Rupiah Melemah,Cermin Rapuhnya Sistem Ekonomi Kapitalisme

 

Oleh :

ummu fatih ( Pegiat Opini)

       Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi alarm serius bagi kondisi ekonomi Indonesia. Rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar AS bukan sekadar angka statistik di layar pasar keuangan, melainkan pertanda beratnya tekanan hidup yang harus ditanggung masyarakat, terutama kalangan menengah bawah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya energi, bahan baku industri, hingga meningkatnya jeratan pinjaman online menunjukkan bahwa dampak pelemahan rupiah menjalar langsung ke dapur rakyat. Ironisnya, di tengah situasi tersebut, pemerintah justru memandang kondisi ekonomi masih relatif aman.

       Nilai tukar rupiah yang melemah hingga menyentuh Rp17.600 per dolar AS memicu kekhawatiran luas terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pelemahan ini dipengaruhi oleh tekanan global, terutama konflik geopolitik internasional, keluarnya modal asing, serta tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor dan utang luar negeri.

        Pelemahan rupiah membuat harga barang impor naik. Dampaknya tidak hanya dirasakan industri besar, tetapi juga masyarakat kecil. Harga bahan baku produksi meningkat, biaya distribusi naik, dan harga energi semakin mahal. Nelayan Pantura misalnya, mengalami kenaikan harga solar nonsubsidi hingga Rp30 ribu–Rp40 ribu per liter sehingga banyak kapal berhenti melaut karena biaya operasional tidak tertutupi hasil tangkapan.

        Artinya, pelemahan rupiah bukan hanya masalah kurs valuta asing, tetapi telah menggerus kemampuan ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas produksi harian.

        Tekanan ekonomi yang semakin berat membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, banyak warga memilih jalan pintas melalui pinjaman online (pinjol).

        OJK mencatat total pinjaman pinjol masyarakat Indonesia mencapai Rp98,54 triliun pada Januari 2026, meningkat sekitar 25 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat kredit macet pun ikut naik. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi meminjam untuk kebutuhan sekunder semata, tetapi juga untuk bertahan hidup.

       Fenomena “gali lubang tutup lubang” semakin marak. Banyak keluarga harus berutang demi membeli bahan pokok, membayar sekolah anak, biaya kesehatan, bahkan sekadar membayar cicilan sebelumnya. Situasi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terus melemah di tengah kenaikan harga yang tidak terkendali.

        Di tengah kecemasan masyarakat terhadap melemahnya rupiah, pemerintah justru memberikan pernyataan yang dianggap kurang peka terhadap realitas rakyat. Presiden Prabowo misalnya menyatakan bahwa rakyat desa tidak terlalu terdampak karena “rakyat desa tidak pakai dolar.”

        Pernyataan tersebut menuai kritik karena walaupun rakyat desa tidak menggunakan dolar secara langsung, mereka tetap terdampak melalui kenaikan harga pupuk, BBM, pangan, alat produksi, dan kebutuhan lain yang terkait impor atau distribusi energi.

        Sikap pemerintah yang menganggap kondisi masih aman menunjukkan adanya jarak antara penguasa dengan realitas penderitaan rakyat di lapangan.

       Perang dan ketegangan geopolitik internasional, khususnya konflik AS-Iran, berdampak besar terhadap pasar global. Ketika konflik meningkat, investor dunia cenderung menarik modal dari negara berkembang dan memindahkannya ke aset yang dianggap aman seperti dolar AS dan emas. Akibatnya, dolar menguat sedangkan rupiah tertekan.

         Sistem ekonomi kapitalisme global membuat negara-negara berkembang sangat rentan terhadap gejolak internasional.

       Indonesia sangat bergantung pada dolar untuk perdagangan internasional, pembayaran utang, impor energi, hingga transaksi keuangan global. Ketika dolar menguat, seluruh sendi ekonomi nasional ikut terguncang. Ketergantungan ini menunjukkan lemahnya kedaulatan ekonomi negara dalam sistem kapitalisme global.

       Pernyataan bahwa rakyat desa tidak memakai dolar menunjukkan cara pandang yang terlalu sempit terhadap persoalan ekonomi. Pemerintah seolah melihat dampak dolar hanya secara langsung, padahal mekanisme ekonomi modern membuat seluruh harga saling terhubung.

       Harga pupuk naik karena bahan baku impor mahal. Harga BBM naik karena impor energi dan pelemahan rupiah. Biaya transportasi naik lalu memicu kenaikan harga pangan. Pada akhirnya rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya.

       Namun solusi yang ditempuh pemerintah cenderung bersifat tambal sulam: subsidi terbatas, bantuan sementara, atau penambahan utang negara. Kebijakan ini tidak menyentuh akar masalah, yaitu ketergantungan ekonomi terhadap sistem kapitalisme ribawi dan dominasi dolar.

       Dalam sistem ekonomi kapitalisme, negara cenderung bertindak sebagai regulator, bukan penanggung jawab penuh kesejahteraan rakyat. Akibatnya, ketika harga naik dan ekonomi sulit, masyarakat dipaksa mencari jalan keluar sendiri.

        Pinjaman online tumbuh pesat karena rakyat tidak memiliki perlindungan ekonomi yang memadai. Negara tidak mampu menjamin kebutuhan dasar rakyat secara optimal. Di sisi lain, utang negara terus bertambah sehingga beban ekonomi masa depan semakin berat.

       Rakyat akhirnya hidup dalam lingkaran kesulitan: harga naik, pendapatan stagnan, utang bertambah, dan ketidakpastian ekonomi terus menghantui.

       Dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam karya Taqiyuddin An-Nabhani dijelaskan bahwa Islam menetapkan emas dan perak sebagai standar mata uang. Sistem ini membuat nilai uang lebih stabil karena memiliki nilai intrinsik.

        Berbeda dengan fiat money saat ini yang mudah dicetak tanpa batas dan rentan inflasi, dinar dan dirham memiliki kestabilan yang lebih kuat. Karena itu Islam tidak menggantungkan nilai mata uang pada kepercayaan pasar atau dominasi negara tertentu seperti dolar AS.

Allah SWT berfirman:

> “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak...”

(QS At-Taubah: 34)

       Ayat ini menunjukkan bahwa emas dan perak telah diakui sebagai alat ukur nilai dalam Islam.

        Dengan standar emas dan perak, gejolak kurs yang ekstrem dapat diminimalkan. Negara tidak mudah terombang-ambing oleh spekulasi pasar global.

       Islam memiliki mekanisme ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan. Negara wajib memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi dan mencegah praktik ekonomi yang merusak seperti riba, monopoli, penimbunan, dan spekulasi.

Allah SWT berfirman:

> “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS Al-Baqarah: 275)

       Riba adalah akar dari sistem utang berbunga yang menjerat individu maupun negara. Dalam sistem kapitalisme, ekonomi tumbuh di atas fondasi utang sehingga masyarakat terus dibebani cicilan dan bunga.

        Islam juga mengatur kepemilikan umum seperti tambang, minyak, gas, dan energi agar tidak dikuasai swasta atau asing. Hasil pengelolaan sumber daya alam dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat sehingga harga energi dapat dijaga tetap murah.

Rasulullah SAW bersabda:

> “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”

(HR Abu Dawud)

       Hadis ini menjadi dasar bahwa energi dan sumber daya vital tidak boleh diprivatisasi.

       Dalam Islam, pemimpin bukan sekadar administrator negara, tetapi penanggung jawab kesejahteraan rakyat. Rasulullah SAW bersabda:

> “Imam adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

(HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan:

> “Imam adalah junnah (perisai).”

(HR Muslim)

       Artinya negara wajib melindungi rakyat dari kesengsaraan hidup, kelaparan, ketidakstabilan harga, dan ketidakadilan ekonomi. Negara tidak boleh membiarkan rakyat mencari jalan sendiri melalui utang ribawi atau pinjaman online.

        Islam mewajibkan negara menyediakan lapangan kerja, menjamin kebutuhan pokok, mengelola kekayaan alam untuk rakyat, serta memastikan distribusi kekayaan tidak hanya beredar di kalangan elite.

       Dengan penerapan sistem ekonomi Islam secara kaffah, kesejahteraan tidak dibangun di atas utang dan spekulasi, tetapi di atas keadilan distribusi, kestabilan mata uang, dan tanggung jawab negara terhadap rakyat.

       Pada akhirnya,melemahnya rupiah bukan sekadar persoalan kurs, tetapi cermin rapuhnya sistem ekonomi yang bertumpu pada kapitalisme global dan ketergantungan terhadap dolar. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil melalui kenaikan harga, mahalnya energi, dan jeratan utang pinjol.

       Ketika pemerintah gagal memahami akar masalah dan hanya menawarkan solusi tambal sulam, rakyatlah yang menjadi korban utama. Karena itu, diperlukan perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan tata kelola negara.

       Islam menawarkan solusi yang menyeluruh: mata uang stabil berbasis emas dan perak, larangan riba, pengelolaan sumber daya alam untuk rakyat, serta kepemimpinan yang benar-benar menjadi pelindung masyarakat. Dengan sistem itulah kesejahteraan rakyat tidak lagi menjadi slogan, tetapi kenyataan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.