Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mengungkapkan rencana untuk menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang tidak relevan dengan kebutuhan kehidupan dunia di masa depan (KOMPAS.com)
Kemendikti sainstek, Badri Munir Sukoco dalam simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, pada Kamis 23 April mengatakan Kemendikti saintek akan menyusun prodi yang dibutuhkan di masa mendatang. Penentuan tersebut juga akan didasarkan pada kajian-kajian program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTKP)
Saat ini data statistik pendidikan tinggi, prodi bidang ilmu sosial mencakup 60 persen. Dengan kata lain, prodi yang paling banyak adalah kependidikan atau keguruan. ( Kompas.com, 25 April 2026).
Indonesia saat ini terus menggaungkan soal bonus demografi. Akan tetapi jika lulusan pendidikan tinggi yang diharapkan tidak bisa mengantarkan kepada Indonesia menjadi negara maju dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi masa depan, maka tidak akan tercapai tujuan itu.
Setiap tahun Kemendikti sainstek meluluskan 490.000 dari pendidikan, sedangkan dalam waktu yang sama, lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20.000, maka sisanya 470.000 tidak memiliki pekerjaan. Ini menunjukkan ketimpangan antara lapangan kerja dengan tenaga kerja.
Adopsi Liberalisme-Sekuler
menyebabkan PT harus menyesuaikan dengan tuntutan dunia industri. Daya serap tenaga kerja PT tidak sesuai dengan tenaga kerja, sehingga pada akhirnya banyak tenaga kerja yang menjadi pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan.
Selain itu, negara lepas tangan dan kurang tanggung jawab terhadap kebutuhan Sumber Daya Manusia ( SDM) dan untuk melayani urusan rakyat. Kebijakan yang diambil oleh negara merupakan reaksi dan respons terhadap berbagai macam kepentingan yang saling bersaing. Sehingga pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban.
Kepemimpinan dalam pandangan Islam
Hal ini sangat berbeda dengan pandangan Islam, mengenai kepemimpinan. Dalam Islam negara memiliki kebutuhan untuk mencetak ahli dalam bidang yang sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam melayani urusan rakyatnya. Tugas pokok negara dalam Islam adalah melayani kebutuhan rakyat.
Dalam Islam pemimpin adalah junnah (perisai) dan raa'in ( pemelihara) urusan rakyat. Dalam Islam, pemimpin sadar akan tanggung jawabnya sebagai pemegang amanah dalam pengurusan rakyat. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah amanah yang kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.
Rasulullah Saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim "Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
Dunia pendidikan ( termasuk pendidikan tinggi) adalah tanggung jawab langsung negara. Negara lah yang menentukan mulai dari kurikulum dan pembiayaan untuk Sumber Daya Manusia pendidikan termasuk sarana dan prasarananya.
Negara mandiri dalam mengelola Pendidikan Tinggi, tidak bergantung kepada tekanan baik dalam negeri maupun pihak luar negeri, karna standar dalam pendidikan Islam adalah berdasarkan kepada syariat Islam. Hanya dengan sistem Islam, maka rahmatul Lil alamin akan tercapai.
Allahu a'lam bishawwab.
No comments:
Post a Comment