Oleh: Rita Handayani
(Penulis)
Dunia hari ini menyaksikan sebuah babak baru dari sandiwara geopolitik yang paling kejam di abad ke-21. Palestina, khususnya Gaza, bukan lagi sekadar medan perang fisik yang melibatkan mesiu dan baja, melainkan telah menjelma menjadi laboratorium bagi proyek imperialisme modern yang dikemas secara rapi dalam narasi "rekonstruksi", "pembangunan", dan "perdamaian".
Laporan terbaru dari berbagai kanal media internasional, termasuk investigasi BBC Indonesia dan Middle East Eye, mengungkap tabir keterlibatan aktif tokoh-tokoh sentral arsitek politik AS seperti Jared Kushner dalam merancang wajah baru Gaza—sebuah proyek ambisius yang secara provokatif disebut sebagai "New Gaza".
Bagi para pengemban dakwah yang berpikir politis (mufakirun siyasiyun), fenomena ini tidak boleh dipandang sebagai sekadar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah serangan pemikiran (ghazwul fikri) dan manuver politik (kifah siyasi) tingkat tinggi yang dirancang untuk mengubur persoalan pokok Palestina di bawah tumpukan beton dan gemerlap investasi kapitalistik. Proyek ini bertujuan menggeser paradigma umat dari perjuangan pembebasan lahan wakaf menjadi perburuan kesejahteraan ekonomi semu di bawah ketiak penjajah.
Rekonstruksi di Atas Genosida dan Pembersihan Etnis
Fakta-fakta yang tersaji hari ini menunjukkan betapa rendahnya nilai kemanusiaan di mata ideologi Kapitalisme-Sekuler. Ketika ribuan nyawa melayang dan infrastruktur dasar Gaza diratakan dengan tanah, para elit global justru melihatnya sebagai "peluang pasar" yang menjanjikan. Menteri-menteri ekstremis dalam kabinet Israel secara terang-terangan menyerukan penghancuran total Gaza dan pengusiran paksa warganya demi melapangkan jalan bagi pemukiman ilegal baru. Di saat yang sama, Amerika Serikat (AS) tampil dengan wajah ganda: di satu sisi menyuplai senjata, di sisi lain menyiapkan cetak biru pembangunan "New Gaza".
Namun, perlu kita pertegas, ini bukanlah pembangunan kembali (reconstruction) untuk kesejahteraan rakyat Palestina. Ini adalah upaya sistematis untuk menghilangkan jejak genosida. Dengan merencanakan pembangunan menara-menara pesisir mewah, resort wisata, hingga pusat data (data centres) berteknologi tinggi, Barat mencoba menghapus memori kolektif dunia tentang tanah yang telah dibasahi darah para syuhada. Mereka ingin mengubah Gaza dari simbol perlawanan (izzah) menjadi simbol ketergantungan ekonomi global.
Pembentukan "Dewan Perdamaian Gaza" (DPG) oleh AS mempertegas niat jahat tersebut. DPG bukanlah lembaga mediasi yang netral, melainkan instrumen kendali total (total control) untuk memastikan Gaza tetap berada dalam orbit kepentingan Barat. Strategi "merangkul" negeri-negeri Muslim ke dalam dewan ini adalah taktik klasik divide and conquer serta upaya mencari stempel legitimasi agar dunia Islam bungkam terhadap penguasaan absolut Israel atas wilayah pesisir Palestina tersebut.
Belenggu Ideologi Sekuler-Kapitalisme
Mengapa proyek "New Gaza" ini begitu berbahaya secara ideologis? Karena ia menggunakan pendekatan Free Market Gaza sebagai senjata politik. Dalam pandangan Kapitalisme, tanah tidak lagi memiliki nilai kesucian (taqdis), melainkan hanya dilihat sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan.
AS dan sekutunya sedang menjalankan strategi "Menukar Akidah dengan Perut". Mereka ingin menciptakan masyarakat Gaza yang sekuler, di mana rakyatnya disibukkan dengan gaya hidup konsumtif, persaingan kerja di perusahaan multinasional, dan kenyamanan fasilitas modern, sehingga secara perlahan kewajiban ideologis untuk membebaskan tanah wakaf umat terlupakan. Inilah bentuk perbudakan modern: penjajahan yang tidak lagi menggunakan rantai besi, melainkan menggunakan ketergantungan finansial.
Para kapitalis ini memahami bahwa kekuatan Gaza terletak pada ideologi Islamnya yang tak terpatahkan. Maka, melalui "New Gaza", mereka mencoba melakukan de-islamisasi politik secara perlahan. Jika umat telah menerima bahwa "kemajuan" hanya bisa dicapai melalui kerjasama dengan investor Barat dan tunduk pada aturan main internasional, maka tamatlah riwayat perlawanan fisik maupun pemikiran di tanah Palestina.
Racun Nasionalisme dan Sekat Nation-State
Analisis kedua yang harus dipahami oleh para pengemban dakwah adalah peran mematikan dari paham nasionalisme dan sistem negara-bangsa (nation-state). Mengapa negeri-negeri Muslim di sekitar Palestina—yang memiliki jutaan tentara dan ribuan tank—seolah lumpuh total menghadapi kekejaman ini? Jawabannya adalah karena mereka terbelenggu oleh berhala nasionalisme.
Sekat-sekat nasionalisme yang diwariskan oleh Perjanjian Sykes-Picot telah menjadi tembok terbesar yang menghalangi bantuan militer nyata. Para penguasa di Mesir, Yordania, Saudi, hingga Turki, berlindung di balik dalih "kedaulatan" dan "kepentingan nasional" masing-masing. Mereka merasa tidak memiliki kewajiban syar'i untuk mengirimkan pasukan guna melindungi saudara seakidah karena perbedaan paspor.
Nasionalisme telah mereduksi persoalan Palestina yang seharusnya menjadi urusan Ummatan Wahidah (Umat yang Satu) menjadi sekadar urusan "dalam negeri" Palestina atau masalah kemanusiaan universal yang hambar. Para penguasa Muslim lebih takut melanggar hukum internasional buatan PBB daripada melanggar perintah Allah SWT untuk menolong saudara yang tertindas. Ketidakberdayaan ini dimanfaatkan secara cerdik oleh AS melalui DPG untuk menyeret para penguasa ini menjadi "penjaga gerbang" bagi kepentingan Israel di kawasan tersebut.
Kembali ke Akar Sejarah dan Tanggung Jawab Akidah
Sebagai solusi fundamental, kita harus menegaskan kembali status hukum tanah Palestina dalam Islam. Gaza dan seluruh wilayah Palestina dari sungai hingga laut (From the river to the sea) adalah Ardhul Muqaddasah (Tanah yang Disucikan) dan tanah Kharijiyah yang statusnya adalah tanah milik seluruh umat Islam hingga hari kiamat. Status ini diperoleh melalui Fathul Islam (Penaklukan Islam) yang sah, sehingga tidak ada seorang pun, baik individu, organisasi, maupun pemerintah, yang berhak menyerahkannya kepada musuh meski sejengkal.
1. Refleksi Sejarah: Bagaimana Islam Menjaga Palestina
Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa Palestina tidak pernah dibebaskan melalui meja perundingan, lobi diplomatik, atau dewan perdamaian bentukan kaum kafir penjajah. Kebebasan Palestina selalu berkelindan dengan ketegasan kepemimpinan Islam:
● Khalifah Umar bin Khattab: Saat memasuki Yerusalem (Iliya), beliau tidak datang sebagai pemohon, melainkan sebagai pemimpin yang membawa kemuliaan Islam. Perjanjian Umariyah yang beliau tanda tangani memberikan jaminan keamanan bagi penduduk setempat dengan syarat kedaulatan politik berada di tangan Islam, bukan berbagi kekuasaan dengan imperium Romawi.
● Panglima Shalahuddin Al-Ayyubi: Beliau memahami bahwa musuh tidak akan pergi dengan kata-kata manis. Shalahuddin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyatukan faksi-faksi Muslim di Mesir dan Syam di bawah satu visi akidah sebelum akhirnya melancarkan jihad yang menentukan di Hattin. Tanpa kesatuan politik dan militer, Palestina mustahil kembali ke pangkuan Islam.
● Sultan Abdul Hamid II: Di masa senja Daulah Utsmaniyah, beliau memberikan teladan politik yang luar biasa. Ketika Theodor Herzl menawarkan jutaan emas untuk melunasi hutang negara sebagai imbalan atas tanah Palestina, Sultan menjawab: "Sakitnya dipotong-potong tubuhku lebih ringan bagiku daripada melihat Palestina dipisahkan dari Daulah Islam." Beliau memahami bahwa menjaga Palestina adalah menjaga kehormatan akidah.
2. Urgensi Mobilisasi Umum dan Penolakan Normalisasi
Bagi umat Islam saat ini, tindakan yang harus diambil sangat jelas. Pertama, menolak secara mutlak segala bentuk normalisasi hubungan dengan entitas Zionis, baik dalam bidang ekonomi, budaya, apalagi politik melalui proyek "New Gaza". Memberikan restu pada proyek ini sama saja dengan melegalkan perampasan tanah umat.
Kedua, umat harus menuntut para pemegang kekuasaan dan pemilik kekuatan militer (ahlul quwwah) di negeri-negeri Muslim untuk bergerak melakukan Nushrah yang nyata. Bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan kain kafan memang diperlukan, namun itu hanyalah solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah. Akar masalahnya adalah penjajahan militer, maka solusinya adalah pengusiran militer pula. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 141 bahwa Dia tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang beriman—ini adalah perintah bagi kita untuk memutus segala jalan dominasi mereka.
Strategi Perjuangan Pengemban Dakwah (Siyasiyun Mufakirun)
Para pengemban dakwah ideologis memiliki peran vital sebagai kompas politik umat. Tugas Anda bukan sekadar mengajak orang shalat atau bersedekah, melainkan memimpin perubahan peta politik dunia. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang harus dilakukan:
A. Membongkar Makar (Kasyful Khuthath):
Lakukan aktivitas intellectual warfare dengan menelanjangi niat jahat di balik istilah-istilah moderat seperti "rekonstruksi" atau "investasi". Jelaskan kepada umat bahwa di balik menara-menara mewah New Gaza terdapat penjara digital dan pengintaian total terhadap pejuang Islam. Jangan biarkan umat tertipu oleh bungkus kemanusiaan yang palsu.
B. Edukasi Politik Ideologis (At-Tasqif As-Siyasi):
Tanamkan kesadaran bahwa solusi Palestina bukan pada solusi dua negara (Two-State Solution), bukan pada PBB, dan bukan pada negosiasi. Solusi Palestina hanya satu: Jihad dan Khilafah. Jelaskan secara rasional dan syar'i mengapa tanpa institusi Khilafah, kekuatan militer umat akan selalu terpecah dan tidak akan pernah memiliki kemauan politik untuk membebaskan Al-Aqsa.
C. Membangun Opini Umum dan Kesadaran Umum:
Gerakkan massa bukan sekadar untuk berdemonstrasi emosional, melainkan untuk menuntut perubahan sistemik. Sasar para tokoh masyarakat, intelektual, dan perwira militer agar mereka sadar akan tanggung jawab mereka di hadapan Allah SWT. Satukan visi mereka bahwa satu-satunya cara menghentikan makar AS-Israel adalah dengan memutus hubungan diplomatik dan menyatukan kekuatan dunia Islam di bawah satu kepemimpinan.
Khilafah Sebagai Perisai yang Hilang
Persoalan Gaza tidak akan pernah menemui titik terang selama sistem internasional yang menaunginya masih didominasi oleh tata dunia kapitalistik yang rasis. PBB, DPG, dan semua organisasi internasional hanyalah alat bagi negara pemenang Perang Dunia II untuk memelihara kepentingan mereka.
Oleh karena itu, perjuangan membebaskan Palestina adalah perjuangan menegakkan kembali Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah. Khilafah adalah Junnah (Perisai). Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu laksana perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR. Muslim).
Tanpa perisai ini, tubuh umat Islam akan terus tercabik-cabik. Tanpa perisai ini, Gaza akan terus menjadi ladang pembantaian yang kemudian dipoles menjadi ladang bisnis oleh para penjajah. Wahai para pengemban dakwah, bangkitlah! Jadikan Islam sebagai satu-satunya standar berpikir dan bertindak. Teruslah melakukan perjuangan politik dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Kemenangan itu dekat, dan janji Allah tentang kembalinya kekuasaan umat Islam adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar oleh makar manusia manapun.
وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
“Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.” (QS. Yusuf [12]: 21)
No comments:
Post a Comment