Sistem Ekonomi Islam Menyelesaikan Deflasi

Oleh; Naimatul-jannah, 

Aktivis Muslimah Asal Ledokombo- Jember 

 Indonesia menghadapi deflasi tahunan pertama sejak tahun 2000. Meski deflasi mengindikasikan turunnya harga-harga barang dan jasa, para ekonom mengingatkan deflasi tahunan ini "semu" dan "daya beli masyarakat" justru sedang turun. Selain deflasi tahunan, BPS pada Senin (03/03) juga mengumumkan deflasi bulanan Februari 2025. Ini terjadi satu bulan jelang Ramadan, di mana tingkat konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Sebagai perbandingan pada Februari tahun lalu yang juga menjelang Ramadan, BPS mencatat terjadi inflasi jelang Ramadan.Di lapangan, sejumlah warga mengaku menahan diri untuk berbelanja karena merasa kondisi ekonomi sedang tak baik-baik saja

BPS mengatakan deflasi tahunan ini adalah yang pertama kali terjadi sejak Maret 2000. Sebelumnya, Indonesia sempat mengalami deflasi bulanan berturut-turut pada periode Mei-September 2024. Di atas kertas, penurunan harga-harga barang seharusnya membuat orang-orang—seperti Dwitya dan Arinatama—justru bisa lebih banyak berbelanja, apalagi menjelang Ramadan. Namun, mengapa para ekonom menilai deflasi tahunan ini sebetulnya "semu" dan daya beli masyarakat sebetulnya tengah menurun?

Pada Senin (03/03), Badan Pusat Statistik alias BPS mengumumkan deflasi tahunan pada Februari 2025 tercatat sebesar 0,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Deflasi adalah penurunan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam periode waktu tertentu.Selain deflasi tahunan yang pertama dalam sekitar dua dekade, deflasi bulanan juga tercatat pada Februari 2025 sebesar 0,48%. Padahal, 1 Maret 2025 adalah awal bulan Ramadan yang dimana tingkat konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Sebagai perbandingan, Ramadan tahun lalu dimulai pada tanggal 11 Maret 2024. Saat itu, BPS mencatat tingkat inflasi (kebalikan dari deflasi) month-to-month pada Februari 2024 sebesar 0,37%. BPS mengatakan sejumlah komoditas pangan dan diskon tarif listrik menjadi penyumbang utama deflasi tahunan yang terakhir terjadi pada awal 2000.

Himpitan ekonomi membuat masyarakat memutar otak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak sedikit yang berutang dengan memanfaatkan paylater (pembayaran nanti) dalam belanjanya. Apalagi belanja saat ini bisa dilakukan secara online hingga paylater dianggap memudahkan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, per Ferbuarari 2025 total utang masyarakat Indonesia lewat layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau yang lebih akrab disebut PayLater di sektor perbankan menyentuh angka Rp 21,98 triliun.

Meski angka ini sedikit turun dari posisi Januari 2025 yang berada di Rp 22,57 triliun, secara tahunan justru terlihat kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar 36,60 persen.

Faktor Penyebab

Ada banyak faktor yang menyebabkan deflasi tahun ini, di antaranya adalah pertama, pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker mencatat sebanyak 53.993 tenaga kerja terkena PHK per 1 Oktober 2024 yang bahkan diprediksi bisa mencapai lebih dari 70 ribu orang. Sebelumnya, pada 2023 PHK sudah melebihi 60 ribu orang. PHK massal terjadi akibat banyak perusahaan yang pailit bahkan gulung tikar.

Rendahnya pemasukan akibat daya beli masyarakat yang menurun turut menyebabkan pemasukan perusahaan menurun. Untuk mengimbangi ongkos produksi yang terus naik, pihak perusahaan cenderung mengambil langkah PHK untuk menyelamatkan perusahaannya.

Tingginya PHK pun diperparah oleh data BPJS yang menyebutkan bahwa hingga Agustus 2024 jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tercatat sebanyak 2,07 juta klaim. Untuk diketahui pencairan JHT biasanya dilakukan ketika pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri. Namun tentunya, badai PHK ini menyebabkan keluarga akan berhemat mengeluarkan uang.

Kedua, minimnya lapangan kerja di sektor padat karya. Sudahlah banyak PHK, pembukaan lapangan pekerjaan baru di sektor padat karya dalam lima tahun terakhir juga nyaris tidak ada. Sejatinya, sektor ini menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga bisa melahirkan kalangan masyarakat kelas menengah. Sayang, dalam hal ini ada data BPS bahwa sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia justru turun kelas dalam lima tahun terakhir.

Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang lebih menggenjot investasi di sektor padat modal bukan padat karya. Hal ini lantaran pemodal asing lebih tertarik dengan sektor padat modal yang minim resiko ketimbang padat karya yang resikonya lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat kini banting setir untuk masuk ke sektor informal.

Nahas, sektor informal pun makin terpuruk. Daya beli masyarakat yang minim menjadikan banyak sektor informal termasuk UMKM gulung tikar padahal sektor ini penggerak utama ekonomi nasional. UMKM menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dampak

Menurunnya daya beli masyarakat akan berdampak pada menurunnya harga-harga barang. Penurunan harga barang akan berdampak pada pemasukan perusahaan yang selanjutnya memicu tingginya PHK massal. Hal ini tentu menyebabkan kesengsaraan rakyat makin meningkat. Realitasnya, bukan hanya kebutuhan pangan saja yang tidak terpenuhi tetapi kebutuhan akan rasa aman juga makin pudar. Tidak pelak, tingginya kemiskinan berbanding lurus dengan meningkatnya angka kriminalitas dan problematik sosial lainnya.

Perlu diketahui, selama ini kinerja perekonomian Indonesia sebagian besarnya ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ini artinya, deflasi yang terjadi mengindikasikan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan daya beli signifikan, akibat pendapatan yang minim.

Dampaknya secara langsung tampak pada kesejahteraan anggota keluarga termasuk ibu dan anak. Sekarang ini kian banyak ditemukan ibu yang stres lantaran memiliki peran ganda yakni menjadi tulang punggung keluarga sekaligus mengurus anak dan rumahnya. Ibu yang stres dan hidup tidak bahagia ini akan memengaruhi pola pengasuhan pada anak dan pengaturan rumah tangga. Hal ini juga berpotensi mengantarkan pada keretakan rumah tangga.

Begitu pula dengan kesehatan dan pendidikan pada anak-anak yang tidak terpenuhi dengan optimal. Jika untuk belanja kebutuhan pangan pokok (sembako) saja keluarga sudah mengurangi konsumsinya, apalagi untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Ini tentu menimbulkan bahaya besar pada jangka panjang. Kualitas kesehatan dan pendidikan generasi akan memburuk di masa depan. Lantas, apa yang menjadi akar permasalahannya?

Deflasi yang beruntun dan terus menerus ini adalah indikasi kegagalan pemerintah dalam mengatasi penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah dengan kebijakannya dianggap mandul dalam memperbaiki perekonomian rakyat. Sebaliknya, kebijakan pemerintah malah seringkali kontraproduktif terhadap terciptanya daya beli yang tinggi di tengah masyarakat.

Sebagai contoh adalah kebijakan pemotongan gaji 3% dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan tersebut kontraproduktif sebab akan mengurangi pendapatan keluarga. Contoh lainnya kenaikan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN). Bayangkan PPN yang sudah naik menjadi 11% sejak April 2022, rencananya akan dinaikkan lagi menjadi 12% pada 2025. Ini tentu makin melemahkan daya beli masyarakat. 

Sistem Ekonomi Islam

-

Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang, ataupun indeks harga-harga di pasar nonriil.

Politik ekonomi Islam bertujuan memberikan pemenuhan kebutuhan pokok warga negara (muslim dan nonmuslim) serta mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu.

Persoalan PHK dan pengangguran adalah efek domino penerapan kapitalisme, maka penyelesaiannya harus mendasar dan fundamental, bukan lagi tambal sulam. Bagaimana langkahnya?

Pertama, menstabilkan sistem moneter dengan dua cara, yaitu mengubah dominasi dolar dengan sistem moneter berbasis emas (dinar) dan perak (dirham), serta mengganti perputaran kekayaan di sektor nonriil ke arah sektor riil. Selain haram karena ada unsur judi dan riba, sektor nonriil membuat sektor riil tidak berjalan optimal. Sektor-sektor riil, seperti pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pertambangan, akan dikerjakan secara serius oleh negara sesuai pengaturan Islam.

Kedua, pengaturan kepemilikan harta, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Dengan kejelasan status kepemilikan harta, negara mengelola harta milik umum untuk kemaslahatan rakyat semata. Islam melarang menyerahkan pengelolaan harta milik umum kepada individu atau swasta. Dengan begitu, hasil pengelolaan harta milik umum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan asasi masyarakat.

Ketiga, penerapan sistem pendidikan yang terjangkau, bahkan gratis untuk semua warga negara. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi negara agar semua rakyat dapat mengenyam pendidikan sesuai keinginan mereka.

Keempat, mendorong individu bekerja. Negara wajib menyediakan lapangan kerja untuk warganya. Yang tidak punya modal, diberi modal usaha. Yang tidak punya keterampilan, diberi pelatihan agar ia mampu bekerja. Yang memiliki keahlian, akan terserap pada sektor usaha riil, seperti pertanian, industri berat, pertambangan, dll. Dalam Islam, tidak ada istilah orang menganggur. Kewajiban mencari nafkah pun hanya dibebankan kepada laki-laki, bukan perempuan.

Kelima, pengembangan investasi halal di sektor riil, seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan.

Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab (13—23 H/634—644 M), misalnya, hanya dalam 10 tahun masa pemerintahannya, kesejahteraan merata ke segenap penjuru negeri. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99—102 H/818—820 M), meskipun masa pemerintahannya cukup singkat (hanya tiga tahun), umat Islam mengenangnya sebagai khalifah yang berhasil menyejahterakan rakyat. 

Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu, berkata, “Ketika hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan.” (Ibnu Abdil Hakam, Sîrah ‘Umar bin Abdul ‘Azîz, hlm. 59). Pada masa pemerintahannya, kemakmuran tidak hanya ada di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Irak dan Bashrah.

Khatimah

Demikianlah catatan emas peradaban Islam menorehkan prestasi tentang upaya menyejahterakan rakyatnya. Dari pemimpin amanah dan bertakwa, sistem yang paripurna, serta kebiasaan masyarakat yang teratur dengan Islam, menjadikan Khilafah sebagai satu-satunya negara dengan catatan cemerlang terbanyak sepanjang menguasai dunia. Semua itu bermula lantaran umat Islam menerapkan sistem berdasarkan syariat secara kafah.

Wallahu A'lam Bisshowab