Dari Pertamax Menuju Kedaulatan Energi

Oleh Umi Lia

Member Akademi Menulis Kreatif

Faktor global, perang Iran yang memicu ketidakstabilan harga minyak dunia dan beberapa faktor domestik menyebabkan BBM non subsidi semakin merangkak naik. Mulai tanggal 10 Juni 2026, pertamax berubah harga jadi Rp16.250 per liter naik Rp3.950. Sementara pertamax green melonjak menjadi Rp17.000 per liter naik Rp4.100. Kedua jenis BBM ini sudah dipertahankan harganya selama beberapa bulan sebelum mengalami lonjakan. (Kompas.com, 12/6/2026)

Pemerintah berargumen bahwa kenaikan harga BBM ini karena mengikuti harga minyak dunia yang sedang menguat akibat perang Iran. Konflik geopolitik di Timur Tengah memang membuat harga minyak mentah volatile, yaitu  fenomena di mana harga  terus-menerus berubah dengan cepat, tajam dan susah ditebak. Akibat perang yang terjadi di Iran, pasar langsung meresponnya karena takut pasokan minyak bumi terganggu. Sehingga akhirnya harga crude oil ini naik tajam, sekalipun turun tidak lama kemudian naik kembali. Inilah yang disebut volatilitas tinggi yang dipicu oleh ketidakpastian dan risiko tinggi.

Kenaikan ini tentunya akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Karena inflasi, uang yang biasanya cukup untuk belanja sejumlah kebutuhan, otomatis berkurang dan hanya mampu membeli sebagian saja dari barang yang dibutuhkan. Sementara pendapatan riil rakyat tidak bertambah secepat kenaikan harga barang dan jasa. Gaji PNS terakhir naik 1 Januari 2024 sebesar 8%. Sementara UMR/UMK ada kenaikan pada 1 Januari 2026 dengan rata-rata nasional sebesar 7,1%. Di sisi lain, akibat kenaikan dolar sektor manufaktur mulai menghadapi masalah biaya produksi, sehingga mendorong terjadinya efisiensi tenaga kerja yang dapat berujung pada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Seperti yang biasa terjadi, jika ada kenaikan BBM non subsidi, maka masyarakat menengah akan beralih ke pertalite. Hal ini juga diakui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Faktanya ketika harga pertamax dan pertamax green naik, terjadi antrian panjang para pengendara motor yang membeli pertalite, keberadaan solar bersubsidi pun semakin langka di pasaran. Suatu efek wajar ketika permintaan meningkat sedangkan pasokan terbatas maka kelangkaan akan terjadi. Ujung-ujungnya masyarakat terpaksa membeli pertamax dan pertamax green yang selalu tersedia. Inilah yang menyebabkan  inflasi, bukan hanya kelas menengah yang terdampak tapi rakyat pada umumnya ikut merasakannya.

Kenaikan BBM jenis pertamax dan pertamax green adalah suatu keniscayaan karena tata kelola yang dijalankan mengikuti paradigma kapitalistik, kebutuhan rakyat menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Negara mencari keuntungan ketika memenuhi hak-hak rakyatnya. Tanpa peduli bahwa hal itu akan menyusahkan sebagian besar  masyarakat, pemerintah berdalih ini adalah solusi yang bisa menyelamatkan APBN. Padahal faktanya penguasa hanya melayani kepentingan para pemilik modal. BBM sejatinya milik rakyat/umum, tapi dalam sistem kapitalisme sekuler pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta dan asing. Negara berlepas tangan dan hanya berperan sebagai regulator yang pro kapitalis dan abai pada mayoritas warga.

Penerapan sistem kapitalisme sekuler di Indonesia menjadikan kedaulatan energi negara ini rapuh, tidak memiliki kemampuan untuk mengatur, mengendalikan dan menyediakan kebutuhan energinya sendiri. 70% BBM negeri ini impor, maka wajar harga ikut berubah ketika harga minyak dunia naik dan nilai rupiah melemah. Sebenarnya banyak kekayaan yang tersedia yang bisa menjadikan Indonesia berdaulat dalam sektor energi. Hanya saja pemerintah salah dalam mengelolanya. Sehingga sumber daya alam yang melimpah menjadi kutukan tidak membawa kebaikan sedikit pun bagi rakyat banyak. Apa yang harus dilakukan untuk merubah keadaan ini?

Sistem kapitalisme sekuler ini harus diganti dengan sistem Islam, demi mengakhiri kezaliman terhadap rakyat. Sebagai orang yang beriman, harusnya mengetahui bahwa penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah adalah bentuk ketidakadilan yang nyata. Bagaimana tidak, di negara yang menerapkan ideologi kapitalisme ini pemerintah disebut good governance jika menganggap kebutuhan dasar (kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan adalah komoditas ekonomi yang dikomersilkan sehingga harganya terus naik. Selain itu hubungan negara dan warganya tak ubahnya seperti pedagang dan pembeli. Tidak ada bedanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan perusahaan swasta atau asing. Kebijakan yang dikeluarkan selalu merugikan masyarakat dan menguntungkan pemilik modal. Undang-undang Migas (UU 22/2001) membolehkan asing  menguasai sektor migas mulai dari hulu sampai hilir. Inilah yang menyebabkan harga BBM ditentukan harga internasional.

Padahal BBM adalah hak rakyat karena keberadaannya merupakan milik umum. Seorang muslim harus memahaminya bahwa sumber daya energi dalam bahasa hadis adalah api, yang seharusnya dikelola negara tidak boleh diserahkan kepada swasta dan apalagi asing. Selanjutnya didistribusikan secara merata ke seluruh warga, gratis atau dijual dengan harga produksi. Rasulullah saw. bersabda:

"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR Abu Daud)

Dalam Islam, penguasa adalah wakil umat dalam mengelola harta milik umum. Ia adalah pengurus yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa yang diurusnya. Bentuk kepengurusannya itu adalah negara menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan dasar dan pokok rakyat termasuk BBM melalui penerapan politik ekonomi Islam. Untuk itu negara harus mendirikan dan menjalankan industri yang akan mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dari perut bumi. Jika tenaga ahlinya belum ada, maka negara boleh mengontrak tenaga asing dan mempelajari ilmu darinya sehingga nantinya bisa mandiri. Hal ini akan membuat negara memiliki ketahanan energi yang tidak terpengaruh banyak oleh harga internasional akibat adanya perang atau dolar naik.

Tidak hanya ketahanan energi yang terwujud, negara yang menerapkan ideologi Islam akan mampu mewujudkan kedaulatan energi. Karena modal untuk itu sudah tersedia. Negeri-negeri muslim memiliki sumber daya migas yang melimpah selain letaknya yang strategis dikelilingi lautan. Sehingga bisa mengembangkan energi terbarukan. Kemudian dengan penerapan politik ekonomi Islam, harga energi bisa terjangkau rakyat dan industri kecil. Negara tetap mampu menyediakan BBM dan listrik yang murah walaupun harga di tingkat global naik. Selain itu, keadilan sistem Islam akan menjangkau seluruh wilayah sampai ke pelosok 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan dan terluar.  Jadi kenaikan BBM saat ini bukan hanya masalah teknis, melainkan masalah ideologis. Pengelolaan BBM oleh negara tidak sesuai syariat, maka wajar timbul persoalan yang terus berulang. Karena itu solusinya adalah terapkan hukum Allah yang menciptakan bumi dan seisinya. Sehingga terwujud baldatun thayyibatun warabbun ghafur, yaitu sebuah negara yang subur, makmur dan penduduknya senantiasa bersyukur serta diampuni oleh Allah Swt.

Wallahu a'lam bish shawwab.