Oleh: sarinah
Nilai tukar rupiah kini terpuruk ke level Rp 16.611 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa tanggal 24 Maret 2025. Bahkan rupiah sempat berada di level 16.635 per dolar AS. Kasusu ini tercatat sebagai yang terendah sejak krisis moneter pada 1997-1998.
Jika melihat kebelakang, posisi rupiah kali ini lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi covid-19 yakni 16.550 per dolar AS.
Kepala Departemen Kebijakan Makropundensial (DKMP) BI Solikin M. Juhro menyatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih tangguh dibandingkan saat krisis dua dekade lalu. Menurutnya, secara fundamental sistem moneter Indonesia masih sangat kuat. Depresiasi rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global dan bersifat sementara, berbeda jauh dengan krisis pada 1997-1998, karena pada saat itu Indonesia tidak memiliki mekanisme mitigasi yang cukup.
Kondisi ekonomi yang Morat-marit ini bisa saja diklaim stabil oleh pemerintah, namun semua klaim ini faktanya tidak sesuai dengan kondisi riil Indonesia. Krisis ekonomi rumah tangga rakyat sudah lama terjadi. Kenaikan pajak, pendidikan, pelayanan kesehatan, pencabutan subsidi secara berlahan, bahkan badai PHK di sektor padat karya yang turut mewarnai. Hal ini menunjukkan bukti nyata bahwa kondisi ekonomi negara ini sedang mengalami krisis.
Klaim pemerintah perihal kondisi ekonomi saat ini tidak bisa ter legitimasi karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pemerintah memilih langkah-langkah "receh" untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan pemberian bansos dan diskon tarif listrik, padahal itu tidak akan memberi solusi tuntas terhadap permasalahan yang ada.
Kebijakan pemerintah ini menunjukkan komitmen terhadap peningkatan taraf ekonomi rakyat rendah dan sangat rapuh. Hal ini menunjukkan bahwa rapor sistem ekonomi kapitalisme begitu jeblok, tidak hanya perkara moneter (nilai mata uang dan angka inflasi) tetapi juga soal fiskal (pajak) terutama adanya ketergantungan terhadap negara adidaya yang esensinya merupakan penjajahan melalui ekonomi dan moneter.
Kondisi kapitalisme sangat berbeda dengan sistem ekonomi di bawah naungan khilafah Islamiah. Senjata ampuh melawan resensi adalah subsidi. Syekh takiyuddin anabhani rahimahullah menjelaskan dalam kitab Nizamul al-iqtishadiyi fii-al Islam bahwa didalam Islam berjalannya roda ekonomi berbasis distribusi harta. Setiap warga negara harus terpenuhi kebutuhan pokoknya secra individu per individu (fardan-fardan) ini adalah wujud pelaksanaan sabda Rasulullah Saw "imam/kalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya ( HR Muslim dan Ahmad).
Ekonomi masyarakat Islam berjalan menurut standar syariat Islam. Pemenuhan kebutuhan pokok kepala keluarga (ayah) bagi anggota keluarganya adalah pada aspek sandang, pangan, papan. Sedangkan aspek pendidikan kesehatan, transportasi, energi dan persoalan kemaslahatan umum ditanggung oleh negara. Ini jelas nilai plus, karna pengeluaran hanya terjadi disatu pintu yaitu APBN. Walhasil rakyat biasa berhemat dan inflasi bisa dihindari.
Negara memiliki sumber pemasukan untuk menopang APBN. Seperti dharibah ( pajak) yang dipunggut dalam kondisi terpaksa yakni Baitul mal ( kas negara) sama sekali tidak mampu mengeluarkan harta. Itupun dibebankan kepada para laki-laki muslim yang kaya (aghniya') dan dalam waktu sementara. kharaz (pajak tanah atas non muslim) jizyah ( pajak yang dipunggut kepada non muslim yang tinggal di negara Islam), fai ( harta rampasan perang yang di peroleh tanpa peperangan) dan sumber Daya Alam yang dikelola negara. Sehingga memungkinkan negara untuk menanggung hak-hak masyarakat, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.
Allahu a'lam bishawwab.
No comments:
Post a Comment