Oleh Guspiyanti
(Aktivis Muslimah)
Jalan poros Samarinda-Balikpapan nyaris putus. Tepatnya di ruas Km 28 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jalan yang nyaris putus ini membuat kendaran umum maupun truk yang lewat kesulitan. Bahkan terjadi kemacetan karena banyaknya truk bermuatan yang melalui jalur ini. Untuk sementara pengendara yang ingin menuju ke Balikpapan atau sebaliknya, maupun ke Sangasanga melewati tol Balikpapan-Samarinda.(Kaltim post.com)
Pergerakan tanah mulai terdeteksi pada (24/5/2025) lalu, selain jalan yang nyaris putus saat ini 11 rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah, bahkan nyaris ambruk akibat longsor. Rumah yang tadinya dianggap aman oleh warga sekarang berubah menjadi ancaman keselamatan.
Salah satu warga, Ipul mengatakan pihaknya menduga kejadian ini diakibatkan aktivitas tambang dan pengeboran sumur air yang ada di sekitar wilayah tersebut. Getaran mesin dari aktivitas tambang itu dampaknya sangat mmengaruhi kestabilan tanah.
Sementara Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid mengungkapkan Pemerintah Desa (Pemdes) telah berkoordinasi dengan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) untuk melakukan kajian terhadap tanah di wilayah tersebut.
Ia menjelaskan tim dari Unmul menemukan zona tanah jenuh air dengan resistivitas sangat rendah, kurang dari 50 ohm-meter, ada tepat di bawah rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Zona ini terdiri dari lempung plastis atau sedimen aluvial yang belum padat, sehingga sangat mudah bergerak saat terisi air hujan ditambah getaran mobil berukuran besar yang sering melintas.
Paradigma berfikir yang salah
Bencana alam yang terjadi seperti tanah longsor sering kali memiliki hubungan kausalitas yang erat dengan aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Seperti alih fungsi lahan yang berdampak deforestasi berjalan masif dengan dalih menggenjot perekonomian. Misalnya, pembukaan lahan untuk perkebunan atau pertambangan. Menjadikan tanah tidak stabil dan mudah longsor. Ketika Eksploitasi SDA tidak memperhatikan dampak lingkungan akan memicu bencana.
Watak kepemimpinan sekuler kapitalistik saat ini terbukti telah gagal menjaga kelestarian alam dan sangat jauh dari kebaikan. Mereka tidak kenal prinsip halal-haram. Apa yang mereka sebut dengan pembangunan, faktanya justru menimbulkan kehancuran dan mereka dengan mudah berlepas tangan.
Berbagai proyek pembangunan yang dilakukan hanya menjadi jalan para pemilik modal untuk meraup sebanyak-banyak keuntungan. Mereka inilah yang selama ini menyetir kekuasaan politik, hingga banyak kebijakan yang melegitimasi kerakusan mereka untuk melipatgandakan kekayaan meski harus merusak lingkungan, merugikan masyarakat banyak, dan mengorbankan masa depan dengan munculnya berbagai bencana alam dengan berbagai bentuknya.
Memahami Mitigasi Bencana
Berkaca dari berbagai kasus bencana yang terjadi, mitigasi bencana menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk mempersiapkan masyarakat, sumber daya yang dibutuhkan, dan kelembagaan yang dibangun berdasarkan karakteristik sumber dan jenis bencana yang akan dimitigasi.
Mitigasi bencana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari bencana terhadap manusia, lingkungan, dan aset. Mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi sebagai upaya preventif untuk meminimalkan kerugian.
Tujuan pelaksanaan mitigasi bencana adalah untuk mengurangi kerugian jiwa dan harta, meningkatkan ketahanan masyarakat, mengurangi dampak lingkungan, dan mengurangi beban pemulihan. Penerapan mitigasi bencana akan berkaitan dengan berbagai strategi secara struktural maupun nonstruktural, serta melibatkan upaya perencanaan, edukasi, penggunaan teknologi, dan kolaborasi berbagai pihak yang terlibat.
Islam memandang pengelolaan mitigasi bencana sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap alam dan makhluk lainnya. Dalam Islam, mitigasi bencana memiliki dasar pada prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan di bumi.
Pemerintah melalui institusi negara berkewajiban melindungi rakyatnya. Hal ini melalui pembuatan kebijakan dan penyediaan infrastruktur serta melakukan pengelolaan dana untuk kepentingan mitigasi bencana, bantuan korban, dan pembangunan kembali infrastruktur dan pemukiman masyarakat pascabencana. Dalam pembiayaan tersebut, tidak boleh bergantung pada investasi asing sehingga terhindar dari penjajahan negara luar.
Pada masa peradaban Islam, upaya mitigasi bencana pernah diterapkan, salah satunya adalah mitigasi terhadap bencana gempa bumi. Mengutip pendapat pakar geospasial Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar, misalnya pada era Kekhalifahan Turki, untuk mengantisipasi gempa, yang dilakukan adalah membangun gedung-gedung tahan gempa.
Sinan, seorang arsitek yang dibayar Sultan Ahmed untuk membangun masjidnya yang berseberangan dengan Aya Sofia, membangun masjid itu dengan konstruksi beton bertulang yang sangat kokoh dan pola-pola lengkung berjenjang yang dapat membagi dan menyalurkan beban secara merata.
Masjid itu dibangun di atas tanah-tanah yang menurut penelitiannya pada saat itu cukup stabil. Gempa-gempa besar di atas 8 SR yang terjadi pada kemudian hari terbukti tidak menimbulkan dampak serius pada masjid itu, sekalipun banyak gedung modern di Istanbul yang justru roboh. Jadi, bencana-bencana alam selalu diantisipasi terlebih dahulu dengan ikhtiar.
Peran sistem negara dan tata kelola yang baik sangat penting dalam mitigasi bencana karena pemerintah memiliki otoritas, sumber daya, dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat serta memastikan keberlanjutan pembangunan. Tatkala pemerintah diatur oleh investor, mitigasi bencana tidak akan sepenuhnya tercapai dan masyarakatlah yang justru menjadi korban.
Merujuk pada syariat Islam, kerakusan investor akan sumber daya alam dapat dihentikan dan sumber daya sepenuhnya dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Sungguh, Islam adalah solusi seluruh problem kehidupan, sekaligus jalan keselamatan. Tidak hanya menyelamatkan mereka dari bencana di dunia, tetapi juga bencana yang lebih berat di akhirat kelak. Wallahualam bissawab.
No comments:
Post a Comment