Ironi dibalik Angka Kematian Ibu Tinggi Saat Jumlah Dokter Kandungan Surplus

Oleh: Tresna Mustikasari

Nyawa Ibu Belum Menjadi Prioritas

Di tengah berbagai klaim kemajuan pembangunan kesehatan, Indonesia masih menyimpan persoalan besar yang menyayat hati: tingginya angka kematian ibu (AKI). Setiap ibu yang meninggal saat hamil, melahirkan, atau pasca melahirkan sejatinya bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada anak yang kehilangan kasih sayang, keluarga yang kehilangan sosok penting, dan generasi yang terancam kehilangan masa depan.

Ironisnya, persoalan ini terjadi ketika Indonesia justru memiliki jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi (dokter kandungan) yang dinilai berlebih. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa angka kematian ibu masih tinggi ketika tenaga medis yang dibutuhkan sebenarnya tersedia?

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2026 menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu Melahirkan (Maternal Mortality Ratio/MMR) memang mengalami penurunan menjadi 144 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Namun angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan banyak negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka kematian ibu tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain, laporan Kompas.id mengungkapkan adanya surplus dokter kandungan di Indonesia. Persoalannya bukan lagi pada jumlah, melainkan pada distribusinya. Sebagian besar dokter kandungan terkonsentrasi di kota-kota besar yang menawarkan fasilitas lengkap, peluang karier lebih baik, serta tingkat kesejahteraan yang lebih menjanjikan. Sebaliknya, wilayah pedalaman, perbatasan, kepulauan, dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), termasuk sejumlah wilayah Papua, masih mengalami kekurangan dokter spesialis.

Akibatnya, ibu hamil di daerah terpencil sering kali harus menempuh perjalanan berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. Tidak sedikit yang akhirnya terlambat mendapatkan pertolongan ketika komplikasi kehamilan atau persalinan terjadi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan ibu di Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekadar menambah jumlah tenaga kesehatan.

Negara Gagal Melindungi Nyawa Ibu

Tingginya angka kematian ibu merupakan indikator penting keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam melindungi rakyatnya. Ketika seorang ibu meninggal karena tidak memperoleh layanan kesehatan yang memadai, sesungguhnya negara telah gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai pengurus urusan rakyat.

Lebih jauh lagi, dampak kematian ibu tidak berhenti pada individu yang meninggal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang kehilangan ibu pada masa awal kehidupannya memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan, masalah pendidikan, hingga kesulitan ekonomi. Dengan kata lain, tingginya AKI bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga ancaman terhadap kualitas generasi masa depan.

Sayangnya, dalam sistem kapitalisme, kesehatan tidak diposisikan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi negara. Kesehatan lebih sering dipandang sebagai sektor ekonomi yang harus dikelola berdasarkan logika pasar. Akibatnya, tenaga kesehatan cenderung bergerak mengikuti pusat-pusat keuntungan ekonomi.

Tidak mengherankan jika dokter spesialis lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar yang menjanjikan pendapatan tinggi, fasilitas memadai, dan peluang pengembangan karier yang lebih luas. Sebaliknya, daerah terpencil yang minim infrastruktur menjadi kurang menarik.

Inilah konsekuensi logis dari sistem yang menjadikan keuntungan materi sebagai pertimbangan utama. Negara hanya berperan sebagai regulator yang mengatur, bukan sebagai pengurus yang memastikan setiap warga memperoleh layanan yang sama.

Program pemerataan dokter sebenarnya pernah diupayakan melalui berbagai skema penugasan. Namun belakangan muncul kendala baru. Sejumlah pihak menilai program wajib kerja dokter spesialis berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia karena dianggap membatasi kebebasan profesi. Akibatnya, negara semakin kehilangan instrumen untuk menjamin pemerataan layanan kesehatan.

Padahal akar masalah sesungguhnya tidak berhenti pada distribusi dokter semata. Persoalan ini bersifat sistemis. Ketimpangan kesejahteraan antarwilayah, minimnya infrastruktur kesehatan, keterbatasan rumah sakit rujukan, kurangnya tenaga bidan dan perawat, buruknya akses transportasi, hingga kesenjangan pembangunan nasional semuanya saling berkaitan.

Tidak heran jika sejumlah daerah masih mencatat angka kematian ibu yang tinggi karena akses layanan kesehatan sangat terbatas. Dalam banyak kasus, ibu hamil meninggal bukan karena penyakit yang tidak dapat diobati, melainkan karena terlambat mendapatkan pertolongan.

Inilah wajah nyata kapitalisme: tenaga kesehatan ada, teknologi ada, anggaran ada, tetapi distribusi pelayanan tetap timpang karena orientasinya bukan pelayanan rakyat melainkan efisiensi dan keuntungan.

Islam Menjamin Pelayanan Kesehatan Merata

Islam memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar. Dalam Islam, kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara tidak boleh menyerahkan urusan kesehatan kepada mekanisme pasar atau kepentingan bisnis.

Rasulullah saw. bersabda:

"Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa penguasa berkewajiban memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi, termasuk layanan kesehatan.

Karena itu, negara dalam sistem Islam akan memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang cukup di seluruh wilayah tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada daerah yang kekurangan dokter, bidan, perawat, rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Distribusi tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan berdasarkan pertimbangan keuntungan ekonomi. Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur penempatan tenaga medis sehingga seluruh wilayah memperoleh pelayanan yang setara.

Selain itu, negara Islam juga membangun infrastruktur yang menunjang akses layanan kesehatan. Jalan, jembatan, sarana transportasi, hingga fasilitas komunikasi dibangun agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau rumah sakit atau pusat layanan kesehatan.

Sejarah peradaban Islam mencatat banyak contoh bagaimana negara memberikan perhatian besar terhadap kesehatan rakyat. Rumah sakit dibangun di berbagai wilayah dan pelayanan diberikan tanpa memandang status sosial maupun kemampuan ekonomi.

Lebih dari itu, seluruh pembiayaan kesehatan ditanggung negara melalui Baitulmal. Dengan demikian rakyat tidak dibebani biaya mahal ketika membutuhkan layanan kesehatan.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS Al-Baqarah: 195)

Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga kehidupan dan keselamatan manusia. Negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah akan menjadikan perlindungan nyawa sebagai prioritas utama.

Dalam Islam, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak diukur dari banyaknya dokter yang tersedia secara nasional, melainkan dari kemampuan negara memastikan setiap warga, di mana pun mereka berada, memperoleh layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas.

Penutup

Tingginya angka kematian ibu di tengah surplus dokter kandungan merupakan ironi yang tidak boleh dianggap biasa. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya tenaga kesehatan, melainkan pada kegagalan sistem dalam mendistribusikan layanan secara adil dan merata.

Kapitalisme telah menjadikan kesehatan sebagai sektor yang tunduk pada logika materi dan keuntungan sehingga melahirkan ketimpangan pelayanan. Negara hanya berperan sebagai regulator, sementara kebutuhan rakyat sering kali terabaikan.

Sebaliknya, Islam memandang kesehatan sebagai hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara. Dengan mekanisme pengaturan yang menyeluruh, distribusi tenaga kesehatan yang merata, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta pembiayaan dari Baitulmal, Islam mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang benar-benar berorientasi pada keselamatan manusia.

Sudah saatnya persoalan tingginya angka kematian ibu tidak hanya dilihat sebagai masalah teknis kesehatan, tetapi sebagai bukti kegagalan sistem dalam mengurus rakyat. Sebab nyawa seorang ibu terlalu berharga untuk dikorbankan oleh sistem yang salah. Wallahu a'lam bish-shawab