Oleh: Jumiran (Pegiat Literasi)
Pelemahan rupiah dan kenaikan biaya produksi yang membebani dunia usaha menimbulkan ancaman PHK massal bagi sejumlah karyawan di sebuah perusahaan manufaktur di Depok, Jawa Barat, PT Xacti Indonesia.
Jakarta, Kompas (Senin, 8 Juni 2026) menyatakan bahwa ancaman pemutusan hubungan kerja belum akan mereda dalam waktu dekat. Situasi ini terjadi seiring dengan tekanan konflik global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya produksi yang berpotensi membuat perusahaan kesulitan bertahan atau bersaing.
Salah satu masalah yang timbul adalah bagi mereka yang kehilangan pekerjaan harus menghadapi kenyataan pahit berupa besarnya persaingan di pasar kerja. Bahkan satu lowongan pekerjaan dapat diperebutkan ribuan pelamar kerja.
Dalam kacamata kapitalisme, Buruh di pandang sebagai faktor produksi yang akan dipertahankan selama masih berkontribusi memberikan keuntungan, sebaliknya Buruh akan dianggap menjadi beban jika tidak memberi nilai ekonomis terhadap perusahaan. Maka, fenomena PHK terjadi bukan sekedar persoalan teknis, melainkan adanya masalah sistematik yang paling mendasar.
Adapun modal usaha di pusatkan pada pemilik kekayaan. Bagi mereka yang memiliki kekayaan maka berhak menentukan kebijakan berdasarkan untung rugi perusahaan. Maka, lapangan kerja tidak dibuka berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan untung dan rugi. Maka tidak heran, ketika keuntungan menurun, investasi ditahan, pengurangan tingkat produksi dan tenaga kerja menjadi korban. Itulah, mengapa PHK dianggap sebagai solusi rasional untuk menjaga stabilitas keuntungan dan efisiensi usaha.
Negeri ini sebenarnya bukan kekurangan sumber daya manusianya, bukan tidak memiliki kemauan dan kemampuan bekerja justru sulitnya mendapatkan pekerjaan itulah masalah negeri ini. Sistem hari ini, negara hanya berperan sebagai regulator yang menjaga investasi tetap stabil dan menjaga keuntungan pasar. Tidak heran jika PHK massal terjadi justru solusi yang diberikan hanyalah bantuan sosial, pelatihan kerja dan program jaring pengaman sosial.
Sayangnya, langkah ini memang penting. Namun, tidak mampu menjadi solusi yang menyelesaikan masalah. Justru, langkah tersebut seringkali bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
Islam sudah memberikan solusi secara jelas. Dalam Islam pemimpin adalah pengurus rakyat (Raa'in) yang memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Rasulullah sudah menyatakan dalam hadisnya bahwa " Imam adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya". (HR. Bukhari dan Muslim).
Pemimpin dalam Islam tidak akan membiarkan rakyatnya kehilangan akses penghidupan yang layak. Negara Islam wajib menjamin dan menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan bagi setiap pencari nafkah mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, dalam sistem ekonomi Islam, kekayaan tidak dipusatkan pada segelintir kelompok tertentu, agar kesempatan kerja tidak hanya bergantung pada segelintir kelompok tertentu dan para pemilik modal, tetapi mampu tersebar ke berbagai sektor.
Kepemimpinan Islam akan benar-benar mengatur struktur kepemilikan sehingga berbagai ketimpangan dapat dicegah. Sumber daya alam yang menjadi milik umum akan dikelola oleh negara dan di distribusikan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, aktivitas ini akan membuka peluang dan lapangan kerja seluas-luasnya.
Disisi lain, keberadaan Baitul Mal akan menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Jika terjadi ketimpangan ekonomi maka negara tidak akan membiarkan rakyatnya menanggung sendiri, namun akan dipenuhi oleh negara.
Oleh karena itu, PHK massal yang terjadi hari ini dan terus berulang, seharusnya menjadi momen evaluasi sistem yang selama ini diterapkan. Dalam hal ini, fakta membuktikan bahwa berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengatasi Maslah ini, namun sistem ini tidak mampu menyelesaikannya.
Maka, Islam adalah satu-satunya solusi atas masalah ini. Islam telah mengatur dalam sistem ekonominya. Hanya saja, syariat Islam haruslah diterapkan secara menyeluruh agar tercipta kesejahteraan yang adil bagi setiap rakyat.
Wallahu a'lam.
No comments:
Post a Comment