Oleh Ummi Nissa
Pegiat Literasi
Belakangan ini kita disuguhi pemandangan yang membuat hati miris di beberapa daerah, seperti di Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat. Antrean kendaraan di SPBU mengular panjang. Ada yang rela berjam-jam antre hanya untuk mendapatkan beberapa liter BBM. Tidak sedikit SPBU berhenti beroperasi pada jam kerja karena belum mendapatkan distribusi BBM. Imbasnya aktivitas ekonomi, distribusi barang hingga pelayanan publik ikut terganggu.
Dikutip dari bbc.com (14 Juli 2026) Antrian panjang ini bahkan telah memakan korban jiwa di Palembang, jambi, kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudian saat mengantar solar di SPBU. Antrean BBM ini telah berlangsung selama sekitar sebulan dan mulai menganggu aktivitas transportasi serta distribusi barang.
Terkait masalah ini, pemerintah melalui Kepala Badan pengatur Hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, mengatakan bahwa antrean ini terjadi karena adanya pembatasan BBM yang membuat masyarakat panik lalu membeli BBM dalam jumlah lebih banyak (panic buying) . (Kompas.com)
Mengurai Akar Masalah
Benarkah, antrean panjang BBM karena masyarakat panik? Sebab faktanya menunjukkan bahwa data konsumsi pertalite dan solar subsidi sudah melewati separuh kuota tahunan 2026 , artinya stok yang tersedia memang semakin terbatas sehingga masyarakat khawatir tidak kebagian. Wajar jika akhirnya banyak orang memilih mengisi BBM lebih cepat.
Krisis antrean BBM sejatinya bukan hanya terjadi kali ini saja. Ketika harga BBM non-subsidi naik juga membuat antrean panjang di berbagai SPBU, karena banyak masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi.
Sementara di era modern seperti saat ini, BBM menjadi salah satu komoditas yang banyak dibutuhan masyarakat. Sehingga konsumsi terhadap BBM terus meninggat. Meski demikian, Indonesia sejatinya negara yang memiliki sumber energi yang melimpah termasuk minyak. Namun pertanyaannya kenapa persoalan antrean BBM terus berulang.
Persoalan ini menunjukkan ada masalah yang lebih besar dalam pengelolaan energi di negeri ini. akubat peneraoan sistem ekknomi kapitalisme. Dalam sistem ini, sumber daya alam lebih sering dipandang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Padahal minyak dan gas adalah kekayaan alam yang sangat dibutuhkan masyarakat luas.
Akibatnya, pengelolaan migas dari proses pencarian, produksi hingga distribusi banyak melibatkan kepentingan korporasi. Negara tidak sepenuhnya memegang kendali. Ketika pasokan terganggu atau distribusi bermasalah, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil.
Yang membuat masyarakat semakin bingung, solusi yang sering muncul justru berupa aturan-aturan baru. Ada pembatasan kuota, syarat pembelian yang semakin rumit, hingga berbagai kebijakan teknis lainnya. Sayangnya, aturan-aturan itu tidak menyentuh akar persoalan, yaitu bagaimana menjamin ketersediaan BBM agar selalu cukup bagi seluruh masyarakat.
Solusi dalam Pandangan Islam
Dalam Islam, mengurus urusan rakyat bukan sekadar jabatan, tapi amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. BBM sebagai kebutuhan dasar masyarakat hari ini, posisinya setara dengan kebutuhan pokok lain. Karena itu Islam menawarkan kerangka solusi yang berpijak pada 3 prinsip utama: amanah negara, kepemilikan umum, dan kemudahan pelayanan.
Negara dalam Islam adalah pengurus urusan rakyat , bukan Pedagang. Rasulullah bersabda: "Imam adalah raa'in (pengurus) rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya " (HR. Bukhari)
Dari sini lahir prinsip bahwa negara wajib hadir sebagai pelayan, bukan sebagai pihak yang mencari keuntungan dari kebutuhan rakyat. Tugas negara adalah memastikan energi tersedia, harganya terjangkau, dan distribusinya merata. Ketika negara menjadikan BBM sebagai komoditas untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, maka fungsi pelayanan itu bergeser.
Dalam pandangan Islam, sumber daya energi termasuk salah satu kepemilikan umum. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw.: "Kaum Muslim berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api"
Ulama klasik memasukkan minyak, gas, dan sumber energi lain ke dalam kategori "api" ini karena fungsinya vital dan tidak bisa digantikan. Artinya, tidak boleh dikuasai swasta yang hanya memikirkan profit. Sebaliknya wajib dikelola langsung oleh negara melalui lembaga yang amanah, dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat melalui Baitul Mal. Hal tersebut tujuannya jelas demi mencegah penumpukan kekayaan di segelintir pihak, dan memastikan manfaatnya dirasakan semua lapisan, bukan hanya yang mampu.
Terkait pendistribusian BBM pun, negara mesti memberikan pelayanan yang mudah, tidak Menyulitkan. Sebab Islam sangat menekankan prinsip memudahkan (taysir). Allah berfirman: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"(QS. Al-Baqarah: 185)
Dengan demikian, solusi masalah ini tidak boleh sekadar tambal sulam, hanya menambah pasokan sesaat, atau janji mengurai antrean dalam beberapa hari. Sebab hal tersebut hanya akan menjadikan masalah terus berulang. Sehingga yang diperlukan adalah solusi yang menyentuh akar permasalahan. Yaitu dengan membenahi sistem pengelolaan energi. Yang asalnya energi dikuasai para korporat menjadi penguasaaan penuh oleh negara. Semua ini hanya mungkin diwujudkan dengan penerapan aturan Islam secara menyeluruh.
Wallahua'lam bissawab.
No comments:
Post a Comment