Oleh Sumiyah Umi Hanifah
Member AMK dan Pemerhati Kebijakan Publik
Nusantaranews.net, Hidup harmonis antara penguasa dan rakyat adalah impian setiap individu dan rakyat. Namun untuk mewujudkannya tidaklah mudah, perlu ada ikatan tali kasih sayang (mahabbah) dan ikatan bersyarat yang mampu menyatukan dua unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Ironisnya, para penguasa saat ini banyak yang tidak mampu menyayangi dan tidak pula peduli terhadap rakyatnya. Sebaliknya, rakyat pun tidak menyayangi pemimpin mereka. Tidak sedikit pemimpin/penguasa yang tega menjadikan rakyatnya sebagai "bancakan" untuk melanggengkan kekuasaannya.
Rakyat yang tidak puas terhadap kebijakan penguasa, mengekspresikannya dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan melakukan aksi demonstrasi. Baru-baru ini ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi demontrasi. Aksi yang dipusatkan di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat ini mengkritisi kebijakan pemerintah yang tetap "kekeuh" menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), meskipun ditentang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Para demonstran menyandingkan program MBG dengan problem krusial lain yang dihadapi rakyat saat ini, seperti: naiknya harga BBM, listrik, biaya hidup mahal, serta persoalan tentang kondisi perekonomian negara yang makin terseok-seok. Aksi turun ke jalan dengan tuntutan serupa juga terjadi di beberapa wilayah dan dilakukan oleh berbagai kalangan. kompas.com, (Kamis, 18/06/2026).
Menanggapi maraknya berbagai aksi demontrasi dan kritik dari masyarakat, pihak pemerintah menyebut program MBG merupakan salah satu program prioritas yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, sekaligus investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jangka panjang, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Namun yang menjadi persoalan, rakyat Indonesia sudah mengetahui "borok" dari program MBG yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan mata telanjang, masyarakat telah menyaksikan sendiri bagaimana para petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibekuk petugas keamanan, karena terlibat kasus korupsi di tubuh MBG. Selain kasus korupsi, program MBG disinyalir marak dengan aktivitas kolusi dan nepotisme. Yang mana KKN merupakan musuh utama reformasi birokrasi dan tatanan masyarakat.
Pada intinya, masyarakat Indonesia sudah sangat geram melihat perilaku pejabat dan penguasa yang semena-mena terhadap rakyat. Negara seolah membiarkan uang rakyat mengalir ke kantong-kantong para koruptor. Sementara akibat praktik kolusi dan nepotisme kedepannya akan mematikan meritokrasi. Dengan kata lain, praktik kolusi dan nepotisme jika terus dibiarkan, akan menyebabkan orang-orang yang berprestasi/kompeten menjadi tersingkir oleh mereka yang punya koneksi (orang dalam). Jika KKN terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap penguasa akan makin tergerus dan sirna.
Akibat dari ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat, maka wajar jika saat ini rakyat mulai berani menyampaikan kritik dalam forum-forum offline maupun di media sosial. Sebagaimana kita saksikan bahwa saat ini masyarakat kita sudah lebih kritis terhadap berbagai kebijakan penguasa yang dinilai tidak tepat. Meskipun pada faktanya, penguasa dan para pendukungnya senantiasa menunjukkan sikap anti kritik.
Hal ini menunjukkan bahwa standar hubungan penguasa dan rakyat dalam sistem demokrasi kapitalis masih dominan dipengaruhi oleh kepentingan atau asas manfaat, bukan didasarkan pada penerapan syariat. Para penguasa dalam sistem Kapitalis memposisikan kepentingan pribadi dan kelompok diatas kepentingan rakyat. Selama ini para Penguasa selalu memiliki cara untuk memaksakan kehendak dan kebijakannya pada rakyat. Bahkan, tidak sedikit warga negara yang menentang atau menolak kebijakan pemerintah, justru didiskriminasi.
Ketidakharmonisan hubungan antara penguasa dan rakyat dalam sistem kapitalis-demokrasi adalah wajar terjadi. Sistem politik demokrasi dinilai merupakan sistem yang ambigu, di satu sisi menggembar-gemborkan kebebasan berpendapat, tetapi di sisi lain justru mengekang suara dan aspirasi rakyat. Sistem ini juga kerap melahirkan konflik kepentingan yang mengatasnamakan rakyat. Kapitalisme menjunjung tinggi nilai-nilai liberal (kebebasan) sehingga aturan atau hukum bisa dijungkirbalikan sesuai dengan kepentingan penguasa dan kroni-kroninya.
Berbeda dengan penerapan sistem Islam (khilafah). Dalam Islam, hubungan penguasa dan rakyat diatur berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al Qur'an, As Sunnah, ijmak sahabat, dan qiyas. Penerapan Sistem Islam tidak berdasarkan pada kepentingan, manfaat, atau untuk melanggengkan kekuasaan para penguasa. Di masa kekhilafahan, hubungan penguasa dan rakyat bersifat simbiotik dan berbasis akad (baiat). Dalam hal ini, rakyat wajib taat kepada penguasa, selama penguasa tersebut menjalankan syariat Islam dan bersifat adil kepada rakyat. Sebaliknya penguasa mengemban amanah untuk menyejahterakan rakyat, melindungi hak-hak rakyat, dan juga terbuka terhadap berbagai kritik serta masukan dari rakyat.
Hubungan yang harmonis ini dibangun atas dasar beberapa pilar utama.
Pertama, rakyat memberikan legitimasi kepada khalifah, dengan syarat khalifah wajib memimpin sesuai Alquran dan as-sunnah.
Kedua, dalam Islam, pemimpin negara (khalifah) tidak memimpin secara absolut, tetapi juga menempuh jalur musyawarah dengan para ahli ilmu, dan perwakilan rakyat (ahlul halli wal aqdi) dalam mengambil setiap kebijakan penting yang terkait dengan urusan kenegaraan. Ketiga, khalifah senantiasa terbuka menerima kritik dan saran menerima (Amar ma'ruf nahi mungkar) dari rakyatnya. Sebab, dalam Islam rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk memuhasabahi (menasehati) mengkritik penguasa, jika terjadi penyimpangan.
Pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, ruang dialog sangat terbuka, sehingga rakyat dengan bebas menyampaikan koreksi secara langsung. Penguasa dan rakyat memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Tidak ada hak istimewa bagi penguasa.
Salah satu penguasa yang terkenal terbuka dan lapang dada terhadap kritik dari rakyat adalah Khalifah Umar bin Khattab, ra. Beliau bahkan mengatakan, "Tidak ada kebaikan bagi kalian jika tidak mengatakannya kepada kami, dan tidak ada kebaikan bagi kami jika kami tidak mendengarkannya." Keteladanan beliau sungguh layak ditiru oleh para penguasa saat ini, khususnya penguasa negeri Muslim. Hanya sistem Islam yang mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis antara penguasa dan rakyat. Wallahualam bissawab.
No comments:
Post a Comment