Oleh. Septa Anitawati, S.I.P (Alumnus Fisipol UGM dan Founder Sekolah Tahfizh Khoiru Ummah)
Laporan "Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2025" oleh Kemdiktisaintek menunjukkan angka putus kuliah di Indonesia sampai 2025 mencapai 289 ribu mahasiswa. Jumlah ini meningkat 2,62 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
Berdasarkan laporan tersebut, angka putus kuliah mayoritas terjadi pada mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS), yang mencapai 73,81 persen. Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri (PTN) sekitar 17,20 persen dan dari perguruan tinggi agama 7,74 persen. Sisanya dari sekolah kedinasan sekitar 1,25 persen. detik.com/edu/25/05/2026.
Dari fakta tersebut dapat disimpulkan dua hal. Pertama, bahwa subsidi untuk pendidikan tinggi makin menyusut sehingga biaya kuliah semakin mahal. Semakin tak terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
Kedua, banyak mahasiswa yang akhirnya putus kuliah. Hal ini mengakibatkan Perguruan Tinggi semakin terpuruk karena kekurangan mahasiswa. Semacam lingkaran setan yang tak terputus. Lalu bagaimana kualitas generasi yang akan menerima estafet kepemimpinan masa depan?
Analisis Problematis
Dari realitas yang terjadi, setidaknya ada tiga hal penting sebagai analisis problematis sebagai berikut.
Pertama, minimnya subsidi pendidikan tinggi oleh Negara, berdampak pada makin tingginya biaya kuliah. Apalagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang murni pembiayaan dari mahasiswa. Tidak ada subsidi. Masyarakat kesulitan mengenyam bangku kuliah karena faktor biaya. Akibatnya, angka putus kuliah cukup tinggi.
Kedua, terjadinya Liberalisasi kampus. Yaitu proses penerapan nilai-nilai pasar bebas ke dalam sistem pendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan universitas beroperasi layaknya korporasi, di mana pendidikan tinggi berubah dari pelayanan publik (kewajiban negara) menjadi komoditas bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Karena harus membiayai dirinya sendiri. Semacam otonomi kampus. Sementara pemasukan terbesar kampus adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan oleh mahasiswa.
Ketiga, Kapitalisme menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang layak diperjualbelikan. Kapitalisme juga menjadikan negara hanya berperan sebagai regulator. Yakni, fungsi pemerintah sebagai pembuat aturan atau kebijakan. Namun tidak melakukan riayah atau pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pendidikan tinggi.
Solusi Konstrukstif dan Komprehensif
Jika ditelisik, terdapat tiga solusi konstruktif dan komprehensif berikut ini.
Pertama, Islam memosisikan pendidikan sebagai kebutuhan pokok publik. Juga sebagai faktor penting yang menentukan kemajuan masyarakat. Bahkan pendidikan tinggi sangat penting untuk membentuk generasi yang saleh dan memiliki kepakaran di bidangnya sebagai sumbangsih untuk memajukan peradaban.
Kedua, Negara menjamin kebutuhan pokok publik secara gratis diantaranya, pendidikan. Negara berperan sebagai raa'in atau sebagai pelaksana syariat. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara cuma-cuma. Dengan demikian, tidak akan terjadi putus kuliah. Pendanaan pendidikan berasal dari baitul mal yang memiliki banyak sumber pemasukan. Ada delapan pos pendapatan. Diantaranya, fai, ghanimah, kharaj yang cukup besar nilainya. Sehingga bisa menggratiskan pendidikan.
Ketiga, kampus swasta ada dalam Khilafah dan juga gratis seperti kampus negeri. Skema pembiayaan kampus swasta adalah wakaf. Kurikulumnya pun sama dengan kampus negeri. Sehingga dari sisi kualitas, tidak berbeda antara Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Tidak ada diskriminasi. Karena seluruh warga negara bahkan orang-orang dari manca negara turut belajar di perguruan tinggi daulah khilafah. Dengan pelayanan yang sama. Disediakan buku secara gratis. Catering, loundry, asrama, biaya pendidikan dan biaya hidup, diberikan secara gratis.
Pendidikan Tinggi Perlu Pilar Penopang Ekonomi
Ada empat pilar ekonomi untuk menopang pendidikan tinggi.
Pertama, penting untuk memperhatikan halal haram dari cara mendapatkan dana pendidikan. Ketika cara memperoleh dana dengan cara pinjol ribawi jelas haram. Atau melalui asuransi, juga haram. Keharaman membuat tidak berkah. Karena diperoleh dari kemaksiatan. Akan mendatangkan murka Allah Swt. Berbeda dengan cara yang halal. Maka akan mendatangkan ridho Allah Swt. Itulah berkah atau barokah. Yaitu ziyadatul khoir. Bertambahnya kebaikan. Setiap melakukan satu kebaikan maka Allah Swt. akan menuntun dan membimbing kita pada kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan ini berpengaruh pada para mahasiswa di pendidikan tinggi.
Kedua, penerapan politik ekonomi Islam di bawah naungan negara khilafah. Khalifah sebagai kepala negara, memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan. Pendidikan Tinggi tidak berlaku otonomi kampus. Namun terintegrasi dengan sistem politik negara yang sedang diterapkan.
Ketiga, penerapan sistem moneter. Stabilitas ekonomi tidak bisa ditopang oleh fiat money. Uang kertas tanpa jaminan emas. Namun sistem moneter yang diperintahkan oleh Allah Swt. hanyalah Dinar dan Dirham. Mata uang inilah yang membuat ekonomi stabil. Tidak gonjang-ganjing seperti saat ini. Apalagi dipengaruhi oleh hegemoni penjajahan.
Keempat, pengaturan kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umat dan kepemilikan negara. Ini hanya ada di dalam Islam. Distribusi kekayaan yang pas. Tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja.
Demikianlah Pendidikan Tinggi di dalam Islam ditopang oleh baitul mal yang sumber dananya jelas halal. Membawa keberkahan bagi para mahasiswa berikut jajaran civitas akademika dan umat pada umumnya.
Penemuan demi penemuan saintek baru pun bergulir, di samping kekayaan tsaqafah. Peradaban IsIam bagaikan matahari yang menyinari dunia. Sungguh, betapa kecintaan terhadap ilmu membuat peradaban maju dan membawa kedamaian. Suasana yang membuat kita merindukannya.
Wallahu a'lam bishawab.
No comments:
Post a Comment