Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Antrean BBM Mengular, Tata Kelola Distribusi Keliru

Saturday, July 25, 2026 | Saturday, July 25, 2026 WIB




Oleh. Siti Komariah (Freelance Writer)

Antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali mewarnai pemandangan di berbagai SPBU di hampir seluruh Indonesia, seperti daerah Palembang, Medan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sumatra Selatan, dan daerah lainnya. Antrean panjang ini telah menimbulkan banyak membawa kerugian bagi masyarakat serta menganggu jalannya transportasi dan juga distribusi barang. 

Para pengemudi ojek, taksi daring dan sopir angkutan antarkota di Medan mengaku kehilangan penumpang dan pendapatan akibat harus mengantre BBM. Kemudian, sopir bus antarkota hingga pedagang pakan ternak di Palembang juga mengatakan bahwa mereka harus kehilangan waktu kerja dan harus mengeluarkan biaya tambahan akibat sulitnya memperoleh solar. Bahkan, antrean yang mengular ini menelan korban jiwa akibat kelelahan. Dikabarkan, seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. 

Antrean panjang ini pun disebut sebagai "darurat BBM". Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda), Kurnia Lesani Adnan yang menganggap bahwa antrean panjang kendaraan sebagai kondisi darurat BBM bagi sektor transportasi. (BBCnews.com, 14–07–2026). Lantas, apa penyebab antrean panjang ini terjadi? 

Penyebab Antrean Mengular

Antrean BBM yang terjadi hampir seluruh Indonesia ini dipicu terbatasnya kuota dan naiknya harga BBM bersubsidi dengan selisih cukup jauh sehingga membuat banyak orang berpindah dari BBM non subsidi (Pertamax) ke BBM bersubsidi (Pertalite). Kondisi ini dibenarkan oleh Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya yang menyatakan bahwa penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU salah satunya adalah banyak masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi dan penimbunan oleh oknum-oknum tertentu untuk dijual kepada industri. (Kompas.com, 16–07–2026).

Sejatinya, faktor penyebab terjadinya antrean BBM yang panjang tersebut hanyalah faktor cabang, mulai dari keterbatasan stok akibat kurangnya pasokan, pendistribusian yang terlambat, naiknya BBM non subsidi, hingga permainan oknum nakal. Faktor utama penyebab antrean panjang tersebut hingga menyebabkan merugikan masyarakat dan korban jiwa yaitu kesalahan dari tata kelola sektor migas oleh para penguasa akibat dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini telah membuat negara hanya berfungsi sebagai regulator, bukan pengatur urusan rakyat sehingga pengaturan urusan rakyat kerap kali diserahkan kepada pengusaha atau swasta. Ketika pengaturan urusan rakyat diserahkan kepada pengusaha, standarnya bukan lagi kemaslahatan rakyat melainkan keuntungan. Oleh karenanya, tidak heran jika banyak pengaturan urusan rakyat, termasuk distribusi migas selalu menjadi persoalan di tengah masyarakat. 

Di sisi lain, pasokan migas negeri ini pun masih bergantung pada impor dari negeri lain yang membuat negeri ini tidak mandiri. Apalagi, mata uang negeri ini pun sangat lemah di depan mata uang negeri lainnya, seperti Amerika Serikat. Akibatnya, ketika dolar menguat, rupiah akan melemah yang mempengaruhi impor BBM. Alhasil, negara akan membuat kebijakan baru yaitu menaikan harga BBM. Kondisi ini jelas berimbas pada perekonomian masyarakat yaitu naiknya semua harga bahan pokok. 

Tidak hanya itu, sistem kapitalisme juga membuat sumber daya alam (SDA) dikuasai oleh asing atau segelintir orang. Penguasaan ini membuat harta milik umat tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat. Rakyat harus membeli BBM dengan harga mahal, bahkan sulit untuk mendapatkannya, padahal harta milik umat adalah kepemilikannya bersama bagi seluruh rakyat. Negara hanya menjadi wakil untuk mengelolanya dan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat. Namun, dalam sistem kapitalisme semua dikuasai oleh pemilik modal yang membuat kekayaan negeri ini bukan untuk kemaslahatan rakyat sehingga untuk mendapatkan BBM pun harus antre, bahkan dengan biaya yang mahal. Lalu, bagaimana Islam memandangnya? Adakah solusi bagi kelangkaan BBM ini?

Islam Solusinya 

Islam mempunyai solusi tuntas terhadap berbagai permasalahan negeri ini, termasuk mengurai permasalahan BBM yang menyusahkan masyarakat. Islam memiliki pandangan terkait kepemilikan harta secara jelas dan sistem pengelolaan kepemilikan harta tersebut pun adil dan tidak menzalimi para pemilik sahnya. 

Islam membagi kepemilikan dalam 3 kelompok. Pertama, harta kepemilikan individu yang didapatkan dari proses bekerja, hibah, hadiah, dan warisan. Harta ini tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk negara. Kedua, harya milik negara yang sumber pemasukkannya melalui fai, kharaj, jizyah, ghanimah, dan lainnya. Harta ini dikelola untuk kemajuan sebuah bangsa dan kemaslahatan rakyat, misalnya mengaji gaji tentara, dan lainnya. 

Selanjutnya, ketiga, harta milik umum, yaitu harta yang dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat tanpa boleh ada yang menswastanisasi atau memprivatisasinya. Negara hanya boleh berperan sebagai pengelola yang hasilnya untuk dikembalikan bagi kemaslahatan rakyat, boleh dalam bentuk uang atau dalam bentuk diberikan secara gratis. Harta ini mencakup, air, (laut, danau, sungai, dll), padang rumput, (hutan, lapangan, dll), dan api (barang tambang, termasuk di dalamnya BBM). Rasulullah bersabda, "Manusia berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Daud). 

Oleh karenanya, BBM tidak boleh diswastanisasi dan diprivatisasi. Negara hanya boleh mengelola harta tersebut dan mengembalikannya kepada rakyat, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk BBM langsung secara cuma-cuma. Dalam konteks pendistribusiannya pun tidak pandang bulu, seluruh masyarakat, baik kaya maupun miskin mendapatkan porsi yang sama. Mereka berhak mendapatkan SDA tersebut dan memanfaatkannya untuk kebutuhan kehidupan mereka. Tidak ada subsidi ataupun non subsidi dalam jenis SDA sebab itu merupakan harta milik umat yang harus dikelola untuk kemaslahatan mereka. Negara pun menjamin distribusinya ke seluruh pelosok, memastikan seluruh masyarakat mendapatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika, ada pasokan kurang di suatu daerah, negara akan memaksimal penyaluran dari daerah lain. Seluruh kendali distribusi ada pada negara, tidak terpisah antara pengelolaannya. Oleh karenanya, tidak akan dibiarkan antean BBm mengular, apalagi hingga menyebabkan korban jiwa. Wallahu alam Bisshawab.

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update