Oleh : Adelusiana
Pusat pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa transaksi judi online atau judol telah dilakukan oleh anak-anak berusia sejak 10 tahun di Indonesia. Ini terungkap dalam laporan Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko).
Promensisko bertujuan memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam memahami pola, mendeteksi dini, dan merespons secara efektif tindak pidana pencucian uang berbasis digital.
Kepala PPATK Ivan yustia vandana mengatakan data kuartal I-2025, yang dikumpulkan oleh PPATKmenunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10- 16 tahun lebih dari Rp 2,2 miliar. Usia 17-19 tahun mencapai Rp 47,9 miliar dan deposit yang tertinggi di usia antara 31-40 tahun mencapai Rp 2,5 triliun.
“Angka-angka yang ada ini bukan sekedar angka, namun dampak sosial dari persoalan besar kecanduan judi online ini adalah konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online dan lain-lain,” kata Ivan dikutip dari siaran pers Promensisko 2025, dikutip Minggu (11//2025).
Fenomena maraknya judi online yang menyasar anak-anak bukanlah suatu kebetulan atau sekedar dampak sampingan dari perkembangan teknologi digital, melainkan merupakan konsekuensi logis dari sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama tanpa peduli pada dampak sosial yang ditimbulkannya.
Dalam sistem ini, segala sesuatu yang dapat menghasilkan uang akan dimanfaatkan secara maksimal demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Para pelaku industri judi online secara sadar merancang tampilan permainan yang penuh warna, interaktif, dan mirip dengan game yang disukai anak-anak agar mereka tertarik, kecanduan, dan pada akhirnya menjadi konsumen tetap.
Celah-celah ini sengaja dibiarkan atau bahkan difasilitasi oleh regulasi yang lemah dan aparat yang tak jarang tutup mata karena adanya aliran dana besar yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Inilah wajah asli kapitalisme, rakus, brutal, dan tidak memperdulikan halal haram.
Sistem seperti ini tidak akan pernah bisa melindungi anak-anak karena pada dasarnya ia dibangun bukan untuk mencegah kemaslahatan, melainkan untuk mempertahankan arus kapital yang terus berputar. Meski harus mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa.
Pemerintah tampak tidak memiliki upaya serius dan sistematis dalam mencegah maupun mengatasi maraknya judi online yang telah menyasar anak-anak dan remaja. Langkah-langkah yang diambil sejauh ini seperti pemutusan akses situs judi seringkali bersifat setengah hati dan terkesan tebang pilih. Banyak situs tetap aktif bahkan setelah dinyatakan ilegal dan muncul kembali dengan nama domain baru tanpa ada mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.
Hal ini menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum dan pengawasan digital di bawah sistem demokrasi kapitalisme yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan pembentukan kepribadian generasi.
Demokrasi kapitalisme secara nyata telah gagal memberikan solusi hakiki terhadap permasalahan judi online karena akar persoalannya adalah kebebasan tanpa batas dalam sistem ekonomi kapitalisme. maka sudah saatnya umat berpaling kepada sistem alternatif yang mampu menyelesaikan masalah hingga ke akarnya, yaitu Islam secara kaffah.
Dalam Islam, orang tua khususnya ibu memiliki peran sentral dalam membentengi anak-anak dari kerusakan moral di tengah derasnya arus pengaruh negatif termasuk judi online. Islam telah menetapkan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya tempat mereka mengenal nilai kehidupan, iman, dan akhlak. Namun peran ini kerap terhambat oleh tekanan ekonomi dalam sistem kapitalisme yang memaksa banyak ibu untuk turut bekerja memenuhi kebutuhan hidup, hingga waktu untuk mendidik anak menjadi terbatas.
Islam tidak hanya membebankan tanggung jawab pendidikan kepada keluarga tetapi juga menyediakannya melalui sistem pendidikan yang integral. Pendidikan Islam, membentuk pola pikir dan kepribadian anak agar sesuai dengan syariat, menjadikan halal dan haram sebagai standar perilaku termasuk dalam menggunakan teknologi.
Ketakwaan individu dibentuk sejak dini agar anak memiliki kontrol diri bahkan ketika ia sendirian tanpa adanya pengawasan langsung dari orang dewasa. Upaya membentengi anak dari judi online tidak cukup secara individu, diperlukan sistem pendidikan yang kuat dan negara yang menerapkan syariat secara menyeluruh agar lahir generasi yang cerdas dan bertakwa, siap menghadapi tantangan zaman dengan aqidah yang kokoh.
Negara Islam yakni khilafah memiliki tanggung jawab penuh menjaga rakyat dari kerusakan fisik, moral, dan spiritual termasuk kejahatan seperti judi online.
Berbeda dengan negara kapitalis yang lamban dan syarat kepentingan politik-ekonomi bertindak tegas dan menyuruh menutup akses konten rusak tanpa kompromi. Negara dalam Islam tidak hanya bertugas sebagai pengatur administratif, tetapi juga sebagai pelindung aqidah dan penjaga moral publik. Maka sistem informasi dan teknologi termasuk digitalisasi tidak dibiarkan berkembang biak atas nama kebebasan individu atau pasar, tetapi akan diarahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat.
Pengawasan terhadap media, internet, dan segala bentuk informasi digital akan dilakukan secara ketat dengan standar halal haram sebagai tolak ukur, bukan sekedar asas manfaat atau kebebasan berekspresi. Selain itu, negara khilafah akan mengembangkan teknologi secara mandiri dan produktif, memastikan bahwa kemajuan digital tidak menjadi alat perusak, melainkan sarana dakwah, pendidikan dan pembangunan peradaban Islam.
Hanya sistem Islam kaffah yang mampu melindungi masyarakat secara menyeluruh dari kerusakan sistemik yang muncul dalam sistem kapitalisme. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam : “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat nya.” (HR.Bukhari dan Muslim)
Inilah model kepemimpinan yang tidak sekedar memerintah tetapi mengurusi, melindungi, dan memastikan setiap rakyat hidup dalam lingkungan yang bersih dari kejahatan dan maksiat.
Wallaahu a'lam bi ash-shawaab.[]
#opininusantaranews
#nusantaranews.net
#opini
No comments:
Post a Comment