BUKITTINGGI — Ruang sidang DPRD Kota Bukittinggi yang biasanya kaku, berubah menjadi panggung kegelisahan pada Senin (23/2/2026). Puluhan pedagang Pasar Pabukoan Belakang Balok hadir membawa satu pertanyaan besar di hadapan para wakil rakyat: Mengapa aturan hanya tajam di satu sudut jalan, namun tumpul di sudut lainnya?
Polemik pelarangan berjualan takjil menjelang Ramadhan tahun ini tidak lagi sekadar urusan ketertiban umum. Ia telah bergeser menjadi ujian rasa keadilan bagi warga kecil di kota seluas 25 kilometer persegi ini. Di hadapan pimpinan DPRD yang dipimpin Syaiful Efendi, sebuah fakta mengejutkan mencuat ke permukaan. Juru bicara pedagang mengungkapkan adanya perubahan pola distribusi "biaya" di lapangan. Jika tahun-tahun sebelumnya mereka rutin menyetor sejumlah uang ke pihak kelurahan, tahun ini komitmen itu diputus karena pedagang lebih memilih menyumbang ke anak yatim.
Pernyataan ini seolah melempar bola panas ke tengah forum gabungan anggota dewan. Apakah penertiban yang masif ini murni karena aturan, atau ada hubungannya dengan hilangnya "aliran" yang biasanya lancar? Ketegangan memuncak saat pedagang mengadu ke DPRD mengenai standar ganda penegakan aturan. Satpol PP Kota Bukittinggi dinilai sangat garang di kawasan Belakang Balok, namun menutup mata terhadap aktivitas serupa di kawasan Tarok.
Ketidakadilan ini semakin terasa pahit bagi pedagang yang mengadu ke gedung wakil rakyat tersebut. Proses hukum melalui sidang Tipiring berjalan begitu cepat dengan penyitaan barang bukti mulai dari meja lipat hingga termos air. Sementara itu, janji pemerintah kota mengenai solusi relokasi dinilai para anggota DPRD masih berupa peta imajiner yang tidak memberikan kepastian bagi perut rakyat.
Rapat di gedung DPRD ini sempat diskors selama 30 menit dengan harapan Wali Kota Ramlan Nurmatias hadir langsung. Namun, kursi itu tetap kosong karena alasan agenda lain, meninggalkan para anggota dewan dan pedagang dalam ketidakpastian. Syaiful Efendi akhirnya menutup rapat dengan janji kelanjutan, namun tidak mampu membendung kegelisahan yang terlanjur meluap.
Perselisihan ini kini menjadi konsumsi publik, terutama setelah video adu mulut antara Kasatpol PP Sanji dan anggota DPRD Ibra Yaser viral di media sosial. Di mata masyarakat, gedung DPRD Bukittinggi hari itu menjadi saksi nyata atas narasi klasik yang kembali bergaung: Hukum terasa tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Kini, rakyat menanti apakah para wakil mereka mampu mendesak kepastian yang adil sebelum beduk Ramadhan pertama ditabuh. (R. Sitepu)
No comments:
Post a Comment