Gaza Diblokade, Relawan Dianiaya, Keadilan Mati

Oleh Rukmini 

Aktivis Muslimah

Laut bebas seharusnya menjadi jalan bagi bantuan dan harapan, bukan medan intimidasi bagi mereka yang datang membawa empati. Tapi kenyataan hari ini justru berbalik. Ketika dunia berteriak tentang hak asasi, kapal-kapal yang mengangkut relawan kemanusiaan malah dihadang, dilecehkan, bahkan disakiti. Tragedi ini bukan insiden tunggal, melainkan gambaran betapa rapuhnya nilai kemanusiaan ketika berhadapan dengan kekuasaan yang merasa kebal hukum.

Entitas Israel kembali menunjukkan wajah aslinya terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0. Pada Jumat (22/05) pihak penyelenggara menyampaikan laporan yang mengejutkan: sedikitnya 15 kasus kekerasan seksual termasuk pemerkosaan, relawan ditembak peluru karet dari jarak sangat dekat, dan puluhan lainnya mengalami patah tulang. Aktivis WNI yang ikut misi itu menuturkan pengalaman serupa. Setelah dibebaskan, mereka mengaku dipukuli, disetrum, dan dilontari makian “teroris”.

Bukan hanya Indonesia yang mengecam. Kanada menyatakan menerima laporan “perlakuan keji” terhadap warganya. Jerman dan Spanyol juga memastikan ada warganya yang terluka dalam insiden tersebut. Jika kesaksian ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar tindakan represif biasa, melainkan penghinaan langsung terhadap nilai kemanusiaan yang dijunjung dunia.

Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Ia bagian dari pola penjajahan yang sudah puluhan tahun menindas Palestina. Pendudukan dan blokade berlangsung lama di bawah naungan dukungan politik dan militer negara-negara kuat. Dukungan itu melahirkan rasa aman dari jerat hukum, seolah pelanggaran apa pun boleh dilakukan tanpa ada balasan berarti.

Para pengamat menyebut kondisi ini “impunitas”. Saat pelaku tidak benar-benar dimintai pertanggungjawaban, kekerasan berubah menjadi kebiasaan. Pelanggaran tidak lagi dianggap penyimpangan, melainkan cara mempertahankan dominasi atas rakyat Palestina.

Realitas ini membuat banyak pihak meragukan netralitas sistem internasional. Hukum global sering dipuji sebagai penegak keadilan, namun dalam praktiknya kerap terikat kepentingan negara besar. Resolusi dibuat, kecaman diucapkan, sidang digelar, tapi penderitaan di Gaza terus berlanjut. Ketimpangan politik membuat akuntabilitas melemah, sementara perlindungan geopolitik memungkinkan kejahatan berulang.

Muncul pertanyaan mendasar: apakah hukum internasional benar-benar melindungi yang lemah, atau hanya menjaga keseimbangan kepentingan para penguasa dunia?

Palestina menjadi contoh paling jelas dari paradoks itu. Saat warga sipil tewas, rumah rata dengan tanah, bantuan dipersulit, bahkan relawan diperlakukan kasar, dunia sering berhenti pada ungkapan “prihatin”. Seakan ada dua standar berbeda dalam menilai nilai nyawa manusia.

Kebrutalan terhadap relawan Global Sumud Flotilla, termasuk sembilan WNI, adalah tamparan keras bagi pemimpin Muslim dan komunitas internasional. Di tengah penderitaan Gaza yang tak kunjung reda, respons yang muncul tidak sebanding dengan besarnya tragedi. Diplomasi berjalan lambat, kecaman tanpa daya paksa, sementara rakyat Palestina terus hidup dalam bayang perang, blokade, dan kelaparan.

Padahal hukum kemanusiaan dan hukum perang menegaskan bahwa warga sipil dan aktivis non-kombatan wajib dilindungi. Martabat mereka harus dijaga, bukan diinjak. Ketika relawan dipukul, dilecehkan, dan dicap teroris, maka yang diserang bukan hanya orangnya, tetapi ide solidaritas itu sendiri.

Sumber penderitaan Palestina tidak pernah lepas dari realitas penjajahan yang berkepanjangan. Selama akar itu tidak disentuh, solusi hanya akan bersifat tambal sulam. Bantuan memang penting, tapi tidak cukup selama penyebab utama dibiarkan hidup. Dunia butuh keberanian politik lebih besar untuk menghentikan impunitas dan menegakkan keadilan tanpa standar ganda, tanpa tunduk pada kepentingan geopolitik.

Ketika solidaritas dibalas dengan kekerasan, itu tanda dunia semakin jauh dari cita-cita kemanusiaan yang sering diulang-ulang. Dan ketika pembela kemanusiaan justru jadi korban, kita sedang melihat krisis yang lebih dalam: bukan sekadar krisis politik, tetapi krisis moral global.

Palestina hari ini bukan hanya soal wilayah yang diperebutkan. Ia adalah cermin: siapa yang dilindungi, siapa yang diabaikan, dan seberapa jauh dunia mau berdiri untuk keadilan saat berhadapan dengan kekuasaan. Jika solidaritas saja dilecehkan, maka kejahatan memang sedang bergerak menuju bentuknya yang paling sempurna. Wallahu a’lam bish-shawab.