Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty
Lagi-lagi PHK. Kepedihan kembali menyapa rakyat. Fenomena PHK massal kembali terjadi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 43 ribu kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Juni 2026. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan tersebut sekaligus menyiapkan langkah mitigasi untuk menekan potensi bertambahnya PHK di berbagai sektor usaha. Mulus kah jalan ini?
Ada Sebab Ada Akibat
Gelombang PHK massal tentunya bukan tanpa sebab. Bangkrutnya perusahaan-perusahaan hingga memutuskan PHK terhadap karyawannya terjadi karena beberapa hal. Untuk pasar domestik, serbuan impor cukup menjadi mesin pembunuh. Terlebih lagi, kebijakan pemerintah lebih banyak berfokus pada proyek-proyek hilirisasi yang padat modal. Sedangkan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, insentif yang memadai tidaklah didapati. Demi segelintir para pemilik modal yang semua proyeknya dibungkus atas nama “pembangunan”, rakyat menjadi korban.
Hilirisasi terutama sejak rezim pemerintahan Jokowi bagai solusi ekonomi. Adanya kementerian yang khusus mengurusi investasi dan hilirisasi serta badan khusus yang mengurus investasi, yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan sinyal terang bahwa Pemerintah Indonesia begitu semangat susun strategi hilirisasi. Peta Jalan disusun dengan 28 komoditas di 8 sektor utama dengan potensi nilai investasi mencapai USD 618 miliar hingga tahun 2040. Targetnya pada 2045 Indonesia akan menjadi negara industri yang tangguh dan maju.
Senyatanya, hilirisasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai ekspor saja, tetapi juga mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat substitusi impor, dan menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi.
Nikel, minyak kelapa sawit, karet, ikan, timah, rumput laut, dan bauksit sebagai SDA negeri ini disebut-sebut menjadi fondasi kuat bagi pengembangan bahan baku bernilai tambah dan produk industri canggih yang mendukung transisi global menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan. Dengan ambisnya pemerintah menyiapkan berbagai perangkat UU, termasuk UU Cipta Kerja yang dikenal sebagai UU Investasi yang sangat kontroversial.
Pemerintah dengan serius menyiapkan berbagai struktur dan infrastruktur pendukung. Pembangunan kawasan-kawasan ekonomi khusus di berbagai wilayah dengan berbagai fasilitas modern dan terintegrasi disiapkan untuk menarik minat pemodal asing agar berbisnis di Indonesia. Bidang alih teknologi, manufaktur, dan riset terapan pun menjadi tawaran investasi demi janji mereka menciptakan jutaan lapangan pekerjaan untuk rakyat.
Rilis kah? Nonsen. Problem ketenagakerjaan tetap meninggi, meningkatkan kesejahteraan hanya mimpi. Hilirisasi hanyalah pintu investasi modal aseng dan asing sebagai jalan perampokan SDA besar-besaran oleh para pemilik modal. Berbagai dampak pun mengikuti. Dampak ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan, termasuk membuka pintu masuk kehadiran pekerja-pekerja asing terus menerjang.
Tragis. Proyek-proyek investasi melalui strategi hilirisasi kini makin menampakkan wajah politik Indonesia penuh cuan. Proyek pembangunan bernama proyek strategis nasional hanyalah proyek bancakan para politikus dan oligarki yang lumrah terjadi dalam sistem politik demokrasi berbiaya sangat tinggi yang realisasinya bukan untuk rakyat. Setiap PSN berdampak sangat minim pada ekonomi rakyat. Kalau pun ada rakyat cuma dapat remah-remah. PSN terus saja menghabisi keuangan negara, alhasil utang dan pajak yang kian mencekik rakyat. Berbagai konflik antara rakyat dengan penguasa seperti konflik lahan dan konflik horizontal lainnya terjadi.
PSN justru menjadi lahan basah bagi tindak korupsi para ASN dan politisi. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengakuinya. Pada awal 2024 bahwa sekira 36,67% dana proyek PSN justru masuk ke kantung para ASN dan politisi.
Sekelumit kisah pedih ini telah menunjukkan sebab akibat nyata, mengapa arus PHK terus saja menerjang. Rakyat terus dilanda gersang kehidupan.
Islam Kaffah Hadirkan Solusi Pasti
Sungguh, gelombang PHK massal yang terus berulang barulah satu cabang persoalan dari banyaknya persoalan di negeri ini. Rapuhnya fondasi sistem politik ekonomi kapitalisme yang sudah lama diterapkan bangsa ini terpampang nyata. Penerapan ideologi rusak telah melahirkan poblem paradigmatis berupa kebijakan struktural politik ekonomi. Persoalan geopolitik, perkembangan digitalisasi dan AI hanyalah kamuflase untuk menutupi ketidakmampuan para pemegang kekuasaan dalam membangun fondasi ekonomi yang kukuh dan mandiri di atas visi yang kuat berupa visi ideologi yang sahih.
Sistem sekuler kapitalisme, pertimbangan untung rugi secara ekonomi adalah harga mati dalam perjalanan perekonomian negeri ini. Menjadi lumrah jika persoalan biaya produksi tidak bisa lagi diajak kompromi. AI murah, impor murah, upah murah, PHK murah, tidak ada salahnya menjadi pilihan. Bahkan membuka investasi di bidang strategis yang berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya milik rakyat kepada individu atau pun swasta (privatisasi), termasuk asing, dianggap biasa saja. Sah saja. Jika pun nanti muncul masalah, tinggal membuat kebijakan tambal sulam sebagai obat penenang bagi rakyat. Rakyat dibuat bodoh.
Berbeda dengan Islam. Sistem ini tegak di atas akidah yang sahih dan memiliki seperangkat hukum syarak yang menjadi solusi bagi seluruh problem kehidupan manusia. Selama hampir 14 abad, sistem ini telah membuktikan ketangguhan dan kemampuannya dalam mewujudkan kemandirian, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.
Dalam Islam, sistem khilafah selalu menempatkan pengurusan rakyat sebagai amanah berat. Para penguasa dalam Islam adalah pengurus dan penjaga rakyat, secara individu per individu. Nilai ruhiyah melekat sekaligus mengikat penguasa dalam jalankan amanahnya. Di dalamnya tidak terbuka sedikit pun celah bagi mereka untuk melakukan penyimpangan secara sistemik dan struktural.
Dalam Islam, fungsi pemimpin adalah pengurus dan penjaga. Selain itu ada pula beberapa pilar sistem politik ekonomi yang secara alami akan menjamin kesejahteraan secara struktural dan berkeadilan. Antara lain,
Pertama, pengharaman Islam atas aktivitas yang destruktif dan eksploitatif seperti riba, spekulasi, penimbunan, serta praktek monopoli yang memastikan akan mendorong perkembangan sektor ekonomi riil, menciptakan stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Kedua, pengaturan Islam soal harta kepemilikan umum berupa SDA yang jumlahnya melimpah ruah seperti sumber daya air, api (energi dan bahan tambang lain), hutan, dan sejenisnya, yang wajib dikelola negara dan diharamkan untuk diserahkan kepada individu apalagi asing. Harta ini akan menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang sangat besar yang bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya. Strategi pengelolaannya pun akan menggerakkan ekonomi negara, termasuk membuka lapangan kerja yang sangat banyak yang ditopang oleh sistem-sistem aturan Islam lainnya seperti sistem pendidikan Islam, ristek, dll.
Ketiga, Khilafah adalah negara bervisi global. Selain menerapkan hukum syarak di dalam negeri, Khilafah juga bertugas untuk menyebarkan dakwah atau kerahmatan Islam ke seluruh alam. Visi ini tentu mengharuskan Khilafah menjadi negara super power dalam berbagai bidang, termasuk bidang persenjataan yang mendukung jihad.
Dalam Islam politik perindustrian dalam Islam wajib berbasis pada pembangunan sektor industri berat. Terlebih industri ini akan berperan sebagai lokomotif pembangunan bagi industri-industri di sektor lainnya, seperti sektor pertanian, manufaktur, kesehatan, dll. Dengan begitu, bisa dibayangkan bagaimana ketersediaan lapangan kerja akan melimpah ruah dibuka oleh negara. Perkembangan teknologi pun akan diatur sesuai kemaslahatan, yakni berperan sebagai alat bantu manusia, bukan menggantikan secara penuh kemampuan manusia hanya demi keuntungan oligarki seperti sekarang.
Keempat, Islam mendidik umat untuk taat syariat dan mengedepankan akhlak. Bagi mereka yang mau terjun ke dunia bisnis, maka ada ketetapan-ketetapan yang wajib diperhatikan, terkait akad-akad, jenis-jenis bisnis yang halal dan haram, sistem bagi hasil yang adil, dsb. Jika semua ini berjalan sebagaimana seharusnya maka persoalan PHK yang sering diikuti kezaliman seperti sekarang akan dicegah sejak awal. Jika pun situasi dan kondisi memaksa demikian, bahkan terjadi PHK massal, maka negara wajib turun tangan demi memastikan kesejahteraan rakyat tetap dalam jaminan.
PHK massal telah menunjukkan betapa gagal totalnya sistem politik ekonomi kapitalis saat ini. Solusi yang ditawarkan sistem sekuler kapitalisme hanya sekadar mimpi di siang bolong. Masih kah kita berharap dengan kegagalan demi kegagalan? Mau sampai kapan?
Wallaahu a'laam bisshawaab.
No comments:
Post a Comment