Oleh. Puji
Tragedi meninggalnya seorang ibu hamil di Jayapura pada akhir 2025 menegaskan masih lemahnya akses layanan kesehatan ibu dan sistem rujukan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kematian ibu Indonesia pada 2020 mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di Asia Tenggara dan masih jauh dari target SDGs. Ironisnya, secara nasional jumlah dokter spesialis kebidanan dan kandungan (obgin) justru sudah melebihi kebutuhan (https://www.kompas.id/6/6/2026).
Sungguh ironi melihat fakta bahwa tingginya angka kematian ibu yang terjadi di negeri ini yang memiliki dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang banyak. Hal ini terjadi karena kurang meratanya distribusi dokter spesialis kebidanan dan kandungan antara di perkotaan maupun di pedesaan. Bahkan di daerah terpencil 3T seperti Papua sangat minim adanya dokter spesialis kebidanan dan kandungan sehingga kita bisa melihat adanya kematian ibu saat hamil atau melahirkan. Kebanyakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan itu terpusat dan terkonsentrasi di kota kota besar. Adapun di daerah 3T terpencil seperti Papua jumlahnya sangat minim karena tingkat kesejahteraan dan fasilitas kesehatan didaerah 3T jauh jika dibandingkan dengan kota besar.
Angka Kematian Ibu (AKI) tinggi dalam kehamilan maupun saat persalinan melahirkan tentunya menunjukkan negara kurang optimal dalam melindungi nyawa ibu. Hal ini berdampak pada kelangsungan hidup anak karena sosok ibu berperan penting dalam tumbuh kembang anak maupun sebagai pendidik pertama bagi anak di lingkungan keluarga. Distribusi dokter spesialis kebidanan dan kandungan menjadi salah satu penyebab tingginya AKI pada saat kehamilan maupun persalinan. Namun, sebenarnya permasalahannya sistemis yaitu terkait jaminan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan infrastruktur kesehatan. Ini bisa kita lihat terkait ketersediaan fasilitas kesehatan, Rumah sakit, dokter, perawat maupun bidan yang ada di perkotaan, pedesaan bahkan daerah terpencil 3T. Bisa kita lihat tentunya adanya ketimpangan dari segi jumlah maupun kualitas infrastruktur kesehatan dan ketersediaan dokter, perawat maupun bidan yang ada di daerah bahkan daerah terpencil 3T. Makanya di negeri ini sungguh ironi AKI tinggi saat jumlah dokter kandungan surplus.
Fakta ini terjadi karena kita menggunakan kapitalisme sekuler sebagai pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat negeri ini. Kesehatan dalam kapitalisme hanya dianggap sebagai komoditas sehingga dipenuhi untuk tujuan materi (keuntungan) bukan untuk pelayanan rakyat. Kapitalisme hanya peduli pada jumlah tenaga kesehatan tetapi abai dalam distribusinya sehingga tidak menyelesaikan masalah. Bahkan dalam kapitalisme kesehatan itu dijadikan sebagai bisnis untuk mendapatkan keuntungan dan kurang memperdulikan terkait pelayanan terhadap masyarakat miskin yang butuh penanganan saat terjadi kehamilan maupun persalinan. Hal ini menjadi faktor tingginya AKI saat jumlah dokter kandungan surplus.
Kita bisa melihat bagaimana Islam memposisikan kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Islam mengatur terkait pemerataan dalam pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat baik kaya maupun miskin dengan pelayanan seimbang dalam kehamilan maupun persalinan untuk mencegah adanya angka kematian ibu. Islam menekankan bahwa negara menyediakan fasilitas kesehatan, infrastruktur dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) dalam jumlah cukup dan terdistribusi merata baik di kota, desa maupun daerah terpencil 3T. Pembiayaan kesehatan dalam Islam diambil dari baitulmal oleh negara sehingga bisa terjangkau oleh semua rakyat secara merata baik itu kaya maupun miskin. Dalam pengaturan kesehatan berdasarkan Islam diharapkan bisa menjadi solusi masalah tingginya AKI saat dokter kandungan surplus.

No comments:
Post a Comment