International Monetary Fund (IMF) melaporkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara pada tahun 2024. Peringkat pengangguran Indonesia tersebut merujuk laporan World Economic Outlook April 2024 (kompas.com, 30-04-3025).
Jika menilik agenda utama pertemuan musim panas antara IMF (International Monetary Fund) dengan Bank Dunia pada 2025 yang memprioritaskan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang untuk mengatasi 1,2 miliar pemuda di kawasan itu yang akan memasuki pasar kerja, seolah ada angin segar. Sekalipun prediksi jumlah lapangan kerja yang tersedia baru 420 juta.
Tiga strategi dan program dicanangkan dalam agenda tersebut, yaitu pengembangan investasi pada infrastruktur, mobilisasi sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja (Bank Dunia sudah mengalokasikan pinjaman kepada negara berkembang sebesar US$25 miliar untuk pelatihan keterampilan digital serta berkolaborasi dengan 14 perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja), serta inklusi gender (Bank Dunia mengalokasikan US$500 juta untuk memberikan pelatihan manajerial kepada para pengusaha perempuan).
Sayangnya, IMF dan Bank Dunia telah mengacaukan distribusi kekayaan di tengah umat manusia, hingga krisis ekonomi pun tidak pernah selesai. Hal ini terjadi karena mereka dalam menjalankannya berlaku sebagai lembaga rentenir yang berbasis ribawi, mempraktikkan sistem ekonomi yang dalam Islam dilarang keras oleh Allah. Mempraktikkan semua mekanisme riba dalam berbagai jenis agreement-nya mengakibatkan distribusi ekonomi Kian macet.
Jika mau, tentunya harus keluar sistem yang melanggengkan ribawi. Tak bisa dan jangan berharap pada IMF ataupun Bank Dunia jika tak ingin semakin kacau. Pentingnya penerapan sistem yang menyolusi, seharusnya mengalihkan pandangan hanya pada sistem yang Allah Ta'ala turunkan. Penerapan Islam dalam konteks bernegara dan bermasyarakat menjadi hal urgen, karena tidak mungkin menerapkan ekonomi tanpa ada negara. Semua regulasi butuh negara untuk memerintahkan agar masyarakat mentaatinya, melarang masyarakat untuk jatuh pada sistem ekonomi ribawi.
Jika membutuhkan acuan untuk berubah, maka yang sudah terbukti berhasil dalam sejarah peradaban manusia menyelesaikan problem penciptaan lapangan pekerjaan adalah sistem ekonomi Islam. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, ketika Islam diterapkan selama 13 abad lebih, tidak terjadi problem pengangguran massal sampai ratusan juta orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Sungguh, tidak pernah terjadi fakta itu dalam sejarah peradaban Islam.
Jika memang ingin menciptakan lapangan kerja di negara berkembang tentunya membutuhkan modal sumber daya alam. Sayang beribu sayang, sumber daya alam yang ada sudah di kooptasi dan dihegemoni negara besar. Belum lagi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dibutuhkan pasar agar serapan produk dan jasa bisa dibeli oleh konsumen. Namun faktanya, jumlah pasar yang sangat besar di negara berkembang juga sudah dikooptasi oleh negara-negara besar semacam Amerika, Cina, Eropa, sehingga pasar dalam negeri justru dibanjiri oleh produk dari negara besar.
Mengamati kondisi tersebut, dapat kita perjelas bagwa problem utama kurangnya lapangan kerja bukanlah karena kurang keterampilan, kurang kolaborasi, kurang pelatihan manajerial, namun karena terjajahnya negara-negara berkembang oleh negara-negara besar. Penjajahan itu menyebabkan modal sumber daya alam yang dibutuhkan dalam proses penciptaan lapangan pekerjaan hilang. Begitu juga dengan pasar yang besar juga tidak dikelola secara mandiri sehingga sangat sulit untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas.
Parahnya, penerapan ekonomi syariah yang sempurna dan menyeluruh juga hilang. Yang terjadi justru sebaliknya, semua mekanisme yang dilarang Islam dipraktikkan. Ini menyebabkan terjadinya kesenjangan distribusi harta kekayaan.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nidzom Iqtishodi fiil Islam menyatakan bahwa Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua level masyarakat dan mencegah sirkulasi hanya pada orang tertentu.Firman Allah Ta'ala,
مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ
"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al Hasyr:7).
Syekh Abdurahman al-Maliki dalam kitab As-Siyasah al-Iqtishodiyah al-Mutsla yang menjelaskan bahwa saat negeri-negeri Islam tidak menerapkan sistem ekonomi Islam, meski terjadi peningkatan kekayaan, tetapi tidak berpengaruh pada produktivitas dan kesejahteraan di tengah masyarakat.
Seharusnya berbagai proyek yang dijalankan di negeri-negeri kaum muslim mengacu kepada syariat. Proyek pertanian dilaksanakan menurut hukum Islam yang terkait dengan tanah sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Demikian juga dengan proyek-proyek perindustrian.
Jika memang negeri ini ingin mengatasi ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas untuk rakyatnya, sudah saatnya dan seharusnya dikerjakan menurut prinsip syariat Islam. Menggunakan sistem kapitalisme terlalu borok untuk digunakan. Bau sekuler terlalu kental untuk menggeser kemiskinan. Mau sampai kapan menunggu kembali pada syari'at?
Wallaahu a'laam bisshawaab.
No comments:
Post a Comment