Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty
Berdasarkan data terbaru, Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Prof. Budi Wiweko, menyebutkan bahwa AKI mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran. Angka kematian ibu (AKI) ini membuat Indonesia memiliki Angka tertinggi AKI di Asia Tenggara, padahal jumlah dokter kandungan surplus. Hal ini bisa terlihat dari catatan Kementerian Kesehatan terkait kebutuhan nasional terhadap dokter kandungan sebanyak 4.695 dokter, ketersediaannya telah mencapai 5.126 dokter.
Tingginya AKI dan surplusnya jumlah dokter kandungan tentunya tidak lepas dari ketimpangan distribusi dokter di Indonesia. Kebanyakan dokter kandungan terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan di daerah, apalagi daerah 3T seperti Papua, jumlahnya sangat minim. Ini karena tingkat kesejahteraan dan fasilitas di daerah dan daerah 3T jauh jika dibandingkan dengan kota besar. Para tenaga spesialis enggan menetap di daerah karena minimnya sarana hidup dan fasilitas kerja yang layak untuk menunjang profesi mereka. Upaya negara untuk melakukan pemerataan melalui program dinas wajib, seperti Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), kini tidak lagi dapat diandalkan, karena dianggap melanggar HAM.
Tingginya AKI menjadi bukti riil sistem yang ada saat ini dalam melindungi nyawa warga negaranya, khususnya kaum ibu telah gagal. Kenyataan ini pun tidak bisa berhenti pada kematian sang ibu saja, namun berdampak pada kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan masa depan anak yang kehilangan ibu. Lebih jauh lagi, ini menyangkut masa depan bangsa dan negara. Negara gagal melindungi nyawa ibu juga kelangsungan hidup anak.
Ekonomi Kapitalisme Biang Keladi
Dalam paradigma sistem ekonomi kapitalisme, pelayanan kesehatan menjadi sekadar komoditas bisnis. Pencarian keuntungan materi menjadi orientasi. Di bidang kesehatan, sistem ekonomi kapitalisme seakan hanya sekadar mengejar total tenaga kesehatan. Distribusi secara berkeadilan gagal dihadirkan, sehingga wajar jika angka surplus di pusat tidak menyelesaikan masalah di daerah.
Ekonomi kapitalisme telah membuat negara memosisikan diri hanya sebagai regulator atau pembuat aturan saja. Si Biang keladi ini telah menjadikan negara bukan sebagai pengurus (raa’in) yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan rakyatnya. Ekonomi kapitalisme membuat akses terhadap dokter kandungan yang berkualitas menjadi barang mewah yang sulit terjangkau oleh rakyat lemah. Surplus dokter kandungan tak bisa dinikmati oleh semua, namun hanya oleh masyarakat perkotaan.
AKI adalah masalah sistemik. Untuk menyelesaikan tidak bisa hanya dengan memindahkan dokter secara paksa, namun berkaitan erat dengan jaminan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan infrastruktur faskes, rumah sakit, alat medis, hingga tenaga penunjang di daerah, yang senyatanya di sistem ini sangat buruk.
Islam Peduli Layanan Kesehatan
Dalam Islam, layanan kesehatan—termasuk pada ibu hamil—merupakan kewajiban negara. Negara yang mengambil Islam sebagai landasan akan memberikan pelayanan dengan membangun fasilitas kesehatan yang merata di setiap daerah. Negara juga akan menyediakan tenaga medis yang cukup dan mumpuni dengan gaji yang sangat layak. Surplusnya dokter kandungan seiring dengan pelayanan.
Dalam Islam terkait pembiayaan, memiliki mekanisme pendapatan yang khas, mulai dari fai, kharaj, ganimah, harta tidak bertuan, pengelolaan SDA, dll. Baitulmal akan mengelola semua pendapatan tadi kemudian disalurkan ke pos-pos yang membutuhkan, salah satunya pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pelayanan terhadap ibu hamil akan terjamin dan AKI pun diminimkan.
Tentunya jaminan ini hanya diperoleh dalam sistem pemerintahan yang mengambil Islam sebagai pijakan. Dan tentunya hanya sistem Khilafah yang mengambil Islam sebagai pijakan, mustahil diterapkan pada negara yang menjadikan kapitalisme sebagai panutan. Sistem pemerintahan Islam dalam naungan Khilafah menawarkan jawaban tepat terkait masalah apa pun termasuk AKI. Yakinlah, Sistem Khilafah adalah pilihan tepat.
Wallaahu a'laam bisshawaab.
No comments:
Post a Comment