Film Pesta Babi Gambaran Derita Masyarakat Adat Papua

Oleh. Titien Khadijah 
(Muslimah Peduli Umat)

Film dokumenter Pesta Babi disorot karena dinilai berani mengungkap tabir gelap terkait perampasan tanah adat dan eksploitasi hutan di Papua yang membiarkan perselingkuhan antara penguasa dan oligarki. Akibatnya, anak bangsa di Papua hanya menjadi budak korporasi.

Dilansir dari Kompas.com, pelarangan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi karya Sandhy Dwi Laksono terjadi di sejumlah wilayah. Di Ternate, nobar film Pesta Babi dibubarkan oleh aparat. Sementara itu, kegiatan nobar di Kampus Mataram (UNRAM) terpaksa diberhentikan oleh pihak keamanan kampus. Alasan penolakannya bermacam-macam, mulai dari persoalan izin hingga muatan film yang dinilai provokatif.

Film dokumenter Pesta Babi menceritakan kondisi rakyat Papua di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang kehilangan hutan yang selama ini menjadi sumber pangan dan kehidupan mereka serta bagian penting dari budaya dan tradisi mereka. Hutan seluas 3,5 juta hektare (setara 38 kali luas daratan Jakarta) tersebut dijadikan perkebunan industri untuk sawit, bioetanol tebu, dan program food estate untuk "ketahanan pangan". Tidak kurang dari 2.000 alat berat didatangkan ke Papua untuk pembukaan lahan demi Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi.

Kenyataannya, Papua saat ini sedang dihadapkan pada deforestasi serius. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan bahwa Papua telah kehilangan tutupan hutan primer kurang lebih 688 ribu hektare sepanjang 30 tahun terakhir. Sepanjang 2022–2023, seluas 552 ribu hektare hutan Papua terdeforestasi. Papua tercatat menyumbang 70 persen dari total deforestasi nasional.

Film dokumenter Pesta Babi menandakan kolonialisme di zaman kita. Pembangunan modern tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Ketika pembangunan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, manusia akan kehilangan tempat di tanahnya sendiri.

Penindasan yang terekam dalam film Pesta Babi merupakan berita serius yang menandakan kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, khususnya Papua. Penjajahan gaya baru akan terus memangsa tanah-tanah adat selama paradigma kapitalisme dipertahankan. Rakyat pun hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri manakala kekayaan alam dikeruk habis-habisan oleh korporasi, sementara ruang hidup dan generasi anak bangsa kehilangan masa depan.

Dalam filosofi masyarakat Papua, tanah adat bersifat sangat sakral. Masyarakat Papua menganggap bahwa tanah adalah ibu. Dengan demikian, masyarakat Papua sangat prinsipil terhadap tanah dan hutan yang memiliki nilai sakral yang tidak dapat diukur dengan uang.

Tanah Papua selalu dipromosikan ke mata dunia sebagai wilayah yang kaya akan emas, sumber daya alam melimpah, dan hutan yang terbentang luas sejauh mata memandang. Namun, di balik pembangunan modern tersimpan ironi besar. Kekayaan alam yang melimpah, yang seharusnya membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, justru membuat masyarakat Papua termarginalkan karena tanahnya dirampas oleh kaum oligarki.

Dalam perspektif Islam, eksploitasi alam yang merampas ruang hidup dan hak milik masyarakat adat demi kepentingan segelintir korporasi sangat ditentang. Sistem saat ini lebih menguntungkan kaum oligarki daripada rakyat. Islam melarang penyerobotan hak milik orang lain, termasuk tanah adat, dan mewajibkan negara untuk berbuat adil.

Islam memandang bahwa negara wajib berfungsi sebagai pelindung dan pelayan rakyat (ra'in). Sumber daya alam berupa hutan dan tanah adalah kepemilikan umum yang pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta maupun asing. Seluruh hasilnya harus dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.

Islam mengajarkan umatnya untuk terus berdakwah, menyampaikan kebenaran, serta melakukan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa. Karya seni seperti film dokumenter Pesta Babi yang menguliti kebijakan rezim zalim dapat dipandang sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial atau muhasabah terhadap penguasa. Menyuarakan kebenaran dan mencegah kezaliman merupakan kewajiban, termasuk mengkritik kebijakan penguasa yang menindas kaum lemah.

Dalam pandangan Islam kafah, respons terhadap film dokumenter Pesta Babi yang sedang viral di media sosial dipahami sebagai potret buram kelemahan sistem kapitalisme yang membuka celah perampasan hak atas tanah adat oleh oligarki. Syariat Islam menentang keras kezaliman ini dan menawarkan solusi hakiki melalui penerapan Al-Qur'an secara menyeluruh guna mewujudkan keadilan sosial.

Wallahu a'lam.