Oleh : Yusmi, A.Md.Kep
Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita dari Pertamina tentang kenaikan harga BBM non subsidi. Pertamina diketahui menaikkan harga Pertamax dan Pertamax green sekitar 30 persen. Sehingga harga yang semula Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sedangkan harga Pertamax green yang semula Rp 12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Patra Niaga Sigit Setiawan selaku VP commercial & Shipping Business Development Pertamina menyampaikan alasan pihaknya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax green karena harga BBM yang diimpor Pertamina dari luar negri lebih tinggi dari harga jual dalam negeri, sehingga Pertamina tidak lagi kuat menekan harga jual. (KOMPAS TV, 10/6/2026).
Keadaan ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dimana masyarakat sedang menghadapi kebutuhan hidup yang naik sedangkan pendapatan tetap pada keadaan semula. Sehingga kenaikan harga Pertamax akan menjadi pukulan berat yang pada akhirnya akan melemahkan daya beli masyarakat. Dalam keadaan yang demikian, masyarakat mau tidak mau harus mumutar otak memikirkan bagaimana cara agar kebutuhan harian dapat dihemat. Salah satunya adalah dengan beralih pada BBM yang masih di subsidi oleh pemerintah yaitu BBM jenis pertalite. Di ketahui saat ini harga pertalite sekitar Rp 10.000 perliter. Selisih harga yang lumayan besar yaitu sekitar Rp 6.000. Namun peralihan ini bukan tanpa resiko, karena ada beberapa jenis kendaraan yang tidak cocok menggunakan BBM jenis pertalite. Di tambah lagi jika ingin pertalite maka harus siap-siap untuk antre lebih lama di SPBU. Resiko apapun akan ditanggung masyarakat yang penting pendapatan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
*Paradigma Kapitalistik*
Semua ini terjadi akibat pengelolaan negara menggunakan paradigma kapitalistik dimana segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak di jadikan komoditas, salah satunya adalah BBM. Negara Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah namun dengan paradigma kapitalis itu, anugrah yang melimpah itu tidak bisa mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri yang pada akhirnya pemerintah harus mengimpornya. Imbasnya, apapun yang terjadi pada negara pengimpor, semua itu akan berpengaruh pada negara Indonesia. Seperti saat ini, saat selat Hormuz di tutup dan harga BBM naik, Indonesia pun latah ikut menaikkan harga BBM tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat.
*Islam Solusi Ketahanan Energi*
Oleh karenanya sudah saatnya mengganti paradigma kapitalistik terkait BBM salah dan menzalimi rakyat dengan paradigma Islam. Dalam Islam, BBM dipandang sebagai salah satu harta kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) karena menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh diprivatisasi oleh individu atau korporasi. Rasulullah SAW bersabda: "Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah). Dalam hal ini, negara hanya berwenang sebagai pengelola BBM kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Negara mendistribusikan BBM dengan merata dengan harga murah bahkan gratis. Negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kalaupun negara menjualnya kepada rakyat itu hanya sebatas harga produksi saja. Apabila terdapat kelebihan BBM setelah dibagikan secara merata kepada rakyat, maka negara boleh menjualnya kepada negara lain dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara.
Dengan pengelolaan minyak yang berdasarkan aturan Islam, negara akan mampu memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Apalagi Indonesia kaya akan hal tersebut. Indonesia tidak akan terpengaruh pada keadaan geopolitik luar negri. Oleh karena itu, apabila kita bersungguh-sungguh ingin berdaulat secara energi maka satu-satunya cara adalah kembali pada aturan sang Maha Pencipta. Wallahu 'alam bissawab.
No comments:
Post a Comment