Oleh Nining Sarimanah
Memasuki bulan Ramadan, seluruh umat Islam, termasuk muslim di Indonesia fokus meningkatkan ibadah dan berbagai amalan kebaikan untuk mengejar keutamaan yang hanya Allah berikan pada bulan tersebut. Ramadan juga menjadikan pola makan pun berubah sehingga agar badan tetap fit meskipun beraktivitas seperti sekolah pada anak, makanan bergizi harus tetap terpenuhi.
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang bertujuan mulia untuk mengurangi angka malnutri dan stunting "dipaksa" jalan terus, walaupun umat Islam sedang berpuasa. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan bahwa MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan 2026 dengan skema yang akan diatur dalam pelaksanaan sehingga mendukung umat yang menjalankan puasa. Untuk sekolah dengan siswa muslim, maka MBG dibagikan berupa makanan kering, ini berlaku bagi siswa yang berpuasa.
Sementara itu, bagi ibu hamil dan balita, MBG diberikan tetap makanan siap makan. Adapun sekolah non-muslim juga akan mendapatkan MBG seperti biasa. Selain itu, bagi santri MBG diberikan jam sore atau menjelang waktu berbuka puasa. Sebelumnya, Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional memastikan program MBG tetap berjalan selama Ramadan dengan sasaran selain siswa di sekolah, program MBG menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita dengan tujuan menekan angka stunting. (kemenkopangan.go.id, 29/1/2026)
MBG Bukan untuk Kepentingan Rakyat
Perhatian pemerintah untuk mengentaskan angka malnutrisi dan stunting dengan perbaikan gizi pada anak sekolah melalui Makan Bergizi Gratis patut diapresiasi. Namun, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian menilai pemberian makanan kering berupa telur rebus, kurma, telur asin atau pindang, susu, hingga abon kepada siswa selama Ramadan berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal.
Eliza menyarankan mengganti skema makan kering dengan paket bahan pangan segar yang berimbang seperti sayur, beras, kacang hijau, susu, protein, dan buah. Paket tersebut diberikan diberikan secara mingguan kepada murid atau orang tua agar manfaat gizinya tetap terjaga selama bulan Ramadan. Menurutnya makan kering cenderung mengandung gula, natrium, dan bahan pengawet yang tinggi.
Mewujudkan generasi bangsa tumbuh sehat secara fisik dan cerdas menjadi kewajiban negara. Akan tetapi jika di bulan Ramadan MBG tetap berjalan dengan makanan kering, ini menunjukkan kebijakan yang dipaksakan agar dapur SPPG tetap beroperasi. Terlebih selama MBG berjalan ribuan siswa menjadi korban keracunan dan pemerintah tidak peduli dengan suara ahli gizi juga teriakan rakyat.
Karena itu, pemenuhan gizi bagi anak sekolah sejatinya bukanlah tujuan utama pemerintah. Makan Bergizi Gratis justru menjadi mesin politik dan bisnis yang menggiurkan. Sejak awal program ini dirancang agar tidak bisa dihentikan, meskipun sudah bermasalah dalam pelaksanaannya.
Bagaimana tidak menjadi mesin politik, siswa SMA kelas 3 tahun 2026 sudah berusia 18 tahun pada 2029, mereka telah memiliki hak pilih. Artinya, pesta demokrasi 2029 generasi MBG ini akan masuk TPS dengan hutang budi yang nyata yaitu makan siang gratis bertahun-tahun. Ini politik perut generasi baru yang sangat efektif meraih dukungan suara.
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program ini bukanlah lembaga biasa. Program ini didominasi purnawirawan TNI: Wakil Kepala: Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Sekretaris Utama: Brigjen (Purn) Sarwono. Inspektur Utama: Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman. Mayoritas eselon tinggi adalah mantan jenderal dan beberapa deputi juga purnawirawan. Yayasan-yayasan mitra di daerah juga berafiliasi dengan jaringan pensiunan TNI. Ini bukan kebetulan, tetapi kontrol terstruktur.
Belum lagi, untuk mendirikan satu dapur SPPG dengan peralatan lengkap, tanpa menghitung tanah dan bangunan dibutuhkan dana Rp1,5 miliar. Siapa yang sanggup? Tentu mereka yang memiliki modal besar: pengusaha menengah, pejabat daerah, DPRD, bupati/walikota, hingga jaringan Kodam-Kodim dan Polda-Polres. Bagaimana dengan orang kecil? Sudah pasti sulit masuk.
Di sisi lain, program MBG membutuhkan pangan dengan jumlah yang besar dan yang berada dalam rantai ini adalah perusahaan besar: Pokphand, Japfa, Widodo Makmur, Ultra Jaya, dll. Tidak ketinggalan tengkulak lokal yang dibekingi aparat ikut bermain. Mereka semua menguasai suplai beras, telur, susu, dan bahan baku. Ini oligopoli yang di-backup jejaring kekuasaan.
Dari sisi keuntungan yang diraup oleh satu dapur SPPG mencapai sekitar Rp200 juta/bulan atau (Rp2,4 miliar/setahun). Bisa dibayangkan, jika satu orang kuasai 3-5 dapur, dalam 5 tahun bisa puluhan miliar, sungguh bisnis yang menguntungkan! Belum lagi pesantren besar (5.000-20.000 santri) yang dapat MBG dan SPP bulanan utuh. Di tingkat kades dan lurah, mereka mendapat 'mainan' dana desa, bagi ormas seperti MUI dijanjikan gedung megah 40 lantai, dan jutaan aparat desa juga karyawan koperasi. Semua ini bisa dikatakan mesin politik yang brutal.
Karena itu, tidak heran Presiden Prabowo tidak peduli dengan ribuan siswa keracunan, kritik rakyat, sampai anggaran pendidikan disunat. Prabowo sudah tidak perlu suara rakyat biasa. Ia sudah pegang simpul-simpul kekuasaan yang jauh lebih kuat seperti militer, pesantren, pengusaha lokal, ormas, dan desa. Jadi ini bukan soal kepedulian gizi anak, tetapi investasi jangka panjang untuk 2029 dan seterusnya. (Parahyangan-post.com,15/2/2026)
Sangat jelas, kebijakan besar ini bukanlah demi kepentingan rakyat terutama perbaikan gizi generasi, tetapi hanya menguntungkan segelintir orang yakni para pemilik modal dan upaya sistematis agar rezim hari ini tetap melanggengkan kekuasaannya.
Jaminan Pangan dalam Islam
Berbeda dengan Islam, sistem Islam memiliki mekanisme yang jelas dalam penjaminan pemenuhan gizi pada anak dan keluarga diberikan kepada kepala keluarga dengan cara negara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dengan begitu, kebutuhan gizi bagi keluarga bisa dipenuhi. Namun, jika kondisi tidak mencukupi kewajiban nafkah beralih ke wali, kerabat yang mampu, tetangga yang mampu, dan terakhir negara melalui baitulmal.
Penjaminan negara terhadap pemenuhan makan per individu harus murni karena pelayanan, bukan dijadikan komoditas bisnis, target proyek, dan peluang politik praktis. Sebab, kedudukan penguasa dalam Islam sebagai pengurus dan pengatur urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. kelak di akhirat atas amanah kepemimpinannya.
Penguasa dalam Islam akan menjalankan perannya dengan baik dan bertanggung jawab mengurus rakyatnya, termasuk menjaga amanah dalam mengelola keuangan di baitulmal berdasarkan fungsi dan skala prioritas. Rasulullah saw. menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Tidaklah seorang manusia yang diamanati Allah Swt. untuk mengurus urusan rakyat lalau mati dalam keadaan ia menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya."
Kesimpulan
Pemenuhan gizi bagi setiap individu rakyat termasuk pelajar menjadi tanggung jawab utama bagi pemimpin. Namun, amanah itu tidak akan dilaksanakan oleh penguasa dalam sistem kapitalisme sekuler. Kapitalisme menjadikan penguasa memandang rakyat hanya sebagai objek untuk meraih keuntungan dan tujuan politiknya. Alhasil, setiap program yang telah sahkan merugikan dan menyengsarakan rakyat.
Islam berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler. Islam menjadikan negara tegak atas akidah Islam. Atas dasar ini, maka penguasa memiliki tanggung jawab dalam mengurus urusan rakyatnya, bukan hanya urusan pangan tetapi juga sandang dan papan, bahkan kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Penguasa akan bekerja untuk melayani rakyat karena ia sadar bahwa jabatan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment