Pertamax Rp16.250: Jerat Kapitalisme Energi, Jalan Keluar Hanya Islam

Oleh Rukmini 

Aktivis Muslimah

Nusantaranews.net, Angka Rp16.250 per liter Pertamax bukan sekadar angka di papan SPBU. Itu adalah vonis kemiskinan baru bagi rakyat. Vonis yang memaksa buruh menambah jam kerja, memaksa ibu rumah tangga mengurangi lauk, memaksa sopir angkot menaikkan tarif. Pemerintah beralasan “harga minyak dunia”. Tapi rakyat bertanya: mengapa setiap harga dunia naik, rakyat yang harus tumbang? Mengapa SDA milik kita, di tanah kita, justru jadi senjata untuk menyakiti kita sendiri? Kenaikan Pertamax ini adalah tamparan keras. Tamparan bahwa selama masih memakai sistem kapitalisme, rakyat akan terus jadi korban.

Secara resmi pemerintah mengumumkan kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter. Alasan yang dikemukakan adalah mengikuti tren harga minyak mentah dunia yang menguat akibat konflik di Timur Tengah. Argumentasi ini terus diulang setiap kali harga BBM disesuaikan ke atas, seolah-olah rakyat harus pasrah menanggung fluktuasi pasar internasional.

Namun, yang terjadi di lapangan jauh lebih menyakitkan. Kenaikan harga Pertamax yang signifikan ini pasti berimbas langsung pada turunnya daya beli masyarakat. Ongkos transportasi naik, harga bahan pokok ikut merangkak, biaya produksi UMKM membengkak. Rantai efek domino ini tidak bisa dihindari. Akibatnya, kelas menengah yang selama ini masih bertahan menggunakan Pertamax kini berbondong-bondong beralih ke Pertalite. Antrean panjang di SPBU subsidi menjadi pemandangan baru, sementara Pertalite yang seharusnya untuk rakyat kecil justru semakin langka. Inilah ironi kebijakan: yang kaya makin terjepit, yang miskin makin tercekik. bbc.com (Rabu, 10/06/2026)

Jika dikaji lebih dalam, akar masalahnya bukan pada harga minyak dunia. Akar masalahnya adalah paradigma yang digunakan negara dalam mengelola BBM. Tata kelola energi saat ini masih menggunakan paradigma kapitalistik. Dalam sistem ini, BBM diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai kebutuhan pokok rakyat. Logika pasar yang digunakan adalah untung-rugi, bukan maslahat umat. Akibatnya, setiap kenaikan harga minyak dunia langsung dibebankan kepada konsumen. Negara abai menjalankan fungsinya sebagai pelindung rakyat.

Paradigma kapitalistik inilah yang menjadikan BBM terus mencekik rakyat dari tahun ke tahun. Ketika harga dunia turun, penurunan harga di dalam negeri tidak sebanding. Ketika harga dunia naik, rakyat langsung dipaksa menanggung beban penuh. Negara lebih sibuk menjaga “kesehatan fiskal” dan “rasio subsidi” daripada menjaga perut rakyat agar tidak lapar. Lebih parah lagi, kedaulatan energi Indonesia saat ini sangat lemah. Sumber daya alam melimpah, namun kilang minyak terbatas, impor terus dilakukan, dan swasta asing diberi karpet merah untuk menguasai hulu hingga hilir. Akibatnya, bangsa yang kaya minyak ini justru tidak berdaya menentukan harga BBM-nya sendiri. Inilah wajah asli kapitalisme energi: rakyat punya tanah, tapi rakyat juga yang paling sengsara.

Kenaikan harga Pertamax kali ini harus menjadi momentum untuk menyadari bahwa paradigma kapitalistik terkait BBM adalah paradigma yang salah dan menzalimi rakyat. Paradigma ini harus dicabut total dan diganti dengan paradigma Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT.

Dalam Islam, BBM yang bersumber dari minyak bumi, gas, batu bara, dan seluruh sumber daya energi lainnya termasuk kategori milkiyyah ‘ammah atau harta kepemilikan umum. Rasulullah saw bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api” HR. Abu Dawud. Para ulama fikih menjelaskan bahwa “api” mencakup segala sumber energi dan bahan bakar. Artinya, minyak bumi dan gas adalah milik seluruh rakyat, bukan milik korporasi atau negara yang diperjualbelikan untuk meraup keuntungan.

Karena statusnya milik umum, maka negara memiliki kewajiban syar’i untuk mengelola harta tersebut dan mendistribusikannya kepada rakyat dengan harga semurah-murahnya, bahkan boleh tanpa harga alias gratis jika memungkinkan. Negara tidak boleh menjual BBM kepada rakyat untuk mencari laba. Keuntungan dari pengelolaan SDA milik umum wajib dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan subsidi kebutuhan pokok. Inilah prinsip dasar ekonomi Islam.

Lebih jauh, kedaulatan energi dan pemenuhan BBM untuk rakyat akan tuntas jika sistem Islam diterapkan secara kaffah melalui institusi khilafah. Khilafah memiliki mekanisme Baitul Mal yang kuat. Pemasukan dari pengelolaan SDA milik umum akan masuk ke pos fai dan kharaj di Baitul Mal, lalu didistribusikan langsung untuk kemaslahatan umat. Dengan penguasaan penuh atas sumber daya energi, khilafah akan membangun kilang sendiri, menghentikan ketergantungan impor, dan memutuskan rantai penjajahan korporasi asing. Harga BBM tidak lagi ditentukan oleh bursa New York atau konflik di Timur Tengah, tetapi ditentukan oleh biaya produksi yang riil dan kebijakan negara yang berpihak pada rakyat.

Khilafah juga akan menjalankan fungsi ri’ayah dengan sempurna. Negara wajib menjamin setiap individu rakyat mendapatkan akses energi yang cukup untuk transportasi, memasak, dan produksi. Tidak ada lagi istilah “subsidi tepat sasaran” yang diskriminatif, karena seluruh rakyat adalah pemilik sah SDA tersebut. Inilah bukti bahwa hanya sistem Islam yang mampu memberikan keadilan energi yang hakiki.

Oleh karena itu, umat Islam harus berjuang bersama untuk mencabut paradigma kapitalistik yang menzalimi ini. Perjuangan itu dimulai dari menyadarkan umat bahwa BBM adalah hak rakyat, bukan komoditas. Melanjutkan dengan menuntut negara menghentikan liberalisasi sektor energi. Dan bermuara pada perjuangan menegakkan khilafah Islamiyah agar seluruh sumber daya alam dikelola sesuai syariah dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat.

Setiap kenaikan harga BBM adalah bukti nyata kegagalan kapitalisme. Jangan biarkan jeritan ini berlalu tanpa perlawanan pemikiran. Saatnya menuntut perubahan hakiki: akhiri kapitalisme energi, tegakkan syariah Islam dalam naungan khilafah. Karena hanya dengan Islam, kedaulatan energi dan kesejahteraan rakyat akan benar-benar terwujud. Wallahu a’lam bish shawab.