Fadhillah Khusnah
International Monetary Fund (IMF) menyatakan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara pada tahun 2024. Dilansir dari Kompas.com, persentase itu tidak mencakup angkatan kerja yang tidak termasuk golongan kerja seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, dan orang yang tidak mencari kerja. Lebih dari itu, data juga menunjukkan bahwa para penganggur tersebut juga didominasi oleh lulusan sarjana. Seolah gelar sarjana tidak mampu lagi jadi senjata untuk sekedar mendapatkan pekerjaan yang layak. Tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi seperti diploma dan sarjana terpaksa banting setir menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sopir, bahkan office boy (pramukantor). Ini dilakukan demi bertahan hidup di tengah minimnya lapangan pekerjaan di sektor formal dan badai pemutusan hubungan kerja dalam beberapa tahun terakhir (BBC News Indonesia) Sejumlah pengamat bahkan menyebut situasi ini mengkhawatirkan dan seharusnya menjadi "alarm" bagi pemerintah untuk tidak lagi berleha-leha dan menganggap kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik-baik saja, namun kenyataannya tidak seperti itu.
Penerapan Kapitalisme adalah penyebab masalah pengangguran.
Kehidupan sejatinya berjalan dalam sebuah sistem. Berbagai ranah seperti pendidikan, kesehatan, keamanaan serta ekonomi selalu memiliki pola sistem yang menjadi landasannya untuk bergerak. Hari ini kita mengetahui bahwa yang menjadi tolok ukur jalannya ekonomi dunia dan tak luput Indonesia, ialah sistem ekonomi kapitalisme. Negara kapitalistik hanya bertindak sebagai regulator yang mementingkan korporat, tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya, serta tidak menjamin terbukanya lapangan pekerjaan. Kendati dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, bersebab jebakan sistem ini, sebuah negara bisa saja menyerahkan pengelolaan sumber daya tersebut kepada swasta ataupun pihak asing. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Alih-alih menjadi bagian untuk berkerja mengelola hasil alam milik negeri sendiri, umat saat ini malah harus lebih sering menggigit jari menyaksikan kesewanangan korporat menikmati sendiri semua itu dengan tamaknya. Alhasil terjadi kesenjangan antara lapangan pekerjaan dan pencari kerja. Negara malah menyerahkan tanggung jawab membuka lapangan kerja pada pihak swasta/korporasi dengan cara membuka investasi sebesar-besarnya dan pengelolaan SDA pada swasta. Hal itu tentu mempersulit masyarakat dalam mencari pekerjaan karena sangat mustahil bagi korporat untuk mempertimbangkan tersebarnya pemerataan ekonomi. Mereka tentu hanya memikirkan tentang keuntungan semata terlebih dengan prinsip ekonomi ala kapitalis, yakni dengan modal seminim mungkin dan keuntungan sebanyak-banyaknya.
Sangat berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, negara adalah raa’in (pengurus rakyat), sehingga dalam penerapannya, sistem Islam meniscayakan negara tidak berlepas tangan dalam masalah penyediaan lapangan kerja. Negara akan menjamin kesejahteraan rakyatnya dan membuka lapangan pekerjaan. Negara Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mampu membuka lapangan kerja secara memadai. Khilafah akan melakukan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan memang diharamkan untuk diserahkan kepada swasta apalagi asing. Sehingga negara akan mampu membuka lapangan pekerjaan dari berbagai sektor dalam jumlah besar.
Wallahu’alam bishowwab.
No comments:
Post a Comment