Pelemahan Rupiah dan Dampaknya bagi Rakyat

Penulis Ratna Ummu Rayyan

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami tekanan berat hingga menyentuh level Rp17.600–Rp17.700 pada pertengahan Mei 2026. Kondisi ini sangat membebani masyarakat karena struktur industri Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor (mencapai 70% di sektor kimia, tekstil, farmasi, dan lain-lain). Akibatnya, biaya produksi melonjak, harga kebutuhan pokok ikut naik, dan daya beli masyarakat menurun drastis. Di sisi lain, tekanan finansial ini memaksa masyarakat menggunakan pinjol, di mana OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp98,54 triliun per Januari 2026 (tumbuh 25,52% yoy).

Meskipun demikian, Presiden Prabowo Subianto dinilai kurang peka karena menyatakan fluktuasi dolar tidak berdampak langsung pada masyarakat pelosok atau perdesaan yang tidak bertransaksi dengan dolar. Ketidakpekaan pemerintah ini dikritik karena mengabaikan realitas rantai distribusi kebutuhan pokok yang panjang di perdesaan, serta efek domino perlambatan ekonomi perkotaan terhadap penurunan permintaan produk pertanian desa. Akibatnya, kebijakan penanganan dinilai minim solusi strategis dan cenderung memperburuk keadaan, termasuk melonjaknya jumlah utang negara.

Akar Masalah: Krisis Sistemis Kapitalisme Global

Secara eksternal, pelemahan rupiah dipicu oleh konstelasi politik internasional berupa ketegangan geopolitik AS-Iran di Timur Tengah. Konflik ini mengancam pasokan energi di Selat Hormuz, menaikkan harga minyak dunia, memicu inflasi global, dan memperburuk neraca perdagangan negara pengimpor energi seperti Indonesia. Selain itu, situasi risiko tinggi membuat investor mengalihkan aset mereka (safe haven) ke dolar AS dan obligasi pemerintah AS, sehingga nilai dolar menguat secara global.

Secara internal, krisis berulang ini bersumber dari sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan dan bersandar pada dolar. Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan demi menahan kejatuhan rupiah justru menjadi "obat pahit" karena menaikkan bunga kredit perbankan, menghambat laju investasi sektor riil, dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Kapitalisme dinilai terus mempertahankan pasar semu yang elitis, spekulatif, manipulatif, dan destruktif.

Solusi Sistem Ekonomi Islam yang Manusiawi

Islam menawarkan koreksi total terhadap sistem finansial ribawi melalui penataan kembali sektor riil dan pengembalian fungsi uang murni sebagai alat tukar, bukan komoditas spekulasi. Solusi utamanya adalah menerapkan mata uang berbasis emas dan perak (dinar dan dirham), yang nilai nominal dan intrinsiknya setara serta diwajibkan dalam hukum syariat (seperti standar nisab zakat dan diat). Sistem ini menghapus aktivitas judi finansial, menstabilkan harga, serta menjamin distribusi kekayaan yang adil.

Dalam institusi Khilafah, penguasa bertindak sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) yang wajib menjamin kebutuhan asasi rakyat berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Negara akan memenuhi hak publik melalui politik ekonomi Islam dengan membuka lapangan kerja luas bagi para kepala keluarga agar kewajiban penafkahan berjalan ideal. Lalu, baitulmal dan APBN berbasis syariat akan mendistribusikan harta secara adil melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah dari kas negara. Selanjutnya, perdagangan luar negeri yang adil melalui hubungan dagang global yang diatur secara politik hanya dengan negara yang terikat perjanjian damai, bermotif pemenuhan kebutuhan dalam negeri tanpa keserakahan, sehingga mewujudkan keadilan global yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.