dan LPG 3 kg ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan kesalahan dari regulasi kebijakan bagi negara yang tidak memastikan pasokan BBM dan LPG Apakah mencukupi dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
BBM dan LPG yang seharusnya pemerintah segera menindaklanjuti persoalan yang terjadi sebelum memakan korban. Namun lagi-lagi karena negara tidak melakukan riayah yang baik terhadap pemenuhan kebutuhan BBM dan LPG yang memadai dan dan mudah diakses. Pemerintah abai karena paradigma negara terhadap pemenuhan BBM dan LPG berbasis bisnis memberikan subsidi BBM dan LPG bukan solusi.
Tata kelola yang berbasis kapitalisme sekularisme terhadap sumber daya alam dan energi merupakan kesalahan mendasar yang perlu diketahui dan ini yang diterapkan oleh negara saat ini. Privatisasi sumber daya alam melahirkan kesengsaraan rakyat, menjauhkan negara untuk membangun kedaulatan energi akibat pelanggaran syariat pengelolaan sumber daya alam oleh negara.
Tak hanya itu dengan penerapan sistem ekonomi liberal-kapitalis dengan bebas mereka para pemilik modal mampu mengeksploitasi bahkan menguasai sumber daya alam negeri. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Seharusnya kebutuhan pokok dan energi seperti BBM dan LPG dapat terpenuhi dengan baik jika dikelola secara optimal dan maksimal. Namun dalam sistem kapitalisme kekayaan alam lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta bahkan asing Negara hanya berperan sebagai regulator bukan fasilitator
Dalam sistem ini meniscayakan liberalisasi di sektor migas di mana saja memberi jalan bagi korporasi untuk menguasai sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat. Akibatnya, kebijakan ini pun yang diterapkan tidak serta merta membuat rakyat menambah beban baru.
Inilah konsekuensi ketika hidup ini diatur dengan sistem kapitalisme sekularisme. Senantiasa kebijakan yang dihasilkan seringkali bersifat amal sulam dan justru makin menyulitkan masyarakat ditambah lagi sistem ini hanya lebih menguntungkan kepada korporasi karena berorientasi pada materi.
Di dalam sistem kapitalisme sekularisme meskipun negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun rakyat tetap mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan BBM dengan harga yang murah bahkan gratis. Sebab negara melegalkan pengelolaannya sebagai bisnis bukan sebagai pelayan dan rakyat. Mirisnya kepemimpinan sekolah saat ini membuat negara sebagai tanggung jawab penuh Justru malah melepaskan tangan dalam menjamin kebutuhan rakyatnya padahal pemimpin seharusnya berperan sebagai pelayan rakyat (rain) bukan pembisnis.
Berbeda halnya kapitalisme, dalam Islam dengan tegas dan mekanisme yang baik mengatur bahwa BBM dan LPG adalah harta milik umum atau rakyat hal ini didasarkan pada Sabda Rasulullah SAW: "kaum muslim berserikat dalam tiga perkara padang rumput, air, dan api (HR Abu Daud dan Ahmad).
Hadis tersebut secara gamblang mengingatkan bahwa sumber daya alam yang menjadi kebutuhan banyak orang tidak boleh di Monopoli atau dikuasai oleh segeling terpihak demi keuntungan pribadi.
Dalam Islam pengelolaan sumber daya alam termasuk elpiji dan BBM merupakan amanah besar yang wajib dijalankan oleh negara dengan penuh tanggung jawab. Negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam ini secara adil dan transparan demi kemaslahatan rakyat bukan diberikan kepada pihak swasta atau asing.
Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya seorang Imam itu (laksana) perisai ia akan dijadikan perisai saat orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng. Jika Allah memerintahkan takwa kepada Allah dan berlaku adil maka ia akan mendapatkan pahala. Namun, jika ia memerintahkan yang lain maka ia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya (HR. Bukhari dan Muslim).
Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa Pemimpin negara harus hadir untuk menjadi pelindung dan memenuhi hak-hak rakyat. BBM dan LPG adalah bagian dari kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan. Jika terjadi kelangkaan maka pemerintah harus segera turun tangan bukan hanya dengan membuat kebijakan baru tetapi melakukan pengawasan pelaksanaan agar tidak merugikan masyarakat kecil.
Islam telah memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya sumber daya alam dikelola yaitu dengan keadilan dan transparansi. Jika ini diterapkan maka kebutuhan rakyat akan tercukupi tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Negara harus benar-benar berperan sebagai pelindung rakyat bukan justru menciptakan kebijakan yang semakin menyulitkan. BBM dan LPG adalah kebutuhan dasar bukan barang bebas sehingga keberadaannya harus dijamin oleh negara.
Sungguh hanya dengan penerapan sistem Islam secara Kaffah maka seluruh rakyat akan mudah mengakses BBM serta Migas lainnya dan sumber daya alam. Selama masih sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan maka rakyat akan terus mengalami kesulitan terhadap akses sumber daya alam. Maka saatnya umat sadar dan pahami serta mengubah sistem bobrok ini kapitalisme sekularisme kepada sistem Islam yang sahih yang berasal dari Allah SWT dan telah terbukti lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
